Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H sidak ke Puskesmas Hamadi didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, drg. Juliana Napitupulu, M.M. (TIFAPOS/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Sidak merespons aksi pemalangan pintu masuk oleh sekelompok oknum ASN yang tidak puas dengan penunjukan Plt kepala puskesmas baru.
• Pelayanan darurat tetap berjalan oleh petugas tersisa, tapi layanan vital seperti pemeriksaan, imunisasi, dan pengobatan dasar terganggu.
• Tekankan kewajiban ASN untuk profesional, tidak menghambat pelayanan publik, khususnya di fasilitas kesehatan.
WALI Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, S.H., M.H sidak ke Puskesmas Hamadi, Kamis, 16 April 2026.
Sidak ini merespons aksi pemalangan pintu masuk Puskesmas oleh sekelompok oknum aparatur sipil negara (ASN) yang diduga tidak puas dengan penunjukan pelaksana tugas (Plt) kepala puskesmas baru.
Insiden ini sempat mengganggu pelayanan kesehatan dasar bagi warga di wilayah Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, salah satu Puskesmas terpadat di Kota Jayapura.
Kronologi kejadian bermula Kamis pagi, ketika pengumuman penunjukan Plt kepala Puskesmas baru memicu ketidakpuasan sebagian staf lama.
Mereka memalangi pintu masuk dengan kendaraan dinas yang diparkir sembarangan di depan pagar, menghambat akses pasien.
Meski pelayanan darurat masih berjalan oleh petugas yang tersisa, situasi ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan terganggunya layanan vital seperti pemeriksaan kesehatan, imunisasi, dan pengobatan dasar.
Saat tiba di lokasi, Wali Kota Rollo langsung menyaksikan ketidakaturan tersebut. “Pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan adalah hal wajar sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Ini merupakan hak prerogatif penuh Wali Kota,” ujar Wali Kota Rollo dalam rilis Humas Pemkot Jayapura, Jumat, 17 April 2026.
Ia menekankan kewajiban ASN untuk tetap profesional dan tidak menghambat pelayanan publik, terutama di fasilitas kesehatan yang menjadi penopang masyarakat.
Dengan nada tegas, Wali Kota Rollo mengeluarkan peringatan keras. “Saya minta jangan ada lagi aksi palang-memalang di puskesmas. Ini fasilitas umum yang harus melayani masyarakat setiap saat. Siapa saja pegawai yang terlibat, segera laporkan nama-namanya kepada saya,” ujarnya.
Ia menjanjikan sanksi tegas, termasuk mutasi ke unit kerja lain seperti kelurahan atau distrik, guna menjaga disiplin dan netralitas birokrasi, sekaligus mengingatkan pentingnya pengelolaan rotasi jabatan secara transparan untuk mencegah friksi serupa.
Sidak ini bertujuan memastikan kondisi lapangan kembali normal. Pemerintah Kota Jayapura berharap insiden menjadi pelajaran berharga. “Kami imbau seluruh tenaga kesehatan mengutamakan pelayanan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan,” ujar Wali Kota Rollo.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat pengawasan agar fasilitas kesehatan tetap optimal melayani ribuan warga Jayapura, mendukung program pembangunan kesehatan berkelanjutan di Papua.
(ldr)
