Wali Kota Jayapura, Wakil Wali Kota Jayapura, Ketua DPRK Kota Jayapura, Kapolresta Jayapura Kota, Dandim 1701/Jayapura, serta Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura menghadiri Rakornas pusat-daerah 2026 di Bogor Jawa Barat. (TIFAPOS/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Merampas pendapatan negara (pajak lolos). Merusak lingkungan (pencemaran sungai, longsor).
• Efisiensi anggaran, penegakan hukum, pemberantasan ilegalitas.
• Implementasikan instruksi Presiden Prabowo untuk kemajuan Kota Jayapura sebagai gerbang Papua aman dan makmur.
WALI KOTA Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H., menegaskan komitmen tegas Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura untuk memberantas tambang emas ilegal yang merugikan negara, merusak lingkungan, dan mengancam keselamatan warga.
Pernyataan ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Dalam rilis resmi Humas Pemkot Jayapura yang diterbitkan Selasa, 3 Februari 2026, Wali Kota Rollo menyoroti maraknya aktivitas penambangan liar di wilayah Argapura, Buper Waena, Polimak, dan sejumlah lokasi lain di Kota Jayapura.
“Aktivitas ini bukan hanya merampas pendapatan negara dari pajak yang lolos, tapi juga mengancam kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik sosial,” ujar Wali Kota Rollo.
Menurutnya, fenomena tambang emas ilegal di Kota Jayapura bukan hal baru. Jejak pendulangan tradisional dilaporkan sudah ada sejak 1990-an di Ardipura, Distrik Jayapura Selatan.
Kini, praktik ini berkembang menjadi penambangan skala lebih besar dengan risiko tinggi, termasuk penggunaan merkuri yang berisiko keracunan bagi para buruh tambang.
“Kami tidak akan kompromi dengan tambang ilegal yang merampas hak rakyat dan negara. Semua aktivitas ilegal akan kami hentikan,” ujar Wali Kota Rollo.
Untuk mencegah keterlibatan warga, Pemkot Jayapura gencar sosialisasi. Fokusnya adalah mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur sebagai buruh tambang yang membahayakan kesehatan.
Pemkot Jayapura kini berkoordinasi dengan Polri, TNI, tokoh adat, masyarakat, dan instansi termasuk Kementerian Pertahanan dan Keamanan untuk pengawasan.
Dengan dukungan pusat, Kota Jayapura optimis menjadi kota maju tanpa noda ilegalitas, sehingga Rakornas 2026 di Bogor menjadi titik balik bagi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Langkah ini diharapkan tidak hanya memberangus tambang liar, tapi juga membuka peluang usaha legal seperti pariwisata alam dan pertanian berkelanjutan.
“Banyak warga terpikat janji cepat kaya, padahal risikonya luar biasa, mulai dari longsor hingga pencemaran sungai yang berdampak pada sumber air bersih,” ujar Wali Kota Rollo.
Wali Kota Rollo juga menyinggung upaya Pemkot Jayapura melawan kerugian negara dari izin usaha perusahaan yang beroperasi di wilayahnya.
Langkah konkret meliputi optimalisasi belanja daerah, transparansi pengadaan barang dan jasa, serta pengawasan ketat proyek infrastruktur.
“Seluruh instruksi Pak Presiden akan kami implementasikan secara khusus untuk mendukung kemajuan Kota Jayapura sebagai gerbang Papua yang aman dan makmur,” ujar Wali Kota Rollo.
Rakornas 2026 yang diikuti 4.487 peserta dari kementerian/lembaga pusat, gubernur, bupati/wali kota, pimpinan DPRD, hingga anggota Forkopimda seluruh Indonesia menjadi pendorong utama.
Pembukaan resmi dipimpin Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan penguatan sinergi pusat-daerah guna mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Rakornas ini difokuskan pada efisiensi anggaran, penegakan hukum, dan pemberantasan praktik ilegal yang merugikan negara, termasuk isu tata kelola keuangan dan keamanan wilayah,” ujar Wali Kota Rollo.
(ldr)
