Pendeta Helga A. Iriori Burdam. (TIFAPOS/Istimewa)
TIFAPOS.id – Transmigrasi salah satu program 100 hari kerja Kabinet Merah Putih (KMP) era Presiden Prabowo Subianto di beberapa wilayah di Indonesia termaksud Provinsi Papua.
Namun, program itu ditolak masyarakat khususnya tokoh agama karena dianggap memicu konflik sosial akibat terjadi kesenjangan.
Pendeta Helga A. Iriori Burdam mengatakan, Pemerintah Pusat harusnya fokus pemberdayaan masyarakat asli Papua, agar mampu mengelola sumber daya alam.
Pemberdayaan masyarakat itu, dilanjutkan Burdam, seperti meningkatkan kesejahteraan, pendapatan dan taraf hidup serta akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Ia juga mengatakan, agar memampukan dan memandirikan masyarakat melalui kesetaraan, partisipasi, keswadayaan, kemandirian, dan keberlanjutan agar terhindar dari kemiskinan dan keterbelakangan.
“Kalau masih mendatangkan orang dari luar Papua ke Papua lagi, maka sama saja itu akan meminggirkan masyarakat Papua itu sendiri,” ujar Burdam dalam rilisnya di Sorong, Papua Barat, Rabu (27/11/2024).
Ia juga mengatakan, dengan memaksimalkan SDM masyarakat asli Papua, supaya mampu bersaing sehingga menjadi tuan di negeri sendiri.
“Jadi, lebih baik tidak ada program transmigrasi lagi ke Papua dan Papua Barat. Pemerintah harus mengkaji ulang terkait ini,” ujar Burdam.
Kesempatan tersebut, Burdam mengimbau jemaat GKI Laharoi untuk tidak terlibat aksi apapun khususnya terkait penolakan transmigrasi.
“Mari kita jaga Papua ini tetap aman dan damai, tanpa adanya persoalan. Kita umat Kristiani tidak lama lagi menyambut Natal dan Tahun Baru 2025, sehingga baik untuk jemaat mempersiapkan sukacita itu dalam kedamaian,” ujar Burdam.
