Peserta didik saat tampil pada Hardiknas 2025 tingkat Kota Jayapura. (TIFAPOS/La Ramah)
TIFAPOS.id Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H, mengatakan sekolah cukup untuk menampung seluruh siswa baru, dengan penambahan kuota jalur afirmasi untuk anak dari keluarga kurang mampu dan mekanisme pengalihan ke sekolah swasta jika sekolah negeri penuh.
Ia juga mengatakan, pendidikan menjadi salah satu program prioritas sehingga harus memastikan keseimbangan antara jumlah calon murid dan daya tampung sekolah agar tidak ada siswa yang tidak tertampung, dan jika daya tampung sekolah negeri kurang, maka sekolah swasta harus dilibatkan dalam sistem SPMB.
Selain itu, pengumuman daya tampung dan kuota sekolah dilakukan secara transparan untuk meminimalisir penerimaan siswa melebihi kapasitas yang dapat menyebabkan ketidakadilan.
Ia juga mengatakan, siswa yang belum tertampung akan difasilitasi untuk masuk ke sekolah negeri terdekat sesuai daya tampung maksimal agar semua siswa mendapat tempat sekolah.
“Jadi, melalui perencanaan daya tampung yang matang, jalur afirmasi, keterlibatan sekolah swasta, dan bantuan pendidikan, SPMB 2025 berupaya memastikan semua siswa dapat tertampung dan mendapatkan akses pendidikan yang layak
Kesempatan tersebut, Rollo menegaskan tidak ada pungutan biaya masuk sekolah, terutama di sekolah negeri yang menerima dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah).
Sekolah negeri dilarang memungut biaya apapun terkait penerimaan peserta didik baru, termasuk uang formulir, uang seragam, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan SPMB.
Pungutan hanya diperbolehkan di sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/swasta, bukan di sekolah yang diselenggarakan pemerintah/pemda.
“Jika ada pungutan yang bersifat wajib, mengikat, dan ditentukan jumlahnya, maka itu bukan sumbangan melainkan pungutan yang dilarang di sekolah negeri,” ujar Rollo.
Ia juga mengatakan Pemerintah dan Ombudsman mengawasi pelaksanaan SPMB agar bebas pungutan dan mengimbau masyarakat melapor jika menemukan pungutan liar.
Kepala sekolah ia juga menegaskan bahwa dengan adanya dana BOS, tidak boleh ada pungutan kepada siswa, dan masyarakat diimbau untuk tidak membayar pungutan yang tidak sesuai aturan.
“Biaya masuk sekolah negeri harus bebas pungutan, dan setiap biaya yang dipungut harus bersifat sukarela dan transparan jika berupa sumbangan,” ujar Rollo.
LJika sekolah melanggar aturan pungutan, sekolah harus mengembalikan dana tersebut kepada siswa, orang tua, atau wali murid. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Masyarakat yang mengetahui adanya dugaan pungutan liar di sekolah dapat melapor baik ke Pemda Kota Jayapura maupun Ombudsman,” sambungnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid, S.Pd., M.M.Pd, untuk memetakan populasi peserta didik agar semua bisa tertampung di sekolah, yaitu mengumpulkan data jumlah peserta didik di wilayah tertentu berdasarkan usia dan jenjang pendidikan yang relevan.
Menghitung kapasitas daya tampung sekolah, yaitu jumlah maksimal siswa yang dapat diterima berdasarkan jumlah rombongan belajar (kelas) dan ruang kelas yang tersedia di sekolah tersebut.
Menggunakan sistem zonasi untuk memastikan pemerataan distribusi peserta didik ke sekolah terdekat dengan tempat tinggal mereka. Zonasi membantu menghindari kelebihan siswa di sekolah favorit dan kekurangan siswa di sekolah lain.
Dalam penelitian, teknik sampling seperti proportional random sampling dan metode clustering (misalnya k-means clustering) dapat digunakan untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan karakteristik dan kebutuhan mereka, sehingga penempatan dan pemetaan menjadi lebih efektif.
Melakukan observasi langsung dan wawancara dengan siswa, orang tua, dan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan peserta didik, yang dapat membantu dalam perencanaan kapasitas sekolah dan program pembelajaran yang sesuai.
Ia juga mengatakan, sekolah cukup untuk menampung seluruh siswa baru bertujuan untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan akses pendidikan tanpa ada yang tertinggal karena keterbatasan daya tampung.
Mendukung pemerataan kualitas pendidikan dengan distribusi siswa yang seimbang antar sekolah, memudahkan perencanaan penambahan fasilitas dan ruang kelas sesuai kebutuhan nyata di lapangan.
“Memetakan populasi peserta didik dengan data akurat dan metode yang tepat seperti analisis daya tampung, zonasi, sampling, dan observasi, menjadi kunci untuk memastikan semua siswa dapat tertampung di sekolah sesuai kapasitas yang tersedia dan kebutuhan wilayah masing-masing,” ujar Majid.
Ia juga menambahkan, penambahan ruang kelas dan fasilitas juga perlu direncanakan berdasarkan hasil pemetaan tersebut untuk mengatasi kekurangan daya tampung.
Kesempatan tersebut, dikatakan Majid, metode pemetaan kebutuhan peserta didik yang paling efektif yaitu komunikasi langsung dengan peserta didik untuk memahami perasaan, minat, dan tantangan belajar mereka secara langsung.
Penggunaan instrumen diagnostik seperti kuesioner minat, gaya belajar, dan asesmen kognitif/non-kognitif untuk mendapatkan data mendalam tentang kebutuhan dan preferensi belajar siswa.
Observasi selama proses pembelajaran secara sistematis untuk mencatat perilaku, interaksi, dan area yang memerlukan dukungan, wawancara dan diskusi dengan siswa, orang tua, dan guru lain untuk mendapatkan perspektif komprehensif tentang kebutuhan peserta didik.
Selain itu, analisis hasil belajar dan penilaian akademik untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran.
Pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang berdasarkan hasil pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa agar pembelajaran lebih personal dan efektif, dan survei dan kuesioner sebagai alat pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif yang efisien dari berbagai pemangku kepentingan.
“Pendekatan yang komprehensif dengan kombinasi metode kualitatif dan kuantitatif ini memungkinkan pemetaan kebutuhan peserta didik yang akurat dan mendalam, sehingga strategi pembelajaran dapat disesuaikan secara optimal,” ujar Majid.
