Plt BPBD Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, S.Sos., M.M mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H foto bersama pemateri dan peserta pada sosialisasi mitigasi bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran di Distrik Jayapura Utara. (TIFAPOS/La Ramah)
TIFAPOS.id Sosialisasi mitigasi bencana yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana secara efektif.
Hal itu disampaikan Kasubid Kedaruratan BPBD Kota Jayapura, Armando Rumbekwan, S. STP pada sosialisasi mitigasi bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran di Distrik Jayapura Utara yang dihadiri RT/RW, Selasa (20/5/2025).
Ia juga mengatakan pendekatan tersebut mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan budaya di setiap wilayah sehingga strategi mitigasi bisa tepat sasaran.
Karakteristik wilayah yang memengaruhi sosialisasi mitigasi bencana, misalnya wilayah terasiring rentan longsor dan banjir, sehingga mitigasi harus fokus pada pengelolaan tata air dan drainase yang baik.
Aktivitas manusia seperti permukiman padat penduduk atau intensif dapat meningkatkan risiko kebakaran, erosi dan banjir, sehingga sosialisasi harus mengedukasi praktik berkelanjutan.
Pemahaman dan kebiasaan lokal perlu dipahami agar materi mitigasi bisa diterima dan diimplementasikan dengan baik, yang menyesuaikan sosialisasi dengan budaya setempat.
Ia juga menekankan, wilayah dengan akses terbatas perlu pendekatan khusus agar mitigasi efektif, termasuk penguatan sistem peringatan dini dan fasilitas evakuasi.
“Metode sosialisasi yang efektif harus melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal melalui pelatihan dan penyuluhan,” ujar Rumbekwan.
Selain itu, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas adaptasi.
Dengan menyesuaikan sosialisasi mitigasi bencana pada karakteristik wilayah, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menjadi lebih tepat guna dan berkelanjutan.
Ia berharap sosialisasi mitigasi bencana yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah adalah untuk meningkatkan pemahaman, kesiapsiagaan, dan partisipasi masyarakat secara efektif sesuai dengan kondisi geografis, sosial, dan budaya setempat.
Dengan pendekatan yang disesuaikan karakteristik wilayah, sosialisasi mitigasi bencana dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi setiap wilayah, sehingga meningkatkan ketahanan dan keselamatan masyarakat secara menyeluruh.
Analis Kebencanaan Madya BPBD Provinsi Papua, Paminto Widodo, mengatakan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana yang spesifik di wilayahnya, sehingga mereka dapat mengambil tindakan pencegahan yang relevan.
Selain itu, kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat secara bertahap dan masif dapat terbangun, agar saat bencana terjadi dampak dapat diminimalisir.
Melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan mitigasi, termasuk penentuan jalur evakuasi dan penggunaan sumber daya lokal.
Mengembangkan materi sosialisasi yang mencakup peta wilayah rawan bencana, SOP penanganan, sistem peringatan dini, dan pendidikan formal yang terintegrasi dengan kurikulum lokal.
Serta, mendorong koordinasi antara pemerintah, aparat, dan masyarakat untuk membentuk institusi pelaksana mitigasi yang kuat dan efektif di tingkat lokal.
Untuk memastikan sosialisasi mitigasi bencana sesuai dengan karakteristik wilayah, dikatakan Ondi, BPBD Kota Jayapura pemetaan daerah rawan bencana secara spesifik untuk wilayah tersebut, sehingga materi sosialisasi dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat risiko bencana yang ada.
Mengidentifikasi karakteristik fisik dan non-fisik wilayah, termasuk budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, agar pendekatan sosialisasi lebih relevan dan mudah diterima.
Keterlibatan tokoh masyarakat dan aparat lokal dalam proses sosialisasi agar pesan mitigasi dapat tersampaikan dengan efektif dan membangun kesadaran komunitas.
Pelatihan dan simulasi evakuasi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sarana prasarana di wilayah tersebut untuk membentuk kesiapsiagaan yang nyata.
Menggunakan media komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat lokal, seperti poster, leaflet, penyuluhan langsung, dan media elektronik yang sesuai dengan karakteristik sosial wilayah.
Pemantauan dan evaluasi secara rutin untuk menyesuaikan sosialisasi dengan perubahan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat.
“Dengan langkah-langkah tersebut, sosialisasi mitigasi bencana dapat lebih tepat sasaran dan efektif sesuai karakteristik wilayah masing-masing,” ujar Paminto.
Ia juga menjelaskan, strategi mitigasi bencana di wilayah pegunungan dan dataran rendah terutama dipengaruhi oleh karakteristik topografi dan jenis ancaman bencana yang dominan di masing-masing wilayah.
Misalnya, wilayah pegunungan fokus mitigasi pada pencegahan tanah longsor dan erosi tanah, karena lereng yang curam rentan terhadap longsor akibat hujan deras atau aktivitas manusia seperti pembangunan dan pertanian intensif.
Strategi meliputi pembangunan terasering untuk mengurangi kecepatan aliran air, penguatan lereng dengan vegetasi, serta pembangunan talud dan saluran air untuk mengendalikan aliran air dan mencegah longsor.
Sosialisasi dan pelibatan masyarakat penting agar mereka memahami risiko dan cara menjaga kestabilan lereng dan infrastruktur seperti jalan dan bangunan harus dirancang tahan terhadap pergeseran tanah dan longsor serta meminimalkan kebakaran.
Sementara, wilayah dataran rendah fokus mitigasi pada pengendalian banjir dan pengelolaan tata air karena dataran rendah lebih rentan terhadap genangan dan luapan sungai.
Strategi meliputi pembangunan saluran drainase yang efektif, tanggul, waduk, dan sistem peringatan dini banjir dan infrastruktur difokuskan pada pengelolaan air dan perlindungan dari banjir.
Pengaturan tata ruang yang baik untuk menghindari pemukiman di daerah rawan banjir serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang evakuasi saat banjir.
“Mitigasi di pegunungan lebih menitikberatkan pada stabilitas tanah dan pencegahan longsor, sedangkan di dataran rendah lebih pada pengelolaan air, pencegahan banjir, dan kebakaran dengan pendekatan yang disesuaikan kondisi geografis dan sosial masing-masing wilayah,” ujar Paminto.
Plt BPBD Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, S.Sos., M.M mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H, mengatakan kesiapsiagaan masyarakat dalam menangani bencana sangat penting.
Ia juga mengatakan, peran aktif masyarakat dalam mitigasi bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran, melalui kesiapsiagaan yaitu memahami risiko bencana di lingkungan sekitar.
Selain itu, mengikuti pelatihan dan simulasi bencana, membuat rencana darurat keluarga dan mengenali tanda-tanda alam yang mengindikasikan bencana akan terjadi.
Mitigasi risiko, seperti reboisasi dan penghijauan untuk mencegah tanah longsor dan mengurangi risiko banjir, dan menjaga kebersihan sungai dan saluran drainase agar tidak tersumbat.
Berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur tahan bencana dan rumah tahan bencana, dam berkolaborasi dengan pemerintah dalam program mitigasi.
Tanggap darurat, seperti evakuasi mandiri dan membantu evakuasi orang lain sesuai prosedur, dan menyediakan tempat pengungsian sementara, membantu penyediaan kebutuhan pokok bagi korban, dan tetap tenang dan mengikuti arahan tim penyelamat.
Pemulihan pasca-bencana, seperti berpartisipasi dalam rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dan membantu pemulihan sarana dan prasarana umum.
“Peran masyarakat sangat penting karena mereka berada di garis depan dan dapat mengurangi dampak serta kerugian akibat bencana melalui partisipasi aktif dan kolaborasi dengan pemerintah serta lembaga terkait,” ujar Nofdi.
Lurah Kelurahan Gurabesi, Maria Jochu, S.IP., M.Sc, mengapresiasi dan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap sosialisasi mitigasi bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran di wilayahnya.
Dengan jumlah penduduk ada 21 ribu jiwa, dan wilayah dikelilingi perbukitan serta resapan yang dijadikan permukiman, maka sangat berpotensi terjadi bencana.
Ia berharap, melalui sosialisasi tersebut masyarakat menjadi lebih sadar dan tanggap terhadap risiko bencana serta memahami strategi mitigasi yang harus dilakukan saat bencana terjadi.
Sosialisasi juga mendorong masyarakat untuk melakukan tindakan nyata seperti menanam pohon di lahan miring untuk mencegah tanah longsor dan meningkatkan kewaspadaan lingkungan sekitar.
Program sosialisasi yang dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi, dan simulasi dianggap efektif dan diapresiasi karena dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
Apresiasi juga terlihat dari partisipasi aktif masyarakat dan perangkat kelurahan dalam sosialisasi serta pelatihan, yang diharapkan dapat membentuk budaya sadar bencana di tingkat kelurahan.
Ia juga mengatakan, pihak kelurahan sudah berupaya dengan langkah-langkah pencegahan dengan mengedukasi warga untuk tidak membakar hutan dan menjadikan lereng gunung serta menjadikan resapan air sebagai tempat tinggal.
Lurah dan perangkat kelurahan seringkali menyampaikan pentingnya program mitigasi ini dalam mengurangi risiko bencana dan mengajak masyarakat untuk berkomitmen aktif dalam kegiatan mitigasi.
Selain itu, kelurahan memberikan dukungan penuh dengan membentuk tim evakuasi mandiri dan menyediakan alat evakuasi sederhana sebagai hasil dari sosialisasi tersebut.
“Harapan kami, sosialisasi mitigasi bencana karena membantu membangun masyarakat yang mandiri, tangguh, dan siap menghadapi bencana banjir, tanah longsor, dan kebakaran,” ujar Jochu.
