Anggota DPD RI dari Papua Pegunungan, Sopater Sam. (TIFAPOS/Istimewa)
TIFAPOS.id – Senator Sopater Sam dari Papua Pegunungan resmi bergabung dan terpilih sebagai anggota Komite I DPD RI bersama senator dari berbagi wilayah lainnya di Indonesia.
“Secara resmi saya bergabung di komite I, BULD (Badan Urusan Legislasi Daerah) dan Panmus (Panitia Musyawarah) wewakili Papua Pegunungan. Kami berempat telah sepakat untuk membagi tugas di setiap komite serta alat kelengakapan dewan lainnya,” kata Sopater di Jayapura, Sabtu (12/10/2014).
Dikatakannya, lingkup tugas komite I meliputi pelaksanaan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan atas Undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
Selain itu, pemekaran, penggabungan daerah, pelaksanaan fungsi anggaran berupa penyampaian bahan masukan dalam rangka penyusunan pertimbangan atas rancangan Undang-undang APBN.
Di komite I, dilanjutkannya, ruang lingkup kerja Senator Sopater di alat kelengkapan dewan adalah Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) yang memiliki tugas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi rancangan Perda (peraturan daerah).
“Melakukan penelaahan, analisis dan pengkajian terhadap temuan hasil pemantauan rancangan Perda, dan melakukan pembahasan dan penyusunan rekomendasi DPD mengenai pemantaaun dan evaluasi rancangan Perda,” ujarnya.
“Ruang lingkup kerja yang terakhir saya adalah sebagai panitia musyawarah (PANMUS) yang bertugas untuk menetapkan jadwal acara persidangan,” katanya.
Dikatakannya, Panmus menyusun jadwal acara persidangan DPD dengan mempertimbangkan, Siklus pembahasan APBN oleh pemerintah pusat, dan Penyesuaian jadwal persidangan di DPR.
“Dengan tugas yang besar ini, saya memohon dukungan kepada semua masyarakat Papua Pegunungan agar saya dapat bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kami,” ujarnya.
Dikatakannya, komite I mesti benar-benar diperkuat agar peran dari para Senator mengenai urusan daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah asal.
“Saya akan berfokus pada evaluasi otonomi daerah serta akan melihat ke depan mengenai pembentukan dan pemekaran daerah jika diperlukan, karena wilayah kita di Indonesia ini sangat luas terutama kami di Papua pada umumnya,” ujarnya.
Dikatakannya, hubungan kerja yang baik harus terbangun antara pemerintah daerah, yakni Pemerintah Papua Pegunungan dan para anggota Senator di Pusat, sehingga program dan kebutuhan daerah benar-benar bisa di akselerasikan dan disalurkan secara baik.
Sebagai mitra, dilanjutkannya, harus terbangun baik agar bisa menyalurkan aspirasi daerah secara baik dan tepat di Pusat. Semua itu, dalam rangka memajukan daerah dan kesejahteraan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat di daerah.
“Saya berharap masyarakat dapat memberikan pikiran-pikiran yang membangun dalan rangka kemajuan dan pertumbuhan daerah,” ujarnya.
