Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M menyampaikan sambutan pada kegiatan sinkronisasi data infrastruktur kawasan perbatasan. (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• upaya percepatan pembangunan wilayah yang menyatu dan ramah lingkungan.
• Menyamakan persepsi dan data antarpemangku kepentingan.
• Sistem sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan harus menggunakan satu data.
BADAN Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kota Jayapura, menggelar kegiatan sinkronisasi data infrastruktur kawasan perbatasan sebagai upaya percepatan pembangunan wilayah yang menyatu dan ramah lingkungan.
Kegiatan yang berlangsung di aula BPPD Kota Jayapura, Kamis, 6 November 2025 melibatkan 25 organisasi teknis yang merupakan pimpinan daerah, kampung, dan kelurahan, untuk memastikan integrasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan berjalan lancar.
Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, Alimuddin, S.T., M.Si, mewakili Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura, Reuter Sabarofek, S.STP., M.Si, menyatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting.
“Kegiatan ini untuk menyamakan persepsi dan data antarpemangku kepentingan, sehingga pembangunan infrastruktur akan lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Alimuddin.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M menegaskan, sistem sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi pembangunan kawasan perbatasan haruslah menggunakan satu data yang terkoneksi dengan baik.
Hal ini dimaksudkan agar hasil atau output dari pembangunan dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perbatasan.
“Kita harus menerapkan sistem yang saling terkoneksi antarinstansi dan daerah agar pembangunan kawasan perbatasan tidak terpisah-pisah, namun benar-benar berjalan sinergis sehingga masyarakatnya bisa merasakan manfaat secara langsung,” ujar wakil wali kota.
Selain itu, kawasan perbatasan Kota Jayapura memiliki potensi besar dengan keberadaan fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang lengkap, konektivitas jalan yang mumpuni, pasar tradisional, hingga penginapan yang mendukung aktivitas wisata dan perdagangan.
Potensi infrastruktur tersebut diharapkan semakin dimaksimalkan melalui pengelolaan yang terpadu.
Dari aspek perekonomian, kawasan ini juga dikenal memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Ketiga sektor ini menjadi fokus pengembangan secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Sehingga, pemberdayaan sektor tersebut tidak hanya membuka lapangan pekerjaan baru tetapi juga meningkatkan pendapatan masyarakat serta mendorong promosi budaya sekaligus produk lokal kepada wisatawan dan pasar yang lebih luas.
Wakil wali kota mendorong penerapan digitalisasi dalam manajemen pembangunan kawasan perbatasan, sehingga tidak hanya maju dari segi infrastruktur, tetapi juga berwawasan lingkungan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang merata.
Sistem digitalisasi ini diharapkan dapat menyatukan seluruh proses sinkronisasi, integrasi, dan koordinasi untuk memudahkan pengelolaan data dan memaksimalkan manfaat pembangunan bagi masyarakat perbatasan.
“Intinya kita ingin masyarakat perbatasan Jayapura bisa hidup sejahtera melalui pemanfaatan potensi yang ada dan pengelolaan infrastruktur yang berkualitas,” ujar wakil wali kota.
(ldr)
