TIFAPOS.id Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) Papua, harapkan dukungan lintas sektor dalam menyukseskan internalisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025-2029.
Hal ini penting agar terjadi sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah, sehingga pembangunan kependudukan dapat berjalan terarah dan konsisten dengan prioritas nasional serta kebutuhan lokal.
Selain itu, untuk pengelolaan kependudukan yang lebih baik dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045 dengan SDM berkualitas dan tata kelola pembangunan yang berkelanjutan.
Internalisasi PJPK juga meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah untuk memasukkan indikator dan rencana aksi kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RPJMD, dengan pendekatan holistik dan berbasis data selaras dengan RPJMN.
Integrasi indikator kependudukan ke dalam berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, KB, sosial, tenaga kerja, perumahan, dan kependudukan.
Kegiatan internalisasi ini menjadi forum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan wilayah dalam menghadapi tantangan kependudukan secara komprehensif.
“Dengan dukungan lintas sektor, PJPK diharapkan dapat menjadi dokumen hidup yang responsif terhadap perubahan dan kebutuhan pembangunan kependudukan di daerah,” ujar Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN) Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si di Jayapura, Sabtu (14/6/2025).
Untuk mendukung sinkronisasi kebijakan kependudukan secara konkret, dikatakan Brabar, dengan memastikan indikator kependudukan seperti laju pertumbuhan, angka kelahiran, dan penggunaan kontrasepsi tercantum dan diikuti.
Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya program kependudukan, termasuk keluarga berencana, usia minimal menikah, dan pemerataan penduduk melalui transmigrasi atau program lain yang relevan.
Memanfaatkan data kependudukan secara digital dan akurat untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan, serta meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan agar pelayanan administrasi kependudukan lebih efektif.
Serta, menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam pelaksanaan kebijakan kependudukan, sehingga pembangunan kependudukan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Termasuk indikator kependudukan yang relevan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat secara holistik dan komprehensif.
Mempermudah koordinasi lintas sektor dan antar tingkat pemerintahan, sehingga sumber daya dapat digunakan secara efisien dan sinergi program dapat tercipta untuk hasil yang optimal.
Diantaranya untuk mencapai sasaran yang sama, seperti penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan ekstrem, ketimpangan pembangunan antarwilayah, urbanisasi tanpa perencanaan.
Selain itu, kesenjangan layanan kesehatan ibu dan anak, stunting, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, pengangguran usia muda, serta dampak transisi digital dan perubahan iklim terhadap ketahanan keluarga.
Memfokuskan bantuan dan intervensi pada sasaran prioritas secara tepat, misalnya keluarga dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk percepatan penurunan stunting, sehingga dampak program lebih maksimal dan tepat sasaran.
Sinergi anggaran dan perencanaan dari berbagai kementerian dan pemerintah daerah, sehingga alokasi dana lebih efisien dan efektif dalam mendukung pembangunan kependudukan.
Percepatan pencapaian target pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi yang mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
“Koordinasi lintas sektor penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan kependudukan, karena memperluas jangkauan program dan layanan kepada masyarakat, sehingga dampak pembangunan kependudukan dapat dirasakan lebih luas dan merata,” ujar Brabar.
Selain itu, memadukan sumber daya dan keahlian dari berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan, sehingga program kependudukan dapat berjalan lebih efektif dan menyeluruh.
Rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama antar pemangku kepentingan, yang memperkuat komitmen dan keberlanjutan program sesuai keutuhan lokal.
Mengatasi tantangan kompleks kependudukan pasca pandemi yang memerlukan kolaborasi berbagai sektor untuk menangani isu pengangguran, akses layanan kesehatan, pendidikan, dan teknologi.
“Koordinasi lintas sektor yang baik, pembangunan kependudukan dapat dijalankan secara terpadu, efisien, dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Brabar.
Dia juga mengatakan, internalisasi PJPK 2025-2029 adalah proses implementasi dan penyesuaian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) secara regional.
Internalisasi PJPK sekaligus mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang merupakan kerja sama antara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN dan Kementerian Dalam Negeri.
Brabar menambahkan, sasaran utama yang ditetapkan dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029, yaitu pengelolaan kuantitas penduduk.
Pengelolaan ini meliputi pengendalian angka kelahiran remaja, Total Fertility Rate (TFR), Age-Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun, dan pemenuhan kebutuhan keluarga berencana (KB).
Selain itu, peningkatan kualitas penduduk pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Pembangunan keluarga, yang mencakup Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga), indeks perlindungan anak, akses hunian layak, sanitasi aman, indeks lansia berdaya, pengasuhan keluarga dengan remaja, dan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk untuk mengatasi ketimpangan dan mendukung pemerataan pembangunan, dan administrasi data kependudukan yang akurat dan terintegrasi sebagai basis kebijakan berbasis data.
