Foto bersama Delegasi RI (Delri) dan Delegasi PNG (DelPNG) pada Rapat BLOM ke-28 di Hotel Village Inn, Kota Wewak, Provinsi Sepik Timur, Papua Nugini. (TIFAPOS/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Dialog dan kerja sama perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dalam pertemuan Pejabat Perbatasan ke-28.
• Sarana strategis untuk memperkuat koordinasi dalam berbagai isu perbatasan.
• Menangani isu perbatasan dan administrasi warga yang berstatus ambigu.
WEWAK, Provinsi East Sepik, Papua Nugini, Senin, 3 November 2025 di Village Inn Hotel, menjadi saksi pentingnya dialog dan kerja sama perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua Nugini dalam pertemuan Pejabat Perbatasan ke-28 (Border Liaison Officers Meeting/BLOM).
Pertemuan ini dihadiri oleh para pejabat terkait dari kedua negara, termasuk Perwakilan Pemerintah Kota Jayapura, Kepala Badan Perbatasan Kota Jayapura dan delegasi penting dari Provinsi East Sepik, Provinsi Sandaun, dan Western Provinsi, Papua Nugini.
Plt. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura, Reuter Sabarofek, S.STP., M.Si, dalam kesempatan tersebut menyampaikan isu krusial yang sedang dihadapi oleh warga Kampung Mosso, Kota Jayapura, Papua.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah warga setempat belum mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan karena status kewarganegaraannya masih belum jelas.
Sehingga menjadi problem serius mengingat administrasi kependudukan merupakan hak dasar dan penting untuk akses layanan publik.
“Dalam rapat BLOM RI-PNG ini, kami mengangkat isu terkait verifikasi status beberapa warga Kampung Mosso yang hingga saat ini mengalami kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan,” ujar Sabarofek dalam rilisnya di Jayapura, Jumat, 7 November 2025.
“Kami berharap ada perhatian dan tindak lanjut dari kedua pemerintah untuk membantu memudahkan proses verifikasi ini,” sambungnya.
Dikutip dari rilis Badan Perbatasan Provinsi Papua, Deputi Administrator Provinsi East Sepik, Alphonse Kami, yang turut hadir dalam pertemuan ini memberikan tanggapan positif terhadap kerjasama antara Provinsi di kawasan perbatasan kedua negara.
Ia menegaskan pentingnya kerjasama sehingga program pembangunan di wilayah perbatasan kedua negara diharapkan dapat tercapai.
“Kerja sama ini harus terus dipererat agar persoalan teknis maupun sosial yang muncul di daerah perbatasan dapat diselesaikan dengan cepat dan adil. Kami dari East Sepik siap berkontribusi untuk mendukung hasil Pertemuan BLOM,” ujar Kami.
Ketua Delegasi Indonesia, Suzanna Wanggai menegaskan, pertemuan ini menjadi sarana strategis untuk memperkuat koordinasi dalam berbagai isu perbatasan, termasuk keamanan, perdagangan, maupun layanan publik bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.
“Kerja sama antara Indonesia dan Papua Nugini tidak hanya terbatas pada wilayah administratif, tetapi juga menyangkut kemanusiaan dan pelayanan bagi warga. Khususnya di Papua, hubungan sister city antara Provinsi Papua dan Kota Jayapura sudah menjadi modal positif yang terus mendorong dialog dan tindakan konkrit,” ujar Wanggai.
Wanggai juga mengatakan, pertemuan BLOM ini merupakan agenda rutin kedua negara dalam rangka mempererat hubungan perbatasan yang tidak hanya melibatkan aspek keamanan tetapi juga sosial ekonomi dan kemasyarakatan.
Selain itu, diskusi menyentuh berbagai topik mulai dari pengelolaan perbatasan hingga upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat berstatus khusus wilayah perbatasan.
“Peserta rapat menekankan pentingnya penyederhanaan prosedur administrasi dan memperkuat mekanisme verifikasi warga yang bermasalah agar tidak adanya warga yang tertinggal dan tidak terakses layanan pemerintah di daerah perbatasan,” ujar Wanggai.
“Koordinasi lintas sektor serta komunikasi terbuka dinilai sangat penting dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” sambungnya.
(ldr)
