Kebersamaan delegasi Republik Indonesia dan Papua Nugini di Border Liaison Meeting (BLM) ke-19 RI-PNG 2025. (TIFAPOS/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Keberhasilan diplomasi ini memperkokoh posisi Indonesia di panggung internasional.
• Membawa harapan nyata bagi warga perbatasan di Kota Jayapura.
• Pemkot Jayapura siap melanjutkan momentum, menjadikan perbatasan sebagai simbol kemajuan bersama.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Jayapura menegaskan komitmen kuatnya memperkuat kedaulatan negara dan kerja sama bilateral Indonesia–Papua Nugini melalui partisipasi aktif di Border Liaison Meeting (BLM) ke-19 RI-PNG.
Pertemuan strategis ini berlangsung pada 17 s.d 18 Desember 2025 di Port Moresby, Papua Nugini, diikuti koordinasi lanjutan di Jayapura, menjadikan Kota Jayapura sebagai pintu gerbang utama Indonesia yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sandaun (West Sepik).
Sebagai wilayah depan Indonesia, Kota Jayapura memainkan peran krusial dalam menjaga stabilitas perbatasan.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kota Jayapura, Reuter Sabarofek, S.STP., M.Si, mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H, membawa aspirasi riil masyarakat lokal ke meja perundingan.
Fokus utama tertuju pada nasib warga di Kawasan Perbatasan Kota Jayapura dan pengelolaan infrastruktur Distrik Muara Tami.
“Kami hadir untuk memastikan kebijakan pusat selaras dengan realitas lapangan,” ujar Sabarofek dalam rilis resminya di Jayapura, Minggu, 21 Desember 2025.
“Prioritas kami adalah penyelarasan data dan program pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di garis batas,” sambungnya.
Agenda strategis yang diusung yaitu identifikasi wilayah perbatasan dan kewarganegaraan meliputi warga Kampung Mosso.
Kedua negara sepakat untuk melakukan verifikasi domestik diikuti dengan latihan verifikasi bersama.
Pemerintah PNG telah menginformasikan pada pertemuan tersebut untuk melaksanakan verifikasi independen, dan nantinya akan melakukan latihan verifikasi bersama terkait agenda ini.
Pihak Indonesia telah melakukan verifikasi domestiknya dan akan menyampaikan hasilnya melalui saluran diplomatik kepada pihak PNG.
Indonesia juga mendorong PNG untuk melakukan hal yang sama, dan lebih lanjut mendukung usulan dilakukannya verifikasi bersama.
Selain itu, Pemerintah Kota Jayapura turut mendukung agenda Pemerintah Provinsi Papua, yakni implementasi MoU transportasi darat untuk bus (barang dan material).
Kedua pihak sepakat membentuk Kelompok Kerja Teknis (TWG) dan membawa agenda ini ke Komite Perbatasan Bersama (JBC).
Termaksud usulan Hari Pasar di perbatasan kedua negara dapat berlangsung tiga kali seminggu.
Inisiatif ini diharapkan menciptakan pusat interaksi ekonomi legal yang saling menguntungkan, mengurangi perdagangan gelap sekaligus membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal.
“Kami tegas tapi fleksibel, menjaga kedaulatan tanpa mengabaikan nilai budaya,” ujar Sabarofek.
Pertemuan diharapkan melahirkan kesepakatan baru yang lebih adaptif, termasuk peninjauan Special Arrangement dan Basic Border Agreement sebagai landasan kerja sama bilateral.
Keberhasilan diplomasi ini tak hanya memperkokoh posisi Indonesia di panggung internasional, tapi juga membawa harapan nyata bagi ribuan warga perbatasan.
“Pemkot Jayapura siap melanjutkan momentum, menjadikan perbatasan sebagai simbol kemajuan bersama,” ujar Sabarofek.
(ldr)
