TIFAPOS.id Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Papua, menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Bangga Kencana di Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah, Rabu (30/7/2025).
Kegiatan ini telah diawali dengan pelaksanaan kegiatan pra Rakerda tanggal 28 s.d 29 Juli 2025 bersama OPD KB provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Papua.
Adapun narasumber yang dihadirkan, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Badan Gizi Nasional Provinsi Papua, Perwakilan BPKP Provinsi Papua dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan KB Kota Jayapura.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Papua, Sarles Brabar, S.E, M.Si mengatakan, Rakerda sebagai bagian dari upaya percepatan menurunkan angka kasus stunting serta mengoptimalkan dan mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan.
Selain itu, meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan program Bangga Kencana yang meliputi pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.
Perkuat komitmen dan dukungan operasional stakeholder serta mitra kerja dalam pengelolaan program Bangga Kencana di daerah sesuai target nasional, termasuk pemanfaatan bonus demografi dan peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).
Pada Rakerda 2025 yang berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, dengan tema “Akselerasi Pelaksanaan 5 Quick Wins Kemendukbangga untuk Mewujudkan Generasi Emas Papua tahun 2045”.

Berbagai pihak dari pemerintah daerah, BKKBN pusat, dan mitra strategis berkolaborasi dan berkomitmen untuk meningkatkan sinergi dalam pelaksanaan program tersebut.
Target nasional yang diusung adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14,2% pada tahun 2029 dengan upaya pendampingan keluarga, perencanaan kelahiran, serta intervensi pada anak-anak berisiko stunting.
Selain itu, pembentukan tim percepatan penurunan stunting di berbagai tingkatan menjadi bagian dari pelaksanaan strategi ini.
“Rakerda menjadi forum untuk evaluasi capaian, penyusunan strategi, dan penguatan sinergi antara pusat dan daerah dalam mengimplementasikan program Bangga Kencana, termasuk kebijakan penurunan angka stunting yang menjadi perhatian penting,” ujar Brabar.
Dia juga mengatakan, Rakerda Program Bangga Kencana merupakan momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan komitmen lintas sektor dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera.
Serta, pengendalian penduduk yang efektif, dan penurunan stunting melalui sinergi program dan optimalisasi sumber daya di seluruh tingkat pemerintahan dan mitra kerja.
Target program ini menitikberatkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan peningkatan pelayanan keluarga berencana dengan indikator penurunan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR).
Peningkatan angka prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) dari 61,8% menjadi 63,4% dalam periode yang sama.
Pengendalian usia nikah perempuan agar tidak terjadi pernikahan dini, yang juga menjadi salah satu fokus program.
Peningkatan cakupan pelayanan KB (Keluarga Berencana) dan penurunan angka stunting melalui berbagai upaya akselerasi seperti TNI Manunggal Bangga Kencana-Kesehatan.
Secara strategis, program Bangga Kencana juga menekankan pada penguatan sistem informasi keluarga berbasis teknologi, pendampingan balita, anak dan penguatan karakter keluarga.
Penguatan advokasi dan penggerakan program sesuai karakteristik wilayah, penguatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
Penyusunan target indikator untuk periode 2025-2029 melibatkan penyesuaian indikator dan sinkronisasi ke dalam rencana pembangunan daerah agar pencapaian lebih terarah dan efektif.
“Target program Bangga Kencana adalah pengendalian demografi yang sehat, peningkatan kualitas SDM, dan kesejahteraan keluarga melalui penguatan program KB, yang capaian di berbagai daerah sudah mulai menunjukkan hasil nyata di lapangan,” ujar Brabar.

Brabar menambahkan, akselerasi pelaksanaan 5 Quick Wins Kemendukbangga bertujuan untuk mewujudkan Generasi Emas Papua tahun 2045 melalui peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan sumber daya manusia unggul.
Kelima program prioritas atau Quick Wins untuk percepatan itu adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) Fokus pada pencegahan stunting dengan pendekatan keluarga dan masyarakat, termasuk perbaikan rumah layak huni, penyediaan air bersih, dan edukasi pencegahan stunting untuk tumbuh kembang anak optimal.
Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) Menyediakan fasilitas daycare berkualitas agar anak-anak mendapatkan pengasuhan baik dan orang tua dapat bekerja dengan tenang, sekaligus meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia kerja formal.
Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI) Mendorong peran aktif ayah dalam keluarga sebagai figur penting dalam pembentukan karakter anak dan menciptakan keluarga yang tangguh.
Lansia Berdaya (Sidaya) Memberikan pelayanan kesehatan gratis, home care berbasis komunitas, dan pemberdayaan lansia agar tetap produktif dan sejahtera.
Pengembangan AI SuperApps Keluarga Mengoptimalkan layanan konsultasi dan informasi tentang kesejahteraan keluarga melalui aplikasi berbasis kecerdasan buatan.
Pelaksanaan kelima Quick Wins ini dilakukan dengan pendekatan multisektoral dan kolaboratif (pentahelix), melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya.
Program ini menjadi bagian penting dalam strategi Kemendukbangga/BKKBN menyiapkan generasi unggul dan berkualitas untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, khususnya di Papua yang menjadi fokus pembangunan sumber daya manusia unggul.
Program dipercepat dan diperkuat melalui sosialisasi nasional seperti Kirab Bangga Kencana dan rakor daerah untuk memastikan implementasi berjalan efektif di seluruh wilayah, termasuk Papua.
“Akselerasi 5 Quick Wins Kemendukbangga adalah upaya strategis mengintegrasikan program penting yang menyasar keluarga sebagai unit utama pembangunan manusia, dengan target khusus mewujudkan Generasi Emas Papua tahun 2045 yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi,” ujar Brabar.

Dia juga mengatakan, percepatan penurunan stunting melibatkan kombinasi intervensi gizi spesifik dan sensitif dengan pendekatan multisektor yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Diantaranya, menargetkan peningkatan pola asuh anak balita dan bayi di bawah dua tahun, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), meliputi pemberian makanan bergizi, imunisasi lengkap, serta pendampingan kesehatan ibu hamil dan menyusui.
Pendampingan keluarga berisiko stunting melalui asesmen komprehensif dan intervensi terpadu sesuai kebutuhan keluarga agar tepat sasaran, dengan pendampingan masif dan audit kasus stunting untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas.
Pendekatan multisektor dan kolaborasi berbagai pihak seperti pemerintah daerah, puskesmas, kader posyandu, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan dalam sinergi pelaksanaan program serta kampanye perubahan perilaku untuk hidup bersih dan sehat (PHBS).
Pelatihan tenaga pelatih, edukasi pengasuhan stimulasi, dan kampanye nasional melibatkan keluarga dan masyarakat untuk mendorong perilaku sehat dan pencegahan stunting secara berkelanjutan.
Selain itu, mendorong alokasi anggaran dari pemerintah daerah dan dukungan regulasi yang mendukung percepatan penurunan stunting, termasuk penguatan peran Tim Penggerak PKK dan pemerintah desa.
Pemanfaatan data pemantauan wilayah setempat (PWS) dan audit kasus untuk perencanaan program yang tepat dan evaluasi progres penurunan stunting di tingkat desa dan kabupaten.
“Percepatan penurunan stunting adalah upaya integratif yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan gizi, peningkatan kapasitas masyarakat, kolaborasi multisektor, penguatan kebijakan, dan pengawasan terpadu di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat,” ujar Brabar.
Selain itu, dampak ekonomi dari percepatan dan program pengurangan stunting, yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja, pengurangan risiko kemiskinan multigenerasi, penghematan biaya perawatan kesehatan.
Oleh karena itu, program percepatan penurunan stunting tidak hanya meningkatkan kualitas hidup anak dan keluarga, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi positif yang substansial.
Serta, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, mengurangi beban kesehatan, dan menambah potensi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat & Budaya, Matias B. Mano, S.Par.,M.KP mewakili Pj. Gubernur Papua, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si mengapresiasi semua pihak yang terus berupaya berjuang menurunkan angka stunting di Tanah Papua.
“Saya sadar upaya ini bukanlah hal yang mudah, kita masih terus harus berjuang dalam mengentaskan stunting di Tanah Papua, bukan hanya sekadar upaya menurunkan angka stunting saat ini,” ujar staf ahli.
Namun, lanjut staf ahli, lebih pada memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat kita akan pentingnya pencegahan stunting pada keluarga.
Diharapkan, sinergitas bersama akan membawa dampak positif terhadap Program Bangga Kencana, serta Quick Wins dan Penurunan angka prevalensi stunting khususnya di Provinsi Papua dan tentunya secara umum di Indonesia.
(lrh)






