Beranda / Ragam Berita / Peran masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor

Peran masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kota Jayapura, Agustinus Ondi, S.Hut., M.Si menyampaikan materi. (TIFAPOS/La Ramah)

TIFAPOS.id  Topografi Kota Jayapura sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, landai, hingga perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian sekitar 700 meter di atas permukaan laut.

Kota ini memiliki luas sekitar 940 km² dan terbagi menjadi lima distrik utama. Sekitar 30% wilayahnya tidak layak huni karena terdiri dari perbukitan terjal, rawa-rawa, dan hutan lindung.

Ketinggian rata-rata di Kota Jayapura adalah sekitar 287 meter, namun ada bagian yang mencapai hingga 700 meter. Topografi ini menyebabkan variasi kondisi lingkungan dan penggunaan lahan di kota tersebut.

Salah satunya rawan terhadap berbagai bencana, terutama bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, serta gempa bumi.

Hal ini disebabkan posisi geografisnya yang berada di utara Pulau Papua dan berhadapan langsung dengan Lempeng Pasifik, sehingga berpotensi mengalami pergerakan sesar dan aktivitas tektonik.

Beberapa daerah di Kota Jayapura yang rawan longsor dan banjir antara lain Polimak, Angkasa, Organda di Padang Bulan, SMAN 4 Entrop, Pasar Youtefa Abepura, dan kawasan pesisir seperti Dok VII, VIII, IX, dan Hamadi yang rawan air pasang.

Curah hujan yang tinggi sepanjang tahun serta kondisi topografi yang bervariasi dari dataran rendah hingga perbukitan curam juga memperbesar risiko longsor.

Model pemetaan rawan longsor menunjukkan adanya area dengan tingkat kerawanan tinggi, terutama di wilayah dengan kemiringan lereng curam dan jarak dekat dengan sesar/fault.

BMKG dan BPBD Kota Jayapura aktif melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi musim hujan dan potensi cuaca ekstrem yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.

Kota Jayapura rentan terhadap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, dan gempa bumi karena faktor geologi, iklim, dan topografi yang khas, sehingga perlu kewaspadaan dan mitigasi berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat

Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jayapura gencar menyosialisasikan mitigasi bencana, salah satunya di Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kamis (15/5/2025).

Ketua panitia sosialisasi, Armando Rumbekwan, S. STP, mengatakan kegiatan tersebut dihadiri RT/RW di Kelurahan Argapura, dengan narasumber Ketua Tim Layanan Meteorologi Publik BMKG Wilayah V Jayapura, Ezri Ronsumbre. Hadir juga Kepala BNN Papua, Brigjen Pol. Anang Triwidiandoko, S.I.K.

Peran masyarakat sangat penting dalam penanggulangan bencana karena mereka berada di garis depan dan terlibat dalam semua tahapan penanggulangan, mulai dari kesiapsiagaan, mitigasi, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca-bencana.

Peran masyarakat meliputi kesiapsiagaan, yaitu masyarakat perlu memahami risiko bencana di lingkungan mereka, mengikuti pelatihan dan simulasi, membuat rencana darurat keluarga, serta mengenali tanda-tanda alam yang mengindikasikan bencana akan terjadi.

Mitigasi, yaitu berpartisipasi dalam pembuatan analisis risiko, melakukan upaya pencegahan, dan bekerjasama dengan pemerintah dalam program mitigasi seperti Desa Tangguh Bencana untuk membangun kesiapsiagaan mandiri.

Selain itu, tanggap darurat yaitu melakukan evakuasi mandiri dan membantu evakuasi orang lain, menyediakan tempat pengungsian sementara, menyumbang kebutuhan pokok, dan mengikuti arahan tim penyelamat agar proses penyelamatan berjalan lancar.

Serta, pemulihan pasca-bencana yaitu bergotong royong memperbaiki infrastruktur, memberikan dukungan psikososial kepada korban, dan membantu pemulihan ekonomi melalui usaha bersama atau koperasi.

“Dengan keterlibatan aktif masyarakat, dampak bencana dapat dikurangi dan proses pemulihan menjadi lebih cepat dan efektif,” ujar Plt. BPBD Kota Jayapura, Nofdi J. Rampi, S.Sos., M.M mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H.

Kepala BNN Papua, Brigjen Pol. Anang Triwidiandoko, S.I.K menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi mitigasi bencana banjir dan tanah longsor di Kelurahan Argapura. (TIFAPOS/La Ramah)

Ia juga mengatakan, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat penting untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang kuat dan tangguh.

Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan BPBD Kota Jayapura, Agustinus Ondi, S.Hut., M.Si, mengatakan tindakan yang dapat dilakukan masyarakat saat terjadi bencana yaitu evakuasi mandiri ke tempat yang aman, misalnya berlindung di bawah meja saat gempa atau menjauhi area berbahaya seperti pantai saat tsunami berpotensi terjadi.

Mengikuti prosedur evakuasi yang sudah direncanakan dan tetap tenang agar tidak menimbulkan kepanikan, menyediakan atau memanfaatkan tempat pengungsian sementara serta menyumbangkan kebutuhan pokok seperti makanan, air, pakaian.

Selain itu, mengikuti arahan dari tim penyelamat atau otoritas terkait untuk kelancaran proses penyelamatan, menyiapkan peralatan penting saat evakuasi seperti senter, obat-obatan, dan makanan kering.

Membantu evakuasi korban luka ke fasilitas kesehatan dan memberikan bantuan yang diperlukan korban bencana agar. Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta mempercepat proses pemulihan.

Serta, tetap tenang dan hindari panik agar dapat berpikir jernih dan bertindak dengan tepat dan memantau informasi resmi dari BMKG, BPBD, atau pemerintah daerah serta amati tanda-tanda alam yang mengindikasikan bencana.

Ia juga mengatakan, masyarakat dapat berkontribusi dalam pemulihan pasca-bencana, seperti bergotong royong membantu perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak serta membersihkan lingkungan dari puing-puing atau reruntuhan akibat bencana.

Memberikan dukungan psikososial dan emosional kepada korban bencana, terutama anak-anak, melalui kegiatan kelompok dukungan atau sosial untuk mengatasi trauma dan stres.

Mendukung pemulihan ekonomi korban dengan menyediakan lapangan kerja atau membantu usaha kecil melalui koperasi atau kelompok usaha bersama agar korban dapat bangkit kembali secara ekonomi.

Berpartisipasi dalam program pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat.

Berkolaborasi dengan pemerintah dan lembaga lain dalam pendistribusian bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi agar proses pemulihan berjalan efektif dan cepat.

“Kolaborasi yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait sangat penting untuk mempercepat dan memperkuat proses pemulihan pasca-bencana,” ujar Ondi.

Kesempatan tersebut, Ondi berharap masyarakat dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam penanggulangan bencana, dengan berpartisipasi aktif dalam program pemerintah seperti sosialisasi mitigasi bencana, pelatihan, dan simulasi evakuasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan di tingkat komunitas.

Mendukung pembangunan infrastruktur tahan bencana yang digagas pemerintah dan ikut serta dalam kegiatan mitigasi risiko di lingkungan sekitar.

Membentuk dan bergabung dengan kelompok-kelompok tanggap bencana yang dibina oleh pemerintah untuk memperkuat kemampuan respons lokal dan berperan sebagai relawan dalam upaya penyelamatan, distribusi bantuan, dan pemulihan pasca-bencana yang dikoordinasikan oleh pemerintah.

Selain itu, menyediakan informasi dan melaporkan kondisi di lapangan kepada pemerintah agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Serta, menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan instansi pemerintah, seperti BPBD, polisi, dan layanan medis, untuk memastikan respons yang terintegrasi dan efektif.

“Kolaborasi ini membangun jaringan yang solid antara masyarakat dan pemerintah sehingga penanggulangan bencana menjadi lebih efektif dan tangguh,” ujar Ondi.

Ketua Tim Layanan Meteorologi Publik BMKG Wilayah V Jayapura, Ezri Ronsumbre, mengatakan karakteristik cuaca dan iklim Kota Jayapura termasuk tipe iklim tropis dengan curah hujan tinggi dan pola monsunal.

Ia juga mengatakan, curah hujan tahunan berkisar antara 4059 mm hingga 6108 mm, dengan bulan basah dari November hingga Juni dan bulan lembab dari Juli hingga Oktober.

Sementara, suhu rata-rata sepanjang tahun berkisar antara 24°C hingga 32°C, dengan musim panas yang pendek dan panas serta musim dingin yang pendek dan hangat. Cuaca cenderung mendung, hujan, dan lembab sepanjang tahun.

Selain itu, curah hujan cenderung meningkat dalam 17 tahun terakhir dan terjadi pergeseran pola musim lembab ke basah, dipengaruhi oleh topografi lokal dan posisi dekat Samudra Pasifik.

“Cuaca harian di Jayapura sering mengalami hujan ringan, berawan, dan petir, terutama di musim hujan. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem saat terjadi hujan lebat dan badai lokal,” ujar Ronsumbre.

Ia juga mengatakan, Kota Jayapura memiliki iklim tropis dengan suhu hangat stabil sepanjang tahun, curah hujan tinggi dan musim hujan yang panjang serta pola cuaca yang dipengaruhi oleh kondisi lokal dan atmosfer regional.

Dengan perubahan iklim akibat pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat perlu mendapatkan edukasi dan mitigasi agar mendapatkan pengetahuan untuk kesiapsiagaan.

“Saya berharap agar adaptasi pola hidup (lingkungan) di wilayah rawan bencana banjir dan longsor penting dilakukan agar membantu meminimalisir dampak bencana,” ujar Ronsumbre.

Lurah Argapura, Emma Hamadi, S.IP. (TIFAPOS/La Ramah)

Lurah Argapura, Emma Hamadi, S.IP, mengaku mengapresiasi sosialisasi mitigasi bencana banjir dan tanah longsor karena kegiatan tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, serta mendorong partisipasi aktif warga untuk mencegah dan menanggulangi bencana secara bersama-sama.

Ia juga menilai pengetahuan tersebut sangat berharga untuk kesiapsiagaan masyarakat, seperti meningkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan di daerah rawan banjir dan tanah longsor.

“Sosialisasi membantu membangun masyarakat tangguh bencana melalui edukasi, pelatihan, dan pembentukan tim tangguh bencana yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kelurahan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meminimalisir dampak bencana dengan meningkatkan kesiapan dan respons cepat warga serta stakeholder terkait,” ujar Hamadi.

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *