Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, S.E., M.AP menyampaikan materi pada kegiatan sosialisasi Peningkatan partisipasi perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi. (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Mewujudkan kesetaraan gender.
• Perkuat peran perempuan dalam pembangunan.
• Menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera.
PEMERINTAH Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menggelar sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi.
Kegiatan sekaligus pemberdayaan perempuan dinilai sangat penting untuk mewujudkan kesetaraan gender, memperkuat peran perempuan dalam pembangunan, dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan sejahtera.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, S.E., M.AP mengatakan kegiatan tersebut serentak dilaksanakan di empat distrik wilayah dengan tema “Laki-Laki dan Perempuan Memang Beda, Tetapi Tidak Untuk di Beda-Bedakan”
Puy menjelaskan partisipasi perempuan dalam politik masih rendah, terutama keterwakilan di parlemen, yang mempengaruhi kebijakan kesetaraan gender.
Pemerintah mendorong keterlibatan perempuan melalui Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan dengan kuota 30%.
Pendidikan politik penting mulai usia pemilih 17 tahun agar perempuan dapat berperan sebagai calon legislatif dan pemilih cermat.
“Sosialisasi dan pendidikan politik menjadi metode utama untuk meningkatkan peran aktif perempuan dalam politik,” ujar Puy di Kantor Wali Kota Jayapura, Selasa, 16 September 2025.
Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan sangat krusial, dengan akses yang sama terhadap keadilan.
Upaya sosialisasi pemahaman hukum, termasuk sistem peradilan pidana yang melindungi perempuan dan anak, dilakukan untuk memberdayakan perempuan secara hukum.
Penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan menjadi perhatian utama dalam bidang hukum.
Sementara perempuan menghadapi dominasi budaya patriarki yang membatasi perannya di ranah publik dan domestik. Program pengabdian masyarakat dengan metode diskusi kelompok dan sosialisasi efektif meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan di bidang sosial.
“Kesetaraan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik perlu didorong agar perempuan mendapatkan peluang yang setara,” ujar Puy.
Dia juga mengatakan perempuan memiliki peran penting di sektor pertanian, industri, dan jasa, memberikan kontribusi besar pada perekonomian.
Namun, tantangan utamanya adalah kesenjangan akses pendidikan, pelatihan, modal usaha, dan kepemilikan aset. Upaya peningkatan meliputi pemberdayaan melalui pendidikan dan pelatihan, akses modal usaha, serta kebijakan kesetaraan gender di tempat kerja.
Untuk itu, membutuhkan dukungan dari sektor swasta dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja inklusif dan memberdayakan perempuan secara ekonomi .
Semua pihak, lanjut Puy, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat, dan swasta, perlu bersinergi untuk menghilangkan hambatan serta memberikan dukungan agar perempuan dapat mengembangkan potensi di semua bidang.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersinergi menciptakan lingkungan kondusif yang menghilangkan hambatan bagi perempuan agar dapat lebih berperan dan berpartisipasi penuh di semua bidang tersebut demi kemajuan bersama,” ujar Puy.
Asisten II Setda Kota Jayapura Ir. B. Widhi Hartanti mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.M mengharapkan di bidang politik, perempuan dapat lebih aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, termasuk keterwakilan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Partisipasi perempuan yang meningkat diharapkan dapat membuat kebijakan lebih akomodatif dan substansial yang mendukung hak perempuan dan anak, sekaligus menguatkan demokrasi yang inklusif.
Pemerintah memberikan dukungan agar perempuan dapat mengembangkan potensi diri dan mengambil peran strategis dalam proses demokrasi, seperti menjadi calon atau pemimpin politik.
Dalam ranah hukum, agar perempuan mendapatkan perlindungan yang adil dan akses yang setara terhadap keadilan. Perempuan harus bebas dari diskriminasi dan kekerasan, serta memperoleh perlindungan hukum yang memadai agar dapat berperan aktif dan aman dalam masyarakat.
Pemkot Jayapura juga mengharapkan adanya kesempatan yang sama bagi perempuan dalam pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik untuk memajukan kesejahteraan sosial perempuan dipercaya akan membawa dampak positif bagi keluarga dan masyarakat luas.
Di bidang ekonomi, agar perempuan memperoleh akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi seperti pekerjaan, modal, pelatihan, dan dukungan pengembangan usaha, terutama UMKM.
Perempuan yang berdaya secara ekonomi diharapkan dapat berkontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi keluarga dan kota serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
“Sosialisasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan partisipasi perempuan, dalam mendukung terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera secara berkelanjutan,” ujar Asisten Widhi.
(lrh)
