Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M mejadi narasumber pada Musda X DPD Organda Provinsi Papua. (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Penguatan hukum/regulasi angkutan jalan untuk tingkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi darat di Papua.
• Rumuskan program kerja berdampak pada pembangunan daerah.
• Organda sebagai mitra pemerintah yang butuh dukungan kuat.
MUSYAWARAH Daerah (Musda) X Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Angkutan Darat Indonesia (Organda) Provinsi Papua periode 2026-2031 digelar di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Kamis, 12 Februari 2026.
Kegiatan ini menjadi fondasi penguatan hukum dan regulasi angkutan jalan, guna meningkatkan pelayanan serta keselamatan transportasi darat di Provinsi Papua yang luas dan beragam.
Musda ini dihadiri ratusan pelaku usaha angkutan, perwakilan pemerintah daerah, dan stakeholder terkait.
Acara dibuka perwakilan Gubernur Papua, menekankan urgensi penataan sektor transportasi di tengah tantangan geografis Papua, mulai dari kawasan urban Kota Jayapura hingga perbatasan RI-PNG.
Ketua DPD Organda Papua periode sebelumnya, Iwan Siswanyo, S.H., M.Si, menegaskan pentingnya kepastian hukum di sektor angkutan jalan.
“Regulasi yang jelas akan mencegah tumpang tindih wewenang, sehingga pelaku usaha angkutan dapat memperoleh pelayanan yang adil dan kompetitif,” ujar Iwan.
Ia mendorong perlunya penataan trayek yang lebih terstruktur dan penguatan sistem manajemen angkutan yang transparan, agar operasional angkutan dapat berjalan efisien dan akuntabel.
Selain itu, Iwan menekankan penguatan kolaborasi Organda dengan berbagai stakeholder terkait, termasuk pemerintah daerah, operator angkutan, dan masyarakat.
“Angkutan online dan offline harus dapat berdampingan secara harmonis, tanpa saling bersaing secara tidak sehat,” ujar Iwan.
Ia mengusulkan pembukaan trayek baru, terutama di kawasan perbatasan Papua yang seringkali terisolasi, untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Serta, mendorong peremajaan armada angkutan umum menuju teknologi ramah lingkungan. Setidaknya 70 persen armada angkutan di daerah perkotaan dan pedesaan harus diremajakan
“Kami mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mendorong transisi angkutan umum ke kendaraan listrik, yang tidak hanya mengurangi emisi karbon tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional,” ujar Iwan.
Iwan berharap Musda ini dapat melahirkan kepemimpinan dan kepengurusan yang solid, sehingga Organda Provinsi Papua mampu memperkuat sistem transportasi darat yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
“Kami siap mendukung program kerja pemerintah daerah, termasuk inisiatif untuk modernisasi infrastruktur transportasi,” sambungnya.
Plt. Sekjen DPP Organda, Kurnia Lesani Adnan mewakili Ketua Umum Adrianto Djokosoetono, S.T., MBA, berharap komitmen melayani masyarakat dengan transportasi yang aman dan nyaman.
“Kami adalah mitra pemerintah, dan untuk itu, kami membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah daerah,” ujar Kurnia.
Staf Ahli Gubernur Papua Bidang Kemasyarakatan dan Pengembangan SDM, Origenes Kambuaya, S.H., M.M mewakili Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Drs. Mathius D. Fakiri, S.I.K., M.H menyambut baik penyelenggaraan Musda ini.
“Musda adalah forum strategis untuk konsolidasi organisasi dan merumuskan program kerja yang berdampak langsung pada pembangunan daerah,” ujar Kambuaya.
Kambuaya menjelaskan transportasi darat bukan sekadar sarana mobilitas, melainkan urat nadi pertumbuhan ekonomi Papua.
“Dengan penguatan hukum dan regulasi, kita dapat menciptakan kepastian hukum dan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku angkutan,” ujar Kambuaya.
Diskusi intensif berlangsung sepanjang hari, dengan menghadirkan narasumber Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M.
Mereka membahas berbagai isu, seperti integrasi angkutan umum dengan moda transportasi lainnya, peningkatan keselamatan berkendara, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital.
(lrm)
