Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat & Budaya, Matias B. Mano, S.Par.,M.KP mewakili Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Drs. Mathius D. Fakiri, S.I.K., M.H menyampaikan sambutan. (TIFAPOS/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Mewujudkan “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis”.
• Pembangunan yang adil, setara, dan inklusif bagi seluruh masyarakat.
• Kolaborasi lintas sektor agar nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas.
PEMERINTAH Provinsi Papua menggelar kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.
Kegiatan yang menjadi kewenangan Provinsi Papua berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, dari tanggal 11 s.d 13 November 2025.
Acara ini diikuti oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, dengan menghadirkan narasumber dari LSM Pattiro Semarang.
Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat & Budaya, Matias B. Mano, S.Par., M.KP, mewakili Gubernur Papua, Komjen Pol (Purn) Drs. Mathius D. Fakiri, S.I.K., M.H., menyampaikan pada rilisnya bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat langkah bersama mewujudkan “Transformasi Papua Baru yang Maju dan Harmonis”.
Menurut Matias Mano, pembangunan yang berkeadilan, setara, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan tujuan utama dari kegiatan ini.
Selain itu, isu kesetaraan gender tidak hanya sebatas masalah perempuan, melainkan bagian dari pembangunan manusia Papua secara menyeluruh yang mencakup akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi semua warga tanpa terkecuali.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan, transparan, serta berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat Papua, termasuk kelompok rentan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat,” ujar Matias Mano.
Matias Mano menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat agar nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan inklusivitas menjadi roh dalam setiap kebijakan dan program pembangunan di Tanah Papua tercinta.
Serta, mengajak semua pihak untuk menjadikan acara tersebut sebagai langkah konkret dalam membangun Papua yang lebih baik, menghargai keberagaman, dan memastikan tidak ada warga Papua yang tertinggal dalam perjalanan menuju masa depan yang harmonis.
Selain itu, melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua akan menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pembangunan Kesetaraan Gender untuk lima tahun ke depan.
Dokumen RANDA tersebut akan menjadi panduan strategis bagi seluruh perangkat daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan kesetaraan gender.
“Semangat gotong royong dan komitmen bersama, kegiatan advokasi ini diharapkan mampu menjadi pendorong percepatan transformasi Papua yang maju, harmonis, dan inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” ujar Matias Mano.
(ldr)
