TIFAPOS.id Penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi menjadi agenda strategis nasional di era digital saat ini.
Perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat, tetapi juga meningkatkan risiko dan ancaman siber, khususnya terhadap infrastruktur vital dan data pemerintah serta masyarakat.
Pembangunan dan pengamanan infrastruktur teknologi menjadi fondasi utama bagi transformasi digital, terutama di provinsi baru dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), yang sering berada di garis depan menghadapi ancaman fisik maupun nonfisik, termasuk siber.
Pemerintah, terutama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menekankan pentingnya peningkatan kapasitas keamanan siber nasional dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan serta sertifikasi keamanan siber bagi instansi pemerintah dan swasta.
Transformasi digital sektor pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas, namun tetap memperhatikan keamanan data.
Sektor-sektor vital seperti energi, transportasi, kesehatan, dan telekomunikasi mendapatkan perhatian khusus dalam strategi perlindungan dan respon terhadap insiden siber.
Penguatan ekosistem keamanan siber memerlukan kerja sama lintas kementerian, lembaga, daerah, sektor swasta, hingga kolaborasi internasional untuk berbagi informasi ancaman dan best practice.
Edukasi masyarakat terkait bahaya siber, penggunaan autentikasi dua faktor, serta kebiasaan memperbarui perangkat secara berkala menjadi bagian dari upaya membangun budaya digital yang aman.
Meski demikian, membangun ekosistem keamanan siber dan sandi Utamanya di wilayah 3T, infrastruktur digital belum merata dan SDM bidang keamanan siber masih terbatas, sehingga percepatan transformasi digital perlu diimbangi dengan penguatan pengamanan dan peningkatan kapasitas.
Peningkatan serangan ransomware dan kebocoran data pada institusi pemerintah dan swasta menuntut respons cepat serta sistem mitigasi yang kuat.
Implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) diharapkan jadi landasan hukum yang memperkuat ekosistem keamanan siber nasional.
Seperti yang dilakukan Pemerintah Papua Tengah, dengan mengadakan kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan penguatan ekosistem keamanan siber yang dilaksanakan BSSN, dengan mengikutsertakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
Penekanan bahwa penguatan keamanan siber dan sandi tidak hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi harus menjadi komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi adalah proses berkelanjutan yang harus dibangun melalui sinergi semua pihak guna mendukung ketahanan digital nasional dan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
“Saya berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran dan literasi siber di
kalangan aparatur pemerintahan daerah,” Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas, S.Sos., M.KP mewakili Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, S.H dalam sambutan tertulisnya, Selasa (29/7/2025).
Diharapkan juga kepada peserta yang mengikuti kegiatan yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah, agar mengembangkan kemampuan teknis dan kebijakan terkait keamanan informasi dan persandian.
Selain itu, mendorong terbangunnya sistem deteksi dan respons insiden siber yang adaptif dan kolaboratif.
Oleh sebab itu, membangun ekosistem
keamanan siber dan persandian yang kuat bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga tugas seluruh pemangku kepentingan di daerah.
“Serap ilmu dan pengalaman dari para
narasumber, dan mari kita wujudkan Papua Tengah sebagai provinsi yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga tangguh dalam dunia digital,” ujar staf ahli.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Papua Tengah, Ham Nawipa mengatakan, penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi adalah untuk meningkatkan kesadaran dan literasi siber di kalangan aparatur pemerintah daerah serta membangun sistem deteksi dan respons insiden siber yang adaptif dan kolaboratif.
Hal ini bertujuan agar keamanan informasi dan persandian di lingkungan pemerintahan dapat terjaga dengan baik dan mampu mengantisipasi berbagai ancaman siber yang semakin kompleks.
Kepala Dinas mengharapkan peningkatan pengetahuan teknis dan kebijakan terkait keamanan informasi dan persandian melalui pelatihan berkelanjutan.
Penguatan kesadaran akan pentingnya keamanan siber dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat.
Membangun sistem deteksi dan respons insiden siber yang tidak hanya adaptif terhadap ancaman terbaru tetapi juga melibatkan kolaborasi antar-pemangku kepentingan.
Mengajak aparatur pemerintah untuk aktif berperan dalam menjaga keamanan siber demi stabilitas dan kelangsungan infrastruktur digital pemerintahan.
Selain itu, ada penekanan pada kolaborasi aktif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta mitra strategis lain untuk mewujudkan ruang digital yang aman dan terpercaya.
Kepala Dinas juga menyampaikan pentingnya pengamanan siber dan sandi yang terus dikawal agar tidak terganggu, mengingat gangguan keamanan dapat berdampak luas.
“Penguatan ekosistem keamanan siber dan sandi dilakukan melalui edukasi, kolaborasi, dan sistem deteksi respons yang tangguh untuk memastikan keamanan data pemerintah dan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Kepala Dinas.
(lar)
