Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay bersama kolega. (TIFAPOS/Ramah)
Jayapura – Pengembangan pangan lokal berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan berkelanjutan.
Dengan memanfaatkan sumber daya lokal seperti umbi, sagu, dan pisang, ikan, ayam, dapat dihasilkan produk pangan yang mengurangi ketergantungan pada impor serta memperpendek rantai pasokan makanan.
Selain itu, diversifikasi pangan lokal mendorong keberagaman konsumsi dan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Pendekatan ini juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon dan mendukung ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja.
Penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan di Indonesia diarahkan untuk mendukung swasembada pangan.
Pada tahun 2025, minimal 20% dari total Dana Desa, yang harus dialokasikan untuk ketahanan pangan dan program gizi.
“Ini termasuk pengembangan infrastruktur pertanian, diversifikasi pangan, dan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kota Jayapura, Makzi L. Atanay di Kantor Wali Kota Jayapura, Papua, Rabu (15/1/2025).
Kebijakan ini bertujuan meningkatkan produksi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan luar, menjadikan desa/kampung sebagai lumbung pangan nasional.
DPMK Kota Jayapura gencar menyiapkan potensi pangan lokal yang bisa dikembangkan di kampung untuk mendukung program ketahanan pangan.
Desa/kampung dapat mengoptimalkan lahan untuk mendukung swasembada pangan dengan meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada dengan teknik pertanian modern, seperti penggunaan varietas unggul dan teknologi irigasi.
Mengelola lahan yang tidak terpakai untuk pertanian, mengurangi kebutuhan membuka lahan baru.
Menanam berbagai jenis tanaman untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi risiko gagal panen.
Melibatkan petani muda dan kelompok tani dalam pelatihan dan penggunaan alat pertanian modern.
Membangun kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mendukung pengembangan pertanian.
Serta, melibatkan Badan Usaha Milik Kampung atau Bumkam, instansi terkait, untuk menggali potensi sumber daya alam, kearifan lokal, dan keterampilan masyarakat.
