Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat & Budaya, Matias B. Mano, S.Par.,M.KP mewakili Pj. Gubernur Papua, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si dalam pelantikan pengurus KAP Papua periode 2025-2030. (TIFAPOS/Istimewa)
BADAN Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua periode 2025-2030 resmi dilantik pada Jumat, 22 Agustus 2025 di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Papua.
Kesempatan tersebut, Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Masyarakat & Budaya, Matias B. Mano, S.Par.,M.KP mewakili Pj. Gubernur Papua, Dr. Drs. A. Fatoni, M.Si mengatakan, KAP Papua telah melakukan capaian-capaian yang membanggakan dibidang ekonomi.
Dan, kini posisinya semakin penting dalam rangka mewujudkan pengembangan ekonomi yang unggul menuju Indonesia Emas.
Para pengurus KAP Papua dituntut untuk memiliki kapasitas yang lebih baik, tidak hanya mampu menghadirkan solusi atas problem bangsa saat ini tetapi juga ada senantiasa adatif dan bersiap menghadapi dinamika pada jaman global.
“Kita semua bisa memahami bahwa peran
KAP Papua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dikenal secara luas di era Otonomi Khusus di tanah Papua, dan juga sebagai salah satu pilar dalam pengembangan perekonomian Orang Asli Papua yang menjadi kontributor ekonomi nasional di tengah-tengah bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar staf ahli gubernur dalam rilisnya di Jayapura.
Pemprov Papua menilai KAP Papua berperan dalam menciptakan inovasi dan solusi baru yang dapat menggerakkan sektor ekonomi modern seperti teknologi finansial (fintech), e-commerce, dan start-up digital.
Selain itu, berkontribusi menciptakan lapangan kerja baru melalui pengembangan usaha, khususnya UMKM.
Mereka menginspirasi generasi muda untuk menjadi wirausahawan, memperluas jaringan bisnis, dan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
KAP Papua juga berperan dalam peningkatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam era digital dan ekonomi baru. Mereka dapat berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk menghasilkan SDM unggul dan siap saing.
Pengusaha juga terlibat dalam penyusunan kebijakan publik yang mendukung ekosistem bisnis, termasuk kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan demi terciptanya lingkungan usaha yang kondusif.
Terutama pengusaha muda dan perempuan, menjadi motor penggerak ekosistem kewirausahaan yang inklusif, terbuka bagi semua kalangan termasuk kelompok miskin, disabilitas, dan daerah pedesaan.
KAP Papua juga berperan dalam memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah, membuka akses pasar yang lebih luas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di luar kota besar.
Kepemimpinan wirausaha (leaderpreneurship) menjadi katalis penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Leaderpreneur ini menggabungkan kepemimpinan dengan jiwa wirausaha untuk menciptakan transformasi ekonomi yang berani dan inovatif.
“Adanya kepengurusan yang baru dapat menciptakan pelaku-pelaku ekonomi Orang Asli Papua yang siap bersaing dalam dunia usaha,” ujar staf ahli gubernur.
“Saya berharap dengan adanya pengukuhan/pelantikan KAP Papua dapat meningkatkan hubungan kemitraan dengan dunia usaha atau industri, sehingga keduanya bisa maju bersama dengan mengembangkan sumber daya dan potensi-potensi lokal di daerah ini,” jelasnya.
Staf ahli gubernur menambahkan, hadirnya KAP Papua adalah bentuk nyata dari implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus Pemerintah Provinsi Papua diatur melalui Peraturan Daerah Khusus Nomor 18 Tahun 2018 dan di terapkan melalui Peraturan Gubernur Papua Nomor 45 Tahun 2018.
(lrh)
