Pesona Papua dengan lautnya yang biru, alam hijau, dan kearifan orang asli yang selalu menyatu dengan tanah leluhurnya. (TIFAPOS/Istimewa)
Oleh: Putri Olivianesya Legrands
PAPUA menempati posisi unik dalam dinamika kawasan Pasifik Selatan karena isu-isu yang muncul di wilayah ini tidak hanya bersifat domestik bagi Indonesia, tetapi juga memiliki dimensi internasional yang kuat.
Negara-negara Pasifik Selatan, khususnya yang beridentitas Melanesia, memandang Papua sebagai bagian dari keluarga budaya mereka.
Hal ini menjadikan persoalan Papua lebih dari sekadar urusan internal Indonesia. Ia berubah menjadi isu kemanusiaan, politik, dan diplomasi yang menarik perhatian global.
Ketegangan antara upaya Indonesia mempertahankan integritas teritorial dan suara negara-negara Pasifik yang kerap menyoroti dugaan pelanggaran HAM menjadikan Papua sebagai titik persimpangan kepentingan kawasan.
Salah satu alasan utama Papua menjadi perhatian internasional adalah laporan mengenai pelanggaran HAM yang melibatkan aparat keamanan maupun konflik antara kelompok separatis dan negara.
Berbagai organisasi gereja, LSM lokal, dan kelompok masyarakat adat sering kali menyampaikan kekhawatiran mengenai pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi sosial-ekonomi, serta insiden kekerasan dalam operasi penegakan hukum.
Narasi ini dengan cepat mendapat respons dari negara-negara Pasifik karena mereka merasakan kedekatan kultural dengan masyarakat Papua yang sama-sama bagian dari rumpun Melanesia.
Hubungan emosional inilah yang membuat isu HAM Papua mendapatkan suara cukup kuat dalam forum-forum kawasan seperti Pacific Islands Forum maupun Melanesian Spearhead Group (MSG).
Bagi negara-negara seperti Vanuatu dan Kepulauan Solomon, solidaritas Melanesia menjadi alasan moral untuk menyuarakan persoalan Papua, meskipun langkah tersebut dapat memengaruhi hubungan diplomatik mereka dengan Indonesia.
Isu Papua kemudian berkembang menjadi persoalan politik regional yang lebih luas. Beberapa negara Pasifik melihat isu ini sebagai kesempatan untuk mempertegas identitas politik luar negeri mereka.
Vanuatu, misalnya, menempatkan dukungan terhadap Papua sebagai bagian dari komitmen moral dalam membela hak-hak masyarakat Melanesia yang dianggap ditindas. Sikap ini juga memperkuat citra mereka sebagai negara yang berani dalam isu kemanusiaan.
Namun tidak semua negara Pasifik memiliki posisi yang sama. Fiji dan Papua Nugini, dua negara dengan hubungan ekonomi dan politik yang cukup kuat dengan Indonesia, sering mengambil posisi yang lebih moderat.
Mereka tidak menolak adanya persoalan HAM, tetapi menekankan pentingnya dialog dan pendekatan diplomatik yang tidak mengganggu hubungan bilateral.
Perbedaan sikap ini menunjukkan bahwa solidaritas Melanesia dalam isu Papua tidak sepenuhnya seragam, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan hubungan luar negeri masing-masing negara.
Indonesia menyadari bahwa isu Papua dapat memengaruhi reputasi internasionalnya, sehingga pemerintah berupaya meresponsnya melalui strategi diplomasi yang lebih aktif.
Salah satu pendekatan yang ditempuh adalah memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara Pasifik melalui kerja sama pembangunan, pendidikan, serta bantuan teknis.
Langkah ini bertujuan membangun kepercayaan sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas kawasan.
Selain itu, Indonesia memanfaatkan kedekatan budaya di provinsi-provinsi timur seperti Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur untuk menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi Melanesia.
Pendekatan ini digunakan untuk menegaskan bahwa Indonesia juga merupakan bagian dari keluarga besar Melanesia, sehingga isu Papua bukanlah persoalan kolonial atau pemisahan etnis, melainkan bagian dari dinamika internal negara yang lebih luas.
Di sisi lain, diplomasi HAM juga menjadi instrumen penting. Pemerintah berusaha memperlihatkan langkah-langkah pembangunan di Papua, baik melalui Otonomi Khusus, pembangunan infrastruktur, maupun program afirmasi untuk masyarakat adat.
Indonesia juga berupaya membangun narasi bahwa banyak informasi mengenai Papua sering kali tidak seimbang atau dipengaruhi agenda politik kelompok separatis.
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi tekanan internasional serta membangun pemahaman yang lebih objektif di kawasan Pasifik.
Hubungan Indonesia dengan negara-negara Pasifik dalam isu Papua masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kesenjangan persepsi mengenai kondisi HAM di Papua.
Banyak negara Pasifik bergantung pada laporan LSM dan kelompok gereja yang cenderung kritis terhadap pemerintah Indonesia, sementara Indonesia berupaya menunjukkan pencapaian pembangunan yang belum dipahami secara merata di luar negeri.
Pada tingkat domestik, penyelesaian isu Papua memerlukan pendekatan yang lebih inklusif. Selama kesenjangan sosial-ekonomi dan perasaan ketidakadilan masih dirasakan oleh masyarakat Papua, perhatian internasional tidak akan surut.
Oleh karena itu, diplomasi eksternal perlu diimbangi dengan kebijakan internal yang lebih humanis, transparan, dan berbasis dialog.
Papua berada pada titik pertemuan antara isu HAM, dinamika politik kawasan, dan kepentingan diplomasi Indonesia.
Negara-negara Pasifik Selatan memainkan peran penting dalam menyoroti kondisi Papua, sementara Indonesia berusaha mempertahankan integritas teritorial dan citra positif melalui diplomasi aktif.
Ke depan, hubungan kedua pihak akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia membangun kepercayaan, memperkuat pembangunan inklusif di Papua, dan menjaga stabilitas kawasan melalui dialog yang terbuka.
Papua tetap menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan komprehensif antara kebijakan domestik, diplomasi regional, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
(Penulis adalah mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Jayapura)
(ldr)
