Atlet PON Papua. (TIFAPOS/Sudjarwo)
TIFAPOS.id – Papua terancam tidak ikut Pekan Olahraga Nasional ke-XXI di Aceh-Sumut karena dana Rp35 miliar dinilai tidak maksimal.
Ketua Pengurus Provinsi Federasi Hockey Indonesia ( FHI) Papua, Yotam Wakum mengatakan dana kontingen PON Papua Rp35 milliar dinilai melecehkan atlet Papua yang telah berusaha keras lolos di babak kualifikasi PON.
“Atlet beserta Pengurus Cabang Olahraga mengkritik keras kebijakan Penjabat Gubernur Papua, Dr.Ridwan Rumasukun, karena tidak pro terhadap prestasi olahraga di Bumi Cenderawasih,” ujar Yotam dalam rilisnya, Minggu (22/7/2024).
Pj Gubernur Rumasukun dianggap gagal dan tidak cakap memimpin Papua. Banyak masalah timbul diera kepemimpinannya bila dibandingkan dengan almarhum gubernur Lukas Enembe dan wakil gubernur Klemen Tinal.
“Apalagi dalam hal PON. Pj Gubernur harus tau kalau dana Rp35 milliar untuk kontingen PON ke Aceh dan Sumut tidak cukup. Seluruh atlet Papua itu bertanding atas nama Papua bukan atas pribadi, Pemprov Papua harus tau itu,” ujarnya.
Yotam mengingatkan Pj Gubernur dan tim anggaran Provinsi Papua harus bijak dan bisa mengakomodir kepentingan atlet Papua yang akan berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Yotam mengatakan harus ada dana tambahan, karena kebutuhan atlet bukan hanya transportasi, akomodasi dan konsumsi, tetapi peralatan tanding juga harus dibiayai.
Contohnya, cabang olahraga Hoki yang akan berangkat dengan 86 orang. Atletnya harus menggunakan peralatan seperti stik hoki dan sepatu yang wajib memenuhi standar PON.
“Pj Gubernur dan tim anggarannya harus tahu. Atlet berlaga di PON ada aturan dan peralatan standar yang melekat, kalau tidak terpenuhi maka kita tidak bisa bertanding. Apakah atlet Papua harus masuk hutan potong kayu untuk pake jadi stik di pertandingan PON Aceh-Sumut?,” ujarnya.
“Itukan tidak mungkin karena tidak sesuai standard PON. Sepatu dan kostum juga dibutuhkan. Kita tidak ingin ke Aceh dan Medan Sumut hanya sebagai turis dan pelancong. Kami telah berjuang di babak kualifikasi dan siap bertarung habis-habisan di PON Aceh-Sumut demi prestasi dan nama baik orang Papua. Itu harga diri kami, ingat itu Pj Gubernur dan tim anggaran!,” ungkapnya.
Ia menyarankan Pj Gubernur Papua mencari solusi alternatif, dengan memanggil seluruh penjabat bupati se-Provinsi Papua untuk turut menopang alokasi dana kontingen PON.
“Pj gubernur duduk ditempat, jangan terlalu banyak jalan. Siapkan waktu dan panggil rapat bersama dengan para Pj bupati supaya mereka juga diberikan tugas dan tanggung jawab menuju PON XXI Aceh-Sumut,” ujarnya.
“Panggil juga Pengurus Cabang Olahraga dan KONI gelar rapat bersama supaya ada solusi-solusi. PON ini iven nasional untuk olahraga prestasi, bukan iven olahraga rekreasi atau Pornas Korpri yang hanya jalan-jalan tanpa prestasi,” tandasnya.
Ketua Harian Pengurus Cabang Olahraga (Cabor) Terbang Layang, Paul Mnusefer mengatakan hal yang sama. Ke PON Aceh-Sumut membutuhkan peralatan yang memadai dan wajib standar. Terbang layang meloloskan tiga atlet ke PON Aceh-Sumut
Menurut Paul, Cabornya membutuhkan dukungan dana untuk bisa berlaga di PON Aceh-Sumut. Kebutuhan peralatan terbang layang meliputi 2 pesawat layang single seat dan pesawat dual seat serta 1 unit pesawat penarik pesawat. Tanpa pesawat-pesawat tersebut, Atlet Papua tidak bisa tampil di PON Aceh-Sumut.
“Kami butuh 2 pesawat layang single seat dan satu unit pesawat dual seat. Serta 1 unit pesawat penarik pesawat. Kalau tidak ada (peralatan), maka kami tidak bertanding,”ungkap Paul yang juga pelatih Terbang Layang Papua.
Ia merinci kebutuhan tanding terbang layang meliputi pesawat, pengangkutan pesawat itu sendiri ke Aceh-Medan, kemudian bahan bakar pesawat yakni Pertamax Turbo dan biaya untuk sewa pesawat penarik dan pilotnya.
“Jadi kalau mau terbang, haru terpenuhi peralatan sesuai standart. Kalau tidak, kita tidak ikut PON,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua Bidang Sarana dan Prasarana KONI Papua, Benny Jensenem mengatakan PON adalah puncak dari pembinaan olahraga berprestasi dalam negara Indonesia. PON merupakan ajang pertandingan antar provinsi dan bukan antar KONI Se- Indonesia.
“KONI sebagai mesin pengelolanya atlet untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan prestasi olahragawan. Jika kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada dunia olahraga maka akan berakibat terancamnya prestasi keolahragaan di Provinsi Papua yang telah ditetapkan sebagai Provinsi Olahraga,” kata Benny.
Menurutnya, pengelolaan keuangan Pemprov Papua harus dibijaki sehingga bisa mengatasi masalah, agar Kontingen Papua tidak terancam tak ikut PON XXI Aceh-SUmut 2024.
Sementara itu, rapat koordinasi terakhir terkait masalah Kontingen PON Papua anatara Tim Pemprov Papua dengan KONI pada Kamis 17 Juli 2024, tidak menghasilkan kesepakatan terkait alokasi tambahan untuk membiayai peralatan atlet.
