Bendera Kanak, yang juga berfungsi sebagai salah satu dari dua bendera resmi Kaledonia Baru, wilayah seberang laut Prancis dan Pasifik Selatan. (TIFAPOS/Wikimedia Commons)
Oleh: Priska Persila Yawan
KALEDONIA Baru, sebuah wilayah di jantung Pasifik, sekali lagi menarik perhatian global setelah pecahnya kerusuhan pada Mei 2024 menyusul rencana reformasi pemilu dari Paris.
Peristiwa ini mengungkapkan perlawanan kuat dari masyarakat Kanak, penduduk asli (indigenous) wilayah tersebut, yang menolak dominasi kolonial dan modernisasi kapitalis yang mengancam masa depan mereka.
Nasionalisme Kanak hari ini bukan hanya gerakan kemerdekaan politik, tetapi juga gerakan sosial baru yang menekankan identitas, martabat, dan kedaulatan budaya melalui beragam aksi kolektif.
Masyarakat Kanak berjuang untuk melestarikan warisan budaya dan tradisi unik yang mendefinisikan identitas komunal mereka.
Perjuangan Kanak telah meluas melampaui politik formal hingga ke ranah budaya dan identitas.
Mereka secara aktif mempromosikan pelestarian bahasa, seni, dan adat istiadat seperti peran Coutume (hukum adat) sebagai bentuk perlawanan terhadap asimilasi budaya Prancis.
Perjuangan ini adalah tentang mengambil kembali martabat dan menjaga akar budaya yang terancam.
Kekhawatiran lingkungan juga menjadi perhatian utama. Oposisi terhadap penambangan nikel, tulang punggung ekonomi Kaledonia Baru telah menjadi bagian dari nasionalisme lingkungan yang menuntut kedaulatan atas tanah leluhur (Terre Autochtone) dan menolak eksploitasi kapitalis yang merusak lingkungan dan budaya mereka.
Perkembangan terkini semakin menggarisbawahi sifat majemuk dari aksi kolektif Kanak.
Pasca kerusuhan Mei 2024, perpecahan internal di dalam front pro-kemerdekaan semakin dalam, memuncak pada perpisahan formal dari Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS).
Faksi-faksi moderat, termasuk Union Progressiste Melanesienne (UPM) dan Parti de Libération Kanak (PALIKA), keduanya anggota pendiri FLNKS sejak 1984, mengambil jarak pada Agustus 2024.
Serta, menolak apa yang mereka anggap sebagai radikalisasi dan pergeseran menuju strategi konfrontatif yang didominasi oleh garis keras Union Calédonienne (UC).
Pada November 2025, UPM dan PALIKA secara resmi menarik diri, menghidupkan kembali Union Nationale pour l’Indépendance (UNI) sebagai blok moderat bersatu, yang mengadvokasi negosiasi pragmatis di bawah Bougival Accord.
Sebuah perjanjian Juli 2025 yang bertujuan menyelesaikan kebuntuan kemerdekaan melalui reformasi pemilu dan dialog.
Sebaliknya, FLNKS menolak Kesepakatan tersebut pada Agustus 2025, mengecamnya sebagai “umpan kemerdekaan” yang mengkompromikan kedaulatan Kanak.
Perpecahan ini menyoroti keretakan tetapi juga ketahanan nasionalisme Kanak, beragam aktor melakukan mobilisasi melalui berbagai saluran mulai dari partisipasi pemilu hingga protes akar rumput, dipersatukan oleh penolakan bersama terhadap dominasi kolonial.
Namun, beradaptasi dengan realitas politik yang terus berkembang seperti yang baru-baru ini dilaporkan oleh RNZ Pacific.
Aktivisme Kanak menolak dua bentuk dominasi, kolonial dan kapitalis. Masyarakat sangat menentang reformasi pemilu yang mereka anggap melemahkan kekuatan suara masyarakat adat.
Sehingga, secara permanen mengubah keseimbangan demografi dan politik, yang telah memicu kerusuhan dan mengikis kepercayaan terhadap Paris.
Ketergantungan ekonomi pada Prancis dan ketegangan demografi juga ditolak karena merugikan komunitas Kanak dan merusak lingkungan.
Nasionalisme Kanak mencari model masyarakat yang menganut nilai-nilai adat dan keberlanjutan sebagai penyeimbang logika modernisasi Barat.
Menurut BBC Indonesia, kerusuhan Mei 2024 mengakibatkan enam kematian dan ratusan luka-luka, dengan lebih dari 200 penangkapan.
Kekerasan tersebut termasuk penjarahan, pembakaran, dan blokade jalan yang mengganggu pasokan makanan dan medis di Noumea, ibu kota.
Sebagai tanggapan, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan keadaan darurat dan mengerahkan pasukan militer tambahan.
Jam malam dan larangan berkumpul diberlakukan untuk mengendalikan konflik yang dipicu oleh reformasi pemilu.
Nasionalisme Kanak kini berfungsi sebagai gerakan sosial baru yang dinamis dan adaptif, menentang dominasi politik dan ekonomi Prancis.
Ini adalah perjuangan tidak hanya untuk kemerdekaan tetapi juga untuk melestarikan identitas, budaya, dan martabat yang mengakar kuat.
Menyelesaikan konflik di Kaledonia Baru membutuhkan lebih dari sekadar solusi politik formal, yang menuntut pengakuan penuh atas martabat budaya, kedaulatan lingkungan, dan hak-hak non-kelas dari masyarakat Kanak.
(Penulis adalah mahasiswi jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Jayapura)
(ldr)
