Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M menyampaikan sambutan sekaligus menutup Musrenbang tingkat kota. (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Total usulan awal sebanyak 2.398 dengan pagu Rp 2,8 triliun, setelah verifikasi sebanyak 1.294 usulan dengan anggaran Rp 1,5 triliun.
• Musrenbang kota akomodasi usulan distrik, kelurahan, dewan, dan rencana OPD. Hasil jadi dasar RKPD 2027, lalu KUAPPAS untuk APBD 2027.
• Prioritas seperti sarana/prasarana, sosial budaya, infrastruktur, ekonomi, pemerintahan.
MUSYAWARAH Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kota Jayapura dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2027 resmi ditutup, Selasa, 17 Maret 2026.
Kegiatan yang berlangsung dari 12 s.d 17 Maret 2026 ini berhasil menyaring ribuan usulan dari tingkat kelurahan dan distrik menjadi prioritas pembangunan yang realistis, dengan total anggaran mencapai Rp 1,5 triliun.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M menegaskan, Musrenbang tingkat kota ini merupakan kelanjutan dari musyawarah di tingkat kelurahan dan distrik.
“Musrenbang kota mengakomodasi usulan dari distrik, kelurahan, dewan, serta rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasilnya dituangkan dalam RKPD 2027, yang nantinya menjadi dasar Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) untuk pelaksanaan tahun 2027,” ujar Rustan.
Menurut Rustan, pembahasan KUAPPAS dijadwalkan mulai awal Juni atau Juli mendatang, agar dapat ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Program prioritas yang disepakati mencakup sarana dan prasarana, sosial budaya, infrastruktur, ekonomi, serta pemerintahan.
“Kita perbaiki tata kelola manajemen agar program prioritas Pemerintah Daerah (Pemda) berjalan optimal. Pemda juga harus tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari bagi hasil pajak Provinsi maupun alokasi dana pusat,” ujar Rustan.
Rustan menekankan pentingnya komitmen, sinergi, dan kolaborasi seluruh stakeholder sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jayapura.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan warga Jayapura,” sambungnya.
Rustan menambahkan, dengan RKPD 2027 sebagai panduan, Pemkot Jayapura optimis mewujudkan visi kota berkelanjutan.
Namun, tantangan seperti keterbatasan PAD dan fluktuasi dana transfer pusat tetap menjadi perhatian.
Selain itu, pemerintah daerah berjanji transparansi dalam pelaksanaan, dengan monitoring ketat melalui aplikasi yang telah ditetapkan.
Diharapkannya, kegiatan ini menjadi momentum bagi Kota Jayapura untuk mendukung target RPJMD 2025-2029 yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6-7%.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jayapura, Robby K. Awi, S.E., M.M mengatakan, sebelum pembahasan, terkumpul 2.398 usulan dengan pagu anggaran Rp 2,8 triliun.
Setelah melalui verifikasi, diskusi intensif, dan pleno, tersisa 1.294 usulan dengan anggaran Rp 1,5 triliun.
Awi menjelaskan, penyaringan dilakukan dengan prinsip efisiensi fiskal daerah, yang berpijak pada APBD 2026 dan skala prioritas sesuai RPJMD Pemkot Jayapura.
“Usulan yang tidak sesuai atau berpotensi tumpang tindih dipangkas, sehingga anggaran lebih tepat sasaran,” ujar Awi.
Ia juga mengatakan, proses ini melibatkan aspirasi masyarakat, tokoh adat, DPRD, dan OPD, memastikan pembangunan inklusif.
Selain itu, Musrenbang kali ini khas karena menyoroti isu lokal seperti peningkatan infrastruktur jalan, pengembangan ekonomi, pariwisata budaya, serta program sosial untuk masyarakat adat.
“Warga diharapkan terus berpartisipasi dalam mendukung program kerja pemerintah daerah untuk kemajuan kota dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Awi.
(ldr)
