Dialog Pokja Perempuan MRP Papua dengan Menteri PPPA sekaligus workshop peningkatan kapasitas Pokja Perempuan. (TIFAPOS/Ramah)
TIFAPOS.id – Majelis Rakyat Papua Pokja (kelompok kerja) Perempuan mendorong agar adanya kerja sama (PKS) dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Pokja Perempuan MRP, Natalia Wona dalam acara dialog untuk pembangunan PPPA di Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Senin (22/7/2024).
“Kewenangan MRP terbatas untuk melakukan kegiatan, karena tidak memiliki pos dana untuk melakukam pertemuam demi pelayanan masyarakat,” ujar Natalia.
Kerja sama itu diantaranya peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, penguatan kelembagaan, pembinaam kemitraan, serta peningkatan sarana dan prasarana.
“Kami mendoorng segera adanya perjanjian kerja sama antara Kementerian PPPA dan Pokja Perempuan di tanah Papua termaksud regulasi menjawab isu-isu perempuan dan anak,” ujarnya.
Natalia berharap perjanjian kerja sama itu dapat terealisasi mengingat pentingnya percepatan pencapaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tanah Papua.
“Kami MRP sangat dibatasi regulasi sehingga pelayanan kami sangat terbatas. Untuk itu, melalui kerja sama ini menguatkan kerja-kerja MRP kepada masyarakat,” ujarnya.
Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga mengupayakan realisasi kerja sama tersebut, namun perlu diskusi lebih mendalam agar bisa diimplemtasikan di lapangan.
“Saya setuju adanya PKS yang akan kita bangun. Saya berjarap dapat terealisasi agar ada kerja-kerja kongrit dalam memperjuangan kesetaraan, pemberdayaan perempuan, pemenuhan hak anak di tanah Papua menjadi bukti,” ujarnya.
Bintang berharap ke depannya bisa membangun kolaborasi dengan MRP Pokja Perempuan di tanah Papua demi percepatan pembangunan perempuan dan anak.
