Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo saat memberikan cinderamata kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga. (TIFAPOS/Ramah)
TIFAPOS.id – Majelis Rakyat Papua meminta pemerintah daerah agar bersinergi dan berkolaborasi dalam penyelesaian permasalahan perempuan dan anak.
Sinergi dan kolaborasi tersebut sangat penting untuk percepatan pencapaian pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di tanah Papua.
“MRP tidak punya kewenangan untuk mengundang pemerintah daerah, karena terkendala regulasi,” ujar Ketua MRP Nerlince Wamuar Rollo dalam acara dialog untuk pembangunan PPPA di Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Senin (22/7/2024).
Perlindungan perempuan dan anak untuk mencegah dari segala bentuk kekerasan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada korban kekerasan serta pemberdayaan dalam perekonomian.
“Kasi kewenagan MRP untu bisa mempunyai kebijakan mengelola dana otsus. MRP tidak punya uang, yang punya uang pemerintah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia terutama perempuan dan anak,” ujarnya.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua merupakan kebijakan khusus dalam rangka peningkatan pelayanan dan akselerasi pembangunan.
Selain itu, UU Otsus Papua juga menyebutkan pemberdayaan seluruh rakyat di tanah Papua agar dapat setara dengan daerah lain. Namun, dana Otsus triliunan rupiah digelontorkan tidak berdampak.
“MRP tidak punya uang tapi punya program. Biarkan kami juga kelola dana Otsus. Dengan sinergi dan kolaborasi, agar kami juga hadir untuk masyarakat,” ujar Nerlince.
Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga mengatakan pembangunan perempuan dan anak masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan baik regulasi dan implemetasinya.
Namun, Kementerian PPPA membangun sinergi dan berkomitmen mengawal implementasi demi percepatan pencapaian Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di terutama tanah Papua.
“Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya agar berperan aktif dalam pembangunan,” ujarnya.
Bintang berharap dengan sinergi dan kolaborasi tersebut permasalahan perempuan dan anak dapar diselesaikan dengan baik, sehingga mampu berperan aktif untuk membangunan Papua,” ujarnya.
