Mahasiswa mata kuliah Hukum dan Regulasi Bisnis Jurusan Akuntansi FEB Uncen saat praktik. (TIFAPOS.id/Ist)
Oleh: Christi Tokoro, Karen Mabel, Bane Wisabla, Martha Susim.
TIFAPOS.id – Papua, wilayah paling timur Indonesia, tidak hanya dikenal karena kekayaan budayanya, tetapi juga karena potensi sumber daya alamnya yang luar biasa, seperti emas, tembaga, gas alam, hutan tropis, dan keanekaragaman hayati yang tinggi.
Kekayaan inilah yang menarik minat banyak perusahaan, baik nasional maupun multinasional, untuk berinvestasi dan melakukan eksplorasi ekonomi di tanah Papua.
Namun, seiring dengan masifnya eksploitasi sumber daya, muncul pula konsekuensi serius yang tidak bisa diabaikan, mulai dari ketimpangan sosial, pelanggaran hak masyarakat adat, hingga kerusakan lingkungan yang parah.
Fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa Papua belum menikmati pembangunan yang adil. Kekayaan alam yang dieksploitasi tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lokal.
Di tengah gemuruh mesin-mesin industri, masih banyak kampung yang kekurangan akses terhadap air bersih, listrik, pendidikan, dan layanan kesehatan.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar, sejauh mana peran perusahaan dalam menciptakan keadilan sosial dan menjaga keberlanjutan ekologi di Papua?
Kajian dan Analisis
Banyak perusahaan besar telah hadir di Papua selama puluhan tahun. PT Freeport Indonesia, misalnya, telah menambang emas dan tembaga di Grasberg, salah satu tambang terbuka terbesar di dunia.
Di sektor kehutanan, konsesi hutan skala besar dikendalikan oleh perusahaan yang menebang dan mengonversi hutan menjadi lahan industri, seperti perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI).
Selain itu, perusahaan-perusahaan air mineral juga mulai memasuki wilayah Papua untuk mengeksploitasi sumber mata air alami. Ketiga sektor ini menunjukkan pola eksploitasi sumber daya alam Papua yang intensif dan meluas.
Perusahaan-perusahaan tersebut memang menyumbang devisa bagi negara, menciptakan lapangan kerja, dan membangun infrastruktur. Namun, manfaat ekonomi dari kehadiran mereka tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat lokal.
Masyarakat adat Papua, yang telah hidup secara harmonis dengan alam selama ribuan tahun, kini dihadapkan pada tantangan serius terhadap kelangsungan hidup mereka.
Hubungan mereka yang kuat dengan tanah, hutan, dan air terputus akibat proyek-proyek industri berskala besar yang mengabaikan hak-hak dasar mereka.
Banyak kasus menunjukkan bahwa hak ulayat masyarakat adat diabaikan dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan dan sumber daya alam.
Persetujuan yang bebas, didahului, dan diinformasikan secara memadai (free, prior and informed consent/FPIC) jarang diterapkan.
Akibatnya, masyarakat kehilangan akses terhadap lahan produktif, sumber air, dan hutan yang bukan hanya menjadi bagian dari ekonomi tradisional mereka, tetapi juga dari sistem kepercayaan dan identitas budaya.
Dalam banyak kasus, proyek-proyek tersebut memicu konflik agraria dan sosial. Penggusuran lahan, intimidasi, hingga kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan tokoh adat menjadi fenomena yang kerap terjadi.
Di sisi lain, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang dijalankan sering kali hanya bersifat simbolik. Janji untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya tidak selalu terealisasi.
Bahkan ketika program CSR dilaksanakan, pendekatannya sering tidak partisipatif dan tidak menjawab kebutuhan nyata masyarakat setempat.
Ketimpangan ini semakin memperparah ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan maupun pemerintah.Krisis ekologis juga menjadi dampak serius dari model pembangunan yang dijalankan.
Papua yang dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi kini menghadapi laju deforestasi yang mengkhawatirkan. Dalam dua dekade terakhir, ratusan ribu hektare hutan hilang akibat ekspansi perkebunan dan pertambangan.
Kerusakan ekosistem mengancam habitat satwa endemik seperti cenderawasih dan kanguru pohon. Pencemaran sungai akibat limbah tambang turut memperburuk kualitas hidup masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada air bersih dari sungai dan mata air pegunungan.
Di tengah kondisi tersebut, masuknya perusahaan air mineral membawa persoalan baru. Pengambilan air tanah dalam jumlah besar untuk kebutuhan industri dilakukan di beberapa wilayah adat, yang sebelumnya memiliki akses luas terhadap sumber mata air alami.
Ironisnya, masyarakat yang tinggal di sekitar sumber air justru mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, terutama di musim kemarau.
Proses ekstraksi air oleh perusahaan umumnya dilakukan tanpa konsultasi yang memadai, dan tanpa melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan akses air, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem air lokal, menurunkan debit air, dan mengganggu keberlanjutan siklus hidrologi.
Dalam praktiknya, perusahaan air mineral kerap menjalankan CSR berupa pembagian air gratis atau pembangunan sumur, namun langkah-langkah ini belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu penguasaan sumber daya air dan hak masyarakat adat untuk mengelola serta menentukan penggunaannya.
Air sebagai sumber kehidupan justru dikomodifikasi dan menjadi alat produksi industri, bukan lagi hak dasar masyarakat lokal.
Semua persoalan ini semakin kompleks karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Banyak pelanggaran lingkungan dan hak masyarakat tidak direspons secara tegas oleh otoritas.
Aparat negara lebih sering terlihat melindungi kepentingan investor daripada membela hak-hak masyarakat adat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Papua, yang selama ini dikenal sebagai paru-paru terakhir Indonesia, justru menjadi korban dari model pembangunan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan.
Solusi Konstruktif
Maka dari itu, perlu adanya pergeseran paradigma secara menyeluruh. Perusahaan harus bertransformasi dari aktor ekonomi yang mengejar profit semata menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologi.
Hal ini dapat dimulai dengan memperluas dan memperdalam pelaksanaan program CSR yang berbasis pada kebutuhan lokal dan partisipasi aktif masyarakat.
CSR seharusnya tidak lagi dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai wujud nyata komitmen perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan.
Program CSR yang efektif harus memperkuat kapasitas masyarakat lokal, mendukung pendidikan berbasis kearifan lokal, memperluas akses layanan kesehatan, serta mendorong pengembangan ekonomi komunitas.
Prinsip partisipasi aktif masyarakat adat harus menjadi fondasi dalam setiap aktivitas perusahaan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi proyek menjadi penting untuk memastikan bahwa aspirasi mereka benar-benar diakomodasi.
Pengakuan terhadap hak ulayat, pelibatan tokoh adat dalam forum strategis, dan penyusunan kebijakan berbasis musyawarah adat adalah langkah-langkah konkret yang harus diambil.
Kedaulatan masyarakat atas tanah dan sumber daya harus diakui tidak hanya secara normatif, tetapi juga diimplementasikan dalam praktik.
Perusahaan yang menghormati hak adat akan membangun relasi yang lebih sehat dan berkelanjutan dengan komunitas lokal, yang pada akhirnya akan memperkuat stabilitas sosial dan keberlanjutan bisnis mereka sendiri.
Pemerintah pusat dan daerah harus menjadi penyeimbang antara kepentingan ekonomi dan keadilan sosial-ekologi. Regulasi yang jelas, tegas, dan berpihak kepada masyarakat harus ditegakkan.
Pemerintah perlu memperkuat lembaga pengawasan lingkungan dan agraria, serta memastikan keterbukaan informasi publik terkait kontrak dan aktivitas perusahaan.
Tanpa regulasi yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten, perusahaan akan terus leluasa mengeksploitasi sumber daya tanpa mempertanggungjawabkan dampaknya.
Selain itu, pemerintah harus mendorong keterbukaan data, seperti peta konsesi perusahaan, laporan audit lingkungan, serta kontribusi sosial dan ekonomi perusahaan.
Keterbukaan ini penting agar masyarakat dapat melakukan pengawasan secara langsung dan mendorong akuntabilitas perusahaan. Sudah saatnya Papua diarahkan menjadi pusat pengembangan ekonomi berbasis komunitas dan lingkungan.
Investasi harus mengutamakan sektor-sektor yang tidak merusak lingkungan, seperti ekowisata, pertanian organik, perikanan berkelanjutan, atau industri kreatif berbasis budaya lokal.
Ini bukan hanya tentang menjaga lingkungan, tetapi juga memperkuat identitas masyarakat Papua dan menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Model seperti community-based enterprise (usaha berbasis komunitas) bisa menjadi jalan tengah yang menjembatani antara kebutuhan ekonomi dan pelestarian budaya serta lingkungan.
Dengan dukungan teknologi dan pelatihan yang tepat, masyarakat Papua bisa menjadi pelaku utama pembangunan, bukan hanya penonton di tanahnya sendiri.
Kesimpulan
Perusahaan yang beroperasi di Papua memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan ekologis yang besar.
Mereka tidak boleh hanya dinilai dari besar kecilnya kontribusi pajak atau jumlah produksi yang dicapai, tetapi dari dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan.
Keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis bukan pilihan, melainkan keharusan dalam pembangunan Papua ke depan.
Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat adat.
Regulasi yang kuat, partisipasi aktif masyarakat, komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, dan pengembangan ekonomi yang inklusif adalah pilar-pilar utama menuju Papua yang adil, lestari, dan bermartabat.
Papua bukan hanya tanah yang kaya, tetapi juga tanah yang harus dijaga dan dihormati oleh siapa pun yang menginjakkan kaki di atasnya.
(Penulis merupakan mahasiswa Universitas Cenderawasih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi)
