Infografis kawasan laut China Selatan. (TIFAPOS/Ist)
Oleh : Gabriela Juni Jeanet Mambrasar
TIFAPOS.id Laut China Selatan telah menjelma menjadi kawasan paling strategis sekaligus paling berisiko di Asia-Pasifik.
Wilayah ini bukan hanya kaya akan sumber daya alam seperti ikan dan cadangan energi, tetapi juga menjadi jalur utama perdagangan dunia, dengan lebih dari 30% volume perdagangan global melintas setiap tahunnya.
Klaim sepihak Tiongkok atas hampir seluruh wilayah laut melalui peta nine-dash line, ditambah respons militerisasi dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, menjadikan kawasan ini tidak lagi sekadar sengketa batas wilayah, melainkan medan perebutan pengaruh antara kekuatan-kekuatan besar dunia.
Dalam dinamika ini, Laut China Selatan tampak jelas sebagai zona rawan konflik yang bisa mengguncang stabilitas kawasan dan bahkan dunia.
Kini, Laut China Selatan bukan hanya perihal sengketa kedaulatan, tetapi telah berubah menjadi arena tarik-ulur kekuasaan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Di tengah dua kutub kekuatan ini, negara-negara Asia Tenggara menghadapi dilema strategis: menjaga kedaulatan tanpa memprovokasi, mempertahankan stabilitas tanpa kehilangan otonomi diplomatik.
Oleh karena itu, memahami Laut China Selatan sebagai zona konflik potensial yang menyangkut kepentingan geopolitik dan geoekonomi global menjadi hal yang mendesak dan penting.
Perebutan Pengaruh, Bukan Sekadar Sengketa?
Laut China Selatan kini mencerminkan kompleksitas konflik global dalam skala regional. Sengketa ini telah melampaui soal klaim wilayah, ia telah menjadi panggung utama rivalitas Tiongkok dan Amerika Serikat.
Ketegangan meningkat seiring langkah-langkah agresif, pembangunan pulau buatan dan pangkalan militer oleh Tiongkok, serta patroli kebebasan navigasi oleh militer AS.
Negara-negara ASEAN seperti berada dalam perangkap diplomatik: mempertahankan netralitas tanpa kehilangan pengaruh atau justru menjadi pion dalam permainan kekuatan global.
Konflik ini tidak statis, melainkan berkembang mengikuti dinamika global. Eskalasi bisa terjadi kapan saja, terutama jika tidak ada mekanisme penyelesaian yang efektif dan disepakati bersama.
ASEAN berada dalam posisi kunci, menjadi jembatan atau justru medan tempur antara dua kekuatan adidaya.
Menurut Purwanto & Lestari (2021), konflik di Laut China Selatan melibatkan dua dimensi utama: geopolitik (kedaulatan dan pertahanan) dan geoekonomi (akses sumber daya dan jalur perdagangan).
Di sisi lain, Amalia (2023) mencatat bahwa lebih dari 60% energi impor Tiongkok melewati wilayah ini, menjadikan Laut China Selatan sangat vital dalam strategi keamanan energi nasional mereka.
Hal senada disampaikan oleh Nugroho (2022) yang menekankan pentingnya Laut China Selatan sebagai jalur energi dan strategi logistik maritim Tiongkok.
Dalam konteks ini, persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat tidak bisa dihindari karena keduanya memiliki kepentingan langsung terhadap arus logistik global.
ASEAN Terhimpit di Antara Dua Kekuatan
Proyek ambisius Tiongkok, Belt and Road Initiative (BRI), menjadikan Laut China Selatan sebagai jalur laut strategis yang tak tergantikan.
Di sisi lain, Amerika Serikat menjadikan kawasan ini medan strategis untuk menahan ekspansi pengaruh Tiongkok di Asia. Negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Vietnam, dan Filipina pun terjebak dalam posisi sulit.
Di satu sisi, mereka membutuhkan hubungan ekonomi dengan Tiongkok; di sisi lain, mereka juga tak bisa mengabaikan pentingnya menjaga kedaulatan dan stabilitas kawasan.
Sebagaimana ditulis oleh Wibowo (2020), ASEAN harus berperan aktif dalam menciptakan keseimbangan kekuatan agar tidak selalu berada dalam posisi defensif.
Kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, seperti yang dianut Indonesia, harus diinterpretasikan dengan lebih progresif—aktif dalam mengambil sikap dan bebas dari dominasi kekuatan besar.
Dari Titik Sengketa Menuju Potensi Konflik
Konflik di Laut China Selatan tidak bisa lagi diredam hanya dengan retorika diplomatik. Diperlukan mekanisme multilateral yang kuat dan adil untuk mencegah eskalasi menjadi konflik terbuka.
Kawasan ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus menjadi medan uji kekuatan militer dan pengaruh ekonomi dua negara besar. Tanpa komitmen nyata, Laut China Selatan bisa menjadi titik awal dari krisis keamanan di Asia Tenggara.
Saatnya ASEAN Bertindak Tegas
Jika negara-negara kawasan gagal membangun solidaritas dan kerangka kerja kolektif, konflik terbuka hanya tinggal menunggu pemicu.
Mekanisme ASEAN harus diperkuat, bukan hanya sebagai forum diskusi, tapi juga sebagai institusi yang mampu mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran hukum internasional.
Laut ini harus menjadi simbol kerja sama, bukan arena adu kekuatan. Sebagaimana dikatakan oleh Handayani & Prasetyo (2021), kerja sama keamanan maritim kawasan sangat penting dalam menghadapi dinamika geopolitik ini.
Laut China Selatan bisa menjadi motor integrasi kawasan jika dikelola dengan visi bersama dan keberanian politik. Namun jika tidak, ia bisa menjadi bara perang baru yang menyala di jantung Asia.
Pilihannya ada di tangan negara-negara regional. Kini saatnya bertindak, sebelum semuanya terlambat.
(Penulis adalah mahasiswa Jurusan Hubungan International Universitas Cenderawasih Jayapura)
