Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelifele, M.Pd.I. (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Konflik internal yang tengah terjadi di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.
• Semua pihak untuk duduk bersama melakukan rekonsiliasi dengan berdasarkan musyawarah.
• Pentingnya bukti dalam mengambil keputusan terkait pemecatan kepemimpinan organisasi besar NU.
KETUA Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Papua Pegunungan, H. Abdul Qahar Yelifele, M.Pd.I, menyampaikan keprihatinannya terhadap dinamika yang tengah terjadi di tingkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ia menyoroti situasi di mana Ketua Umum PBNU, Dr. (H.C) K.H. Yahya Cholil Staquf, dianggap tidak lagi sebagai pemimpin yang sah oleh sebagian pihak di internal organisasi.
Menurut Yelifele, kondisi ini memberi dampak langsung terhadap pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di daerah, termasuk Papua Pegunungan.
Tidak hanya mengganggu konsolidasi organisasi, situasi seperti ini juga menimbulkan kebingungan dan potensi perpecahan di kalangan pengurus dan anggota NU di tingkat daerah.
Ia menegaskan bahwa solusi utama yang harus ditempuh adalah duduk bersama untuk melakukan rekonsiliasi atau islah guna menemukan akar permasalahan secara objektif dan musyawarah.
“Kalau dipandang masalahnya fatal yang dilakukan Gus Yahya, maka tunjukkan pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian, jika terbukti, diberhentikan saya setuju,” ujar Yelifele ditemui di Kantor Pemerintahan Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Kamis, 27 November 2025.
Namun, Yelifele juga menekankan pentingnya bukti yang jelas dan nyata sebelum mengambil langkah tegas.
Hingga saat ini, menurutnya, belum ada bukti yang konkret bahwa Gus Yahya melakukan kesalahan yang besar atau pelanggaran yang dapat membenarkan pemecatan atau penggulingan posisi ketua umum PBNU.
Oleh karena itu, ia memilih untuk tetap bersikap netral dan tidak berpihak pada salah satu kubu.
“Saya tidak akan merapat ke siapa-siapa, tetapi saya tegak lurus dan tidak memihak kepada siapa-siapa,” ujar Yelifele.
Pernyataan ini menunjukkan sikap bijaksana dan independen Ketua PWNU Papua Pegunungan dalam menghadapi dinamika internal yang rumit ini, dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keseimbangan.
Menurutnya, dinamika di Pengurus Besar NU ini mencerminkan tantangan yang kerap dihadapi organisasi besar dengan sejarah panjang seperti NU, terutama dalam konteks konsolidasi kepemimpinan dan kerjasama antar kader.
Pasalnya, ketegangan politik internal dan perbedaan pandangan bisa memicu konflik kepengurusan yang berpengaruh hingga tingkat wilayah.
“Bagi NU di Papua Pegunungan, menjaga persatuan dan kelancaran organisasi menjadi hal utama demi memperkuat peran NU dalam pemberdayaan umat dan masyarakat,” ujar Yelifele.
“NU sebagai organisasi keagamaan dan sosial mempunyai peranan besar dalam menjaga nilai-nilai keislaman yang moderat sekaligus menjadi jembatan dialog antar kelompok di masyarakat,” sambungnya.
Yelifele berharap, seluruh pihak yang berseteru dalam dinamika di PBNU dapat segera melewati konflik ini dengan kepala dingin.
Selain itu, mengedepankan musyawarah, transparansi bukti, dan asas keadilan menjadi kunci menuju penyelesaian yang tidak hanya menyelesaikan persoalan kepengurusan, tapi juga menjaga nama baik dan kelangsungan NU sebagai organisasi besar di Indonesia.
Yelifele berharap, agar fokus menjaga stabilitas organisasi masing-masing, tidak ikut terbawa kepada perselisihan yang hanya akan melemahkan NU secara keseluruhan.
“Saya berharap NU dapat kembali solid dan menguatkan perannya dalam memberikan kontribusi positif bagi pembangunan umat dan bangsa, termasuk di Papua Pegunungan yang membutuhkan dukungan lembaga seperti NU untuk kemajuan sosial dan keagamaan,” ujar Yelifele.
(ldr)
