Kepala Suku Besar Serui Yapen–Waropen Papua Barat yang juga tokoh agama, Otis Ayomi. (TIFAPOS/Istimewa)
Ringkasan Berita
• Keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Kampung.
• Ketegangan sosial termasuk konflik horizontal, gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat.
• Keberlangsungan pembangunan daerah.
KEPALA Suku Besar Serui Yapen–Waropen Papua Barat sekaligus tokoh agama, Otis Ayomi, prihatin atas keterlambatan penyaluran Alokasi Dana Kampung (ADK) oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari.
Menurutnya, situasi ini tidak hanya menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat kampung, tetapi juga berpotensi memicu ketegangan sosial yang serius, termasuk konflik horizontal dan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Ayomi mengingatkan, penundaan pencairan dana tersebut dapat memicu aksi protes dari para kepala kampung, seperti yang pernah terjadi pada April–Mei 2025.
Saat itu, sejumlah kepala kampung melakukan pemalangan jalan dan kantor pemerintahan sebagai bentuk protes atas keterlambatan serupa.
“Jika dana tidak segera disalurkan, kepala-kepala kampung bisa kembali menuntut. Situasi ini dapat memicu aksi-aksi yang mengganggu keamanan,” ujar Ayomi dalam rilisnya di Manokwari, Sabtu, 6 Desember 2025.
Ayomi menekankan pentingnya langkah pencegahan dari pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk mengantisipasi potensi protes yang bisa berujung pada konflik internal antara warga dan kepala kampung.
Kondisi ini, lanjut Ayomi, dialami oleh seluruh kampung di Manokwari akibat lambatnya realisasi dana oleh Pemkab.
Terlebih lagi, masyarakat saat ini memasuki masa perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana kebutuhan kampung seperti kegiatan sosial dan keagamaan meningkat drastis.
Hal ini, menurut Ayomi, turut menambah kekecewaan warga yang sudah menunggu-nunggu dana tersebut.
Untuk mencegah eskalasi (intensitas), Ayomi mendesak Pemkab Manokwari segera melakukan pencairan ADK secara penuh.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memberikan sosialisasi dan imbauan resmi kepada para kepala kampung serta masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman dan meredam keresahan.
“Pemerintah harus bertindak cepat agar hak masyarakat kampung dapat direalisasikan tanpa menimbulkan gejolak,” tambahnya.
Ayomi menjelaskan, proses penyaluran ADK biasanya dilakukan dalam tiga tahap, namun hingga saat ini belum ada satu pun tahap yang diterima oleh para kepala kampung.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan dan kecurigaan di tingkat kampung mengenai alasan di balik penundaan tersebut.
Ia pun mengingatkan aparat keamanan untuk mewaspadai oknum-oknum yang mungkin menyebarkan hoaks atau ajakan aksi yang dapat memperkeruh situasi kamtibmas.
Meski demikian, Ayomi tidak sepenuhnya membebani pemerintah daerah atas keterlambatan ini.
Ia menegaskan bahwa para kepala kampung juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan Tahap I dengan jelas dan transparan.
“Jangan semua disalahkan kepada pemerintah. Ada juga kepala kampung yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban Tahap I, sehingga dana berikutnya belum bisa turun,” ujar Ayomi.
Ayomi berharap agar Pemkab Manokwari, aparat keamanan, serta seluruh kepala kampung dapat bekerja sama secara harmonis untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Kolaborasi ini, menurutnya, penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat kampung segera direalisasikan tanpa mengorbankan stabilitas sosial.
Ia menambahkan, pendekatan dialogis dan transparansi dari semua pihak akan menjadi kunci utama dalam menyelesaikan masalah ini, sekaligus menjadi panggilan bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera bertindak.
Selain itu, keterlambatan ADK ini bukanlah masalah baru di Papua Barat, di mana dana kampung sering kali menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat pedesaan.
Jika tidak ditangani dengan baik, potensi konflik bisa meluas dan berdampak pada pembangunan daerah secara keseluruhan.
Ayomi menyerukan agar semua stakeholder berkomitmen untuk mencegah hal tersebut, terutama di tengah momentum perayaan akhir tahun yang seharusnya membawa kedamaian dan kegembiraan.
“Realisasi ADK yang tepat waktu tidak hanya akan memenuhi kebutuhan kampung, tetapi juga memperkuat kepercayaan antara pemerintah dan warga, sehingga stabilitas sosial di Manokwari tetap terjaga,” ujar Ayomi.
(ldr)
