Para perempuan Port Numbay antusias mengikuti kegiatan sosialisasi peningkatan pemahaman pendidikan politik yang digelar oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Memperkuat peran serta perempuan dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah.
• Pemberdayaan perempuan lewat pendidikan politik untuk menghadapi tantangan demokrasi inklusif.
• Perempuan Port Numbay menjadi agen perubahan yang aktif dalam proses politik dan pemerintahan di Kota Jayapura.
BADAN Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jayapura, Papua, menyosialisasikan pendidikan politik bagi perempuan Port Numbay di 10 kampung adat (masing-masing kampung perwakilan 20 orang) yang ada di wilayah Kota Jayapura.
Kegiatan yang berlangsung di SIP Azana Hotel Jayapura, Kamis, 30 Oktober 2025, untuk peningkatan pemahaman termasuk memperkuat peran serta perempuan dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah.
Selain itu, kegiatan yang menghadirkan narasumber dari Uncen, MRP, DP3AKB, dan Badan Kesbangpol, pemberdayaan perempuan Port Numbay lewat pendidikan politik untuk menjawab tantangan demokrasi yang inklusif di Papua.
“Perempuan adalah tulang punggung keluarga dan kampung, sehingga meningkatkan kapasitas mereka dalam pendidikan politik berarti memperkuat demokrasi dan kesejahteraan sosial,” ujar Kepala Badan Kesbangpol Kota Jayapura, Raimondus Mote, S.STP., M.Si.
Dia juga mengatakan, sosialisasi ini mengangkat materi, seperti sistem pemerintahan daerah, pemilu, partisipasi masyarakat, serta hak-hak perempuan dalam konteks politik.
Serta, diisi dialog interaktif, dan diskusi kelompok untuk memperdalam pemahaman perempuan tentang politik lokal, hak suara, serta peran aktif mereka dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas maupun pemerintahan.
Kesbangpol menggandeng tokoh adat, pemuda, dan organisasi perempuan untuk memastikan informasi tersampaikan secara efektif dan mudah dipahami oleh masyarakat adat.
Sehingga perempuan Port Numbay dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam proses politik dan pemerintahan di Kota Jayapura.
“Melalui kegiatan ini kami berharap dapat menjawab 30% keterwakilan perempuan dari partai politik dan 30% perekrutan DPRK Kota Jayapura.
Mote menambahkan, pembinaan partisipasi politik melalui lembaga-lembaga perempuan akan di bentuk di kampung dan distrik yang bergerak di bidang sosial, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga agama.
Sehingga akan terjawab tiga tungku (agama, adat, pemerintah) untuk bekerja sama dalam membangun Kota Jayapura guna mendukung visi dan misi Wali Kota Jayapura periode 2025-2029.
Salah satu peserta yang mengikuti kegiatan ini mengungkapkan rasa bangga dan berharap dapat berbagi ilmu yang didapat dengan anggota keluarga serta masyarakat luas di kampung mereka.
“Dengan belajar tentang pendidikan politik, kami merasa lebih percaya diri untuk berbicara dan berpartisipasi dalam pembangunan kampung dan kota,” ujar Charni Ohee dari Kampung Yoka.
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, M.M mengatakan, sosialisasi ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Jayapura dalam mendukung program nasional pemberdayaan perempuan dan pembangunan politik yang berkelanjutan, guna menciptakan kesetaraan akses politik bagi semua warga.
“Dengan meningkatnya pemahaman politik di kalangan perempuan Port Numbay, diharapkan mereka dapat berperan lebih signifikan dalam pengambilan keputusan serta turut menjaga keutuhan dan keberlangsungan demokrasi,” ujar Rustan.
(ldr)
