Kepala Perwakilan Kemendukbangga/bkkbn Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si menggelar rapat bersama SPPG Kabupaten/Kota Jayapura dan instansi terkait. (TIFAPOS/Ist)
TIFAPOS.id Kemendukbangga/bkkbn Papua dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabupaten/kota memperkuat koordinasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting dan pemenuhan gizi nasional khususnya di Papua, sekaligus untuk menyelaraskan mekanisme distribusi MBG.
Selain itu, rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Perwakilan Kemendukbangga/bkkbn Papua, Senin (16/6/2025) sekaligus penetapan sasaran penerima, mutu pangan, serta advokasi program agar tepat sasaran dan efektif.
Kepala Perwakilan Kemendukbangga/bkkbn Papua, Sarles Brabar, S.E., M.Si, mengatakan fokus koordinasi melalui 3B (ibu hamil, ibu menyusui, dan balita).
Dalam pelaksanaannya, Kemendukbangga/bkkbn Papua menyediakan data sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, serta melibatkan Tim Pendamping Keluarga untuk pendistribusian dan edukasi gizi, sementara SPPG mengelola produksi makanan bergizi.
Langkah koordinasi ini penting untuk memastikan program MBG berjalan maksimal, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia khususnya di Papua.
“SPPG memberikan MBG (sekolah), tapi juga memisahkan 10% dari makanan yang disiapkan untuk diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita secara delivery,” ujar Brabar di Jayapura, Selasa (17/6/2025).
Dia juga mengatakan, Kemendukbangga/bkkbn Papua dan SPPG gencar mengedukasi dan penyuluhan gizi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman pentingnya makanan bergizi dan mendukung keberhasilan program.
Pendekatan ini dilakukan, agar distribusi makanan bergizi dapat terlaksana secara efisien, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Selain itu, koordinasi Kemendukbangga/bkkbn Papua dan SPPG mendukung percepatan penurunan angka stunting nasional terutama di Papua.
Koordinasi tersebut termasuk untuk menjalankan intervensi gizi dan program pendukung secara terpadu, sehingga memperluas jangkauan dan efektivitas penanganan stunting.
Kolaborasi ini mengisi kekurangan yang tidak dapat ditangani pemerintah sendiri, seperti distribusi makanan bergizi, edukasi gizi, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Program kemitraan ini menyesuaikan intervensi dengan kondisi dan kebutuhan daerah sasaran, terutama keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), sehingga intervensi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata.
Melalui Tim Pendamping Keluarga dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkat pemerintahan, kemitraan memperkuat koordinasi, monitoring, dan evaluasi program secara berkelanjutan.
Dengan menggabungkan sumber daya dari berbagai mitra, program dapat dijalankan lebih efektif, efisien, dan menghasilkan dampak yang lebih besar dalam menurunkan prevalensi stunting.
“Kemitraan ini mempercepat penurunan stunting dengan memastikan intervensi gizi dan pendukungnya berjalan terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mendukung target nasional menurunkan angka stunting secara signifikan,” ujar Brabar.
Untuk itu, dikatakan Brabar, peran data keluarga berisiko stunting sangat krusial dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), karena data ini menjadi dasar utama untuk memastikan intervensi dilakukan tepat sasaran.
Dengan data yang valid dan terperinci (by name by address), pemerintah dapat mengidentifikasi keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan gizi, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita yang rentan stunting.
Data ini juga memungkinkan pendamping keluarga untuk melakukan pengawasan dan pendampingan secara intensif sehingga masalah stunting dapat dikenali dan dicegah lebih awal.
Selain itu, data keluarga berisiko membantu dalam perencanaan program yang lebih efektif dan pengalokasian anggaran yang tepat di tingkat desa hingga pusat.
“Pemutakhiran dan validasi data keluarga berisiko stunting menjadi kunci agar program MBG dapat memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka stunting dan mencegah kasus baru, sekaligus membangun sistem pencegahan yang berkelanjutan,” ujar Brabar.
Brabar berharap, penguatan koordinasi pelaksanaan program MBG dengan SPPG dapat berjalan efektif dan tepat sasaran dalam mendukung percepatan penurunan stunting dan pemenuhan gizi nasional.
Peran Penyuluh KB, PLKB, dan PPPK sebagai garda terdepan juga sangat diharapkan untuk mendukung pelaksanaan MBG di lapangan, agar dapat tersalurkan dengan baik kepada sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Ini kami lalukan di luar program sekolah. Kami ambil makannya di SPPG dan kami langsung antar ke keluarga yang membutuhkan. Sebanyak 18 dapur umum di Kabupaten/Kota Jayapura,” ujar Brabar.
