Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, S.Ag menyampaikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis percepatan pengisian bukti dukung pembangunan zona integritas (PMP-ZI). (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Tantangan geografis luas membutuhkan birokrasi agama efisien.
• Fokus pada dokumen reformasi birokrasi, keuangan, pelayanan publik, dan pengawasan.
• Membangun budaya integritas berkelanjutan.
KEPALA Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Papua, Klemens Taran, S.Ag, menegaskan setiap 31 Desember tahun berjalan, seluruh layanan di Kemenag Kabupaten/Kota harus sudah disubmit ke sistem pusat.
“Tidak ada toleransi keterlambatan. Ini bagian dari bimbingan teknis secara bertahap yang kita lakukan sepanjang tahun untuk memastikan target tercapai,” ujar Taran pada pembukaan kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) percepatan pengisian bukti dukung pembangunan zona integritas (PMP-ZI) di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Selasa, 10 Februari 2026.
Dikatakan Taran, Provinsi Papua, dengan populasi multikultural dan beragam agama, sangat membutuhkan birokrasi agama yang efisien.
Selain itu, dengan tantangan geografis yang luas dan beragam, implementasi program PMP-ZI menjadi prioritas utama Kanwil Kemenag, agar tidak tertinggal dalam inovasi pelayanan umat.
“Geografis tidak menjadi kendala untuk berinovasi dalam pelayanan umat. Kita harus adaptif dengan teknologi digital untuk memastikan setiap layanan Kemenag di kabupaten/kota tetap prima,” ujar Taran.
Untuk itu, Taran menyambut baik bimtek PMP-ZI, yang diselenggarakan Organisasi Tata Kelola dan Kerukunan Umat Beragama (Ortala dan KUB) dari 10 s.d 12 Februari 2026.
Menurutnya, untuk mempercepat implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK).
Serta, wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di seluruh satuan kerja lingkungan Kemenag, karena menekankan percepatan pengisian bukti dukung, seperti dokumen reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan, pelayanan publik, serta pengawasan internal.
“Bimtek ini, kita tidak hanya memenuhi target, tapi juga membangun budaya integritas yang berkelanjutan. Mari jadikan Papua sebagai contoh wilayah birokrasi agama yang bersih dan melayani,” ujar Taran.
“Kami berkomitmen melanjutkan bimtek serupa secara bertahap hingga akhir 2026, guna memastikan seluruh satker siap submit tepat waktu,” sambungnya.
Taran berharap program PMP-ZI dapat meningkatkan kepercayaan umat terhadap layanan seperti haji, pendidikan madrasah, serta kerukunan beragama.
Serta, meningkatkan pemahaman dan kapasitas operator dalam pengelolaan data bukti dukung PMP-ZI, sehingga pelaporan integritas dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat.
“Pembangunan Zona Integritas merupakan program strategis Kemenag pusat untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujar Taran.
Ketua Tim Ortala dan KUB Kanwil Kemenag Papua sekaligus Ketua Panitia kegiatan, Elisabeth Maru’ Toding Bunga, mengatakan bimtek PMP-ZI diikuti operator dari Kemenag Kabupaten/Kota, madrasah negeri, dan sekolah keagamaan lainnya di Provinsi Papua.
“Dengan pengisian bukti dukung yang percepatan, kita bisa mewujudkan WBK dan WBBM di tingkat kabupaten/kota serta madrasah,” ujar Elisabeth.
Elisabeth menambahkan, bimtek ini melibatkan materi praktik langsung, simulasi penginputan data di sistem SIJI (Sistem Informasi Zona Integritas), serta diskusi solusi atas kendala yang sering dihadapi operator di daerah terpencil.
“Peserta diajarkan cara mengoptimalkan aplikasi PMP-ZI agar data bukti dukung seperti asesmen birokrasi, pengukuran kepuasan masyarakat, dan reformasi struktural dapat terisi lengkap sebelum batas waktu,” sambungnya.
(ldr)
