Kepala Kelurahan Gurabesi, Maria Jochu, S.IP., M.Sc menghadiri festival P5 dan Pentas Seni SD YPK II Senasaba Jayapura. (TIFAPOS/La Ramah)
TIFAPOS.id Kelurahan aktif merangkul anak putus sekolah agar melanjutkan pendidikan melalui program paket A, B, dan C yang setara dengan SD, SMP, dan SMA.
Contohnya di Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Papua, mulai mendata anak-anak putus sekolah untuk diberikan kesempatan mendapatkan sertifikat pendidikan setara formal melalui pembelajaran nonformal yang inklusif.
Pendataan dan intervensi melibatkan RT/RW agar penanganan anak putus sekolah lebih tepat sasaran. Program ini bertujuan memberikan akses pendidikan yang layak dan membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi anak-anak yang sempat putus sekolah.
Program Paket A/B/C berperan penting dalam mendukung anak putus sekolah untuk melanjutkan jenjang pendidikan, yaitu menjamin penyelesaian pendidikan bermutu bagi anak-anak kurang mampu.
Termasuk yang putus sekolah, putus lanjut, atau tidak pernah sekolah, sehingga mereka mendapatkan ijazah setara SD (Paket A), SMP (Paket B), dan SMA (Paket C).
Memberikan akses pendidikan yang fleksibel dan inklusif melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada di lingkungan kelurahan, sehingga anak-anak dapat belajar tanpa harus mengikuti sistem formal yang ketat.
Perangkat kelurahan dilibatkan secara aktif dalam pendataan, pembinaan, dan pemberian bantuan agar anak putus sekolah dapat mengikuti program kejar paket dan memperoleh ijazah yang menjadi syarat utama untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan.
Menyediakan program pembinaan nilai-nilai moral, agama, dan kegiatan sosial pendukung agar anak tetap termotivasi dan terhindar dari perilaku negatif selama proses belajar.
Mendukung secara finansial dan administratif, misalnya melalui program beasiswa, yang membantu biaya pendidikan paket A, B, dan C bagi anak putus sekolah di sekitar kelurahan.
“Program paket A/B/C di kelurahan tidak hanya membuka kesempatan anak putus sekolah untuk mendapatkan ijazah setara formal, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat,” ujar Kepala Kelurahan Gurabesi, Maria Jochu, S.IP., M.Sc usai menghadiri festival P5 dan Pentas Seni di SD YPK II Senasaba Jayapura, Rabu (28/5/2025).
Dia juga mengatakan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan OPD terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Serta lembaga perlindungan anak, mengeluarkan kebijakan pendidikan, memberikan bantuan dana, dan memfasilitasi program kejar paket untuk anak putus sekolah.
Pemerintah juga berperan sebagai fasilitator, motivator, dan penghubung sistem untuk memastikan anak-anak kembali bersekolah atau mengikuti pendidikan nonformal.
Selain itu, pemerintah menginisiasi koordinasi antar OPD dan lembaga masyarakat untuk penanganan terpadu, termasuk pendampingan psikososial bagi anak yang putus sekolah karena faktor sosial dan psikologis.
“Di tingkat kelurahan, pemerintah menggerakkan Tim Penanggulangan Kemiskinan dan forum anak untuk mendukung program pendidikan dan perlindungan anak,” ujar Jochu.
Dia juga mengatakan, strategi Kelurahan Gurabesi dalam menekan angka anak putus sekolah secara efektif, yaitu menggerakkan penuntasan wajib belajar 12 tahun sebagai kebijakan utama untuk memastikan setiap anak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
Sosialisasi dan pendampingan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan anak tentang pentingnya pendidikan serta mengajak anak putus sekolah kembali ke bangku sekolah atau kejar paket.
Pembentukan Satgas Anti Putus Sekolah yang melibatkan tokoh masyarakat, guru, orang tua, dan pemuda untuk aktif mencari dan mendampingi anak putus sekolah agar kembali bersekolah.
Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan metode pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) untuk meningkatkan motivasi belajar anak dan menurunkan angka putus sekolah akibat ketidaktertarikan di sekolah.
Selain itu, pendekatan holistik, termasuk pemantauan kesehatan anak, pemenuhan kebutuhan perlengkapan sekolah, dan edukasi pengelolaan keuangan keluarga agar faktor ekonomi tidak menjadi penghalang anak bersekolah.
“Strategi ini dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, kelurahan, dan komunitas untuk memberikan akses pendidikan yang merata dan berkelanjutan, sehingga angka anak putus sekolah dapat ditekan secara signifikan,” ujar Jochu.
Selain itu, Kelurahan Gurabesi memastikan akses pendidikan yang merata bagi anak putus sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), yang memberikan bantuan biaya pendidikan kepada anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa bersekolah dan mengurangi angka putus sekolah.
Pemanfaatan teknologi dan e-Learning untuk menjangkau anak-anak di daerah terpencil atau yang sulit mengakses sekolah formal secara langsung.
Pendataan dan monitoring terpadu serta kolaborasi antar lembaga agar anak putus sekolah teridentifikasi dan difasilitasi kembali ke pendidikan.
Bantuan sarana dan prasarana, seperti bantuan seragam, alat tulis, dan transportasi untuk mengurangi hambatan ekonomi yang menyebabkan anak putus sekolah.
Selain itu, pembelajaran agar proses belajar lebih menarik dan efektif sehingga anak termotivasi untuk melanjutkan sekolah demi mewujudkan hak pendidikan yang setara dan berkualitas di wilayah Distrik Jayapura Utara.
Kesempurnaan tersebut, dikatakan Jochu, Kelurahan Gurabesi bekerja sama dengan dunia usaha dan berbagai pihak untuk membantu anak putus sekolah mendapatkan haknya bekerja.
Diantaranya, pendataan anak putus sekolah secara kolaboratif antara kelurahan, camat, dan kepala lingkungan agar tidak ada yang terlewat dan dapat diberikan bantuan pendidikan atau pelatihan keterampilan.
Menjalin kemitraan dengan LSM, dunia usaha, dan lembaga pelatihan untuk memberikan program pendampingan, pelatihan soft skill, dan kewirausahaan bagi anak putus sekolah agar mereka dapat memiliki keterampilan kerja dan peluang usaha.
Melibatkan pekerja sosial untuk memberikan dukungan sosial dan advokasi hak anak putus sekolah agar mereka mendapatkan layanan pendidikan dan kesempatan kerja yang layak.
Mengupayakan fasilitasi biaya pendidikan dan koordinasi dengan dinas pendidikan serta pihak terkait untuk mengatasi kendala ekonomi yang menyebabkan putus sekolah.
“Dengan sinergi antara kelurahan, dunia usaha, LSM, dan pemerintah, anak-anak putus sekolah dapat memperoleh pendidikan, pelatihan, dan akses kerja sehingga hak mereka terpenuhi dan masa depan mereka lebih baik,” ujar Jochu.
Jochu berharap peran masyarakat dan orang tua dalam mendukung keberhasilan strategi menekan angka anak putus sekolah, dengan berperan aktif melalui partisipasi sosial yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan masalah putus sekolah.
Keterlibatan masyarakat juga memperkuat kapasitas dan sumber daya lokal, serta membantu mengawasi penggunaan dana pendidikan agar tepat sasaran.
Melalui dukungan sosial dan motivasi, masyarakat membantu anak putus sekolah mengatasi hambatan psikologis dan sosial sehingga mereka termotivasi kembali bersekolah.
Dia juga berharap agar orang berperan aktif seban orang tua adalah ekosistem utama yang memengaruhi motivasi dan keberlanjutan pendidikan anak.
Dengan membangun komunikasi yang baik, memberikan dukungan emosional, dan aktif terlibat dalam pendidikan anak, orang tua dapat mencegah anak merasa jenuh atau putus asa sehingga mengurangi risiko putus sekolah.
Dukungan sosial orang tua juga berpengaruh signifikan terhadap penyesuaian diri dan resiliensi anak putus sekolah, membantu mereka bangkit dan melanjutkan pendidikan atau pengembangan diri.
“Kolaborasi antara masyarakat yang peduli dan orang tua yang mendukung secara emosional dan praktis menciptakan lingkungan kondusif bagi anak putus sekolah untuk kembali bersekolah dan meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Jochu.
