Menara pengawas Air Traffic Control Tower ikon di Bandara Changi Singapura, menjadi simbol kemajuan dan ketertiban dalam dunia penerbangan internasional. (TIFAPOS/Pinterest)
Oleh: Daniel Adrianus
ISU mengenai Flight Information Region (FIR) Singapura di atas sebagian wilayah Kepulauan Riau telah lama menjadi perhatian Indonesia terkait aspek kedaulatan dan keselamatan penerbangan.
Walaupun FIR bukanlah bentuk penguasaan wilayah pengaturan nya kerap disalahpahami sebagai persoalan kedaulatan negara.
Artikel ini membahas konsep kedaulatan udara menurut hukum internasional, menjelaskan dasar pengelolaan FIR Singapura, serta perkembangan upaya Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan FIR sesuai perjanjian bilateral terbaru.
Kajian ini menyoroti bagaimana perbedaan antara kedaulatan wilayah dan pengaturan teknis navigasi udara sering menimbulkan persepsi publik yang keliru
Kedaulatan negara atas ruang udara merupakan prinsip dasar hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam konvensi Chicago 1944.
Negara memiliki kewenangan penuh terhadap ruang udara di atas wilayah teritorialnya. Namun, untuk menjamin keselamatan penerbangan sipil internasional, ICAO dapat menetapkan suatu Flight Information Region (FIR) yang di kelola oleh negara tertentu berda kemampuan teknis, bukan berdasarkan batas negara.
Sejak masa kolonial hingga era modern sebagian ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna berada dalam FIR Singapura.
Meskipun tidak mempengaruhi kedaulatan Indonesia situasi ini menimbulkan diskusi publik terkait kendali ruang udara nasional pemerintah Indonesia kemudian mendorong negosiasi panjang untuk mengintegrasikan kembali FIR tersebut dalam sistem navigasi udara nasional.
Kedaulatan Udara dalam Hukum Internasional
Konvensi Chicago mengatur bahwa setiap negara memiliki kedaulatan eksklusif atas ruang udara di atas wilayah teritorial nya namun pengaturan FIR dilakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan dan efisiensi, bukan berdasarkan batas teritorial dengan demikian negara pengelola FIR tidak memperoleh hak kedau melainkan hanya menyediakan layanan navigasi udara.
Latar Belakang Penetapan FIR Singapura
Penetapan FIR Singapura diatas sebagian kepulauan Indonesia sejak tahun 1946 di lakukan oleh ICAO karena Singapura dianggap memiliki fasilitas dan kapabilitas komunikasi-pengawasan yang lebih maju pada masa itu.
Serta, volume lalu lintas udara di sekitar Changi dan jalur internasional sangat padat, sehingga diperlukan manajemen terpadu
Penetapan ini bersifat teknis dan tidak mengurangi status kedaulatan Indonesia atas ruang udara tersebut.
Kepentingan Indonesia dalam pengambilalihan FIR
Indonesia menekankan bahwa kemampuan navigasi udara nasional telah meningkat melalui modernisasi AirNav Indonesia, pengelolaan FIR oleh negara lain memunculkan isu persepsi publik mengenai kedaulatan, dan integrasi pengaturan FIR dapat meningkatkan respon keamanan dan keselamatan di wilayah perbatasan.
Perjanjian Indonesia-Singapura 2022 tentang Realignment FIR
Pada tahun 2022, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian yang menegaskan penyesuaian FIR sehingga mencerminkan batas wilayah Indonesia.
Selain itu, menyerahkan pengelolaan FIR di sebagian Kepulauan Riau kepada Indonesia dengan masa transisi operasi selama 25 tahun, dan mengatur kerja sama jangka panjang dalam navigasi udara demi efisiensi jalur penerbangan regional.
Tantangan Implementasi
Meskipun perjanjian telah disepakati beberapa tantangan masih muncul yaitu integrasi teknis sistem komunikasi dan radar, penyesuaian prosedur lalu lintas udara yang selama ini terpusat di Changi.
Serta, kesiapan sumber daya manusia navigasi udara Indonesia dan koordinasi intensif dengan ICAO dan maskapai internasional.
Kesimpulan
Pengelolaan FIR oleh Singapura atas sebagian ruang udara Indonesia merupakan pengaturan teknis berdasarkan kemampuan operasional, bukan pengurangan kedaulatan teritorial dengan meningkatnya kapasitas AirNav Indonesia pemerintah mendorong penyesuaian FIR untuk mencerminkan batas negara.
Perjanjian Indonesia-Singapura tahun 2022 menjadi tonggak penting dalam penguatan pengendalian ruang udara nasional. Namun, implementasi teknis jangka panjang masih memerlukan koordinasi antarnegara, dukungan ICAO, serta peningkatan kapasitas operasional secara berkelanjutan.
(Penulis adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Jayapura)
(ldr)
