Sidang Mahkamah Internasional (International Court of Justice) sedang berlangsung, tampak para hakim menjalankan tugasnya dalam mengadili perkara penting antarnegara di tingkat dunia. (TIFAPOS/Pinterest)
Oleh: Mohammad Dimas F. K. Khan
SEJAK akhir Perang Dunia II, hukum internasional telah menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas global.
Peristiwa traumatis perang tersebut mendorong komunitas internasional untuk membangun mekanisme hukum yang dapat mencegah konflik berskala besar, melindungi hak asasi manusia, dan mengatur interaksi negara dalam sistem global.
Konstitusi dunia modern, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Jenewa, dan pembentukan Mahkamah Internasional, menandai era di mana negara-negara mulai menyepakati norma-norma yang mengikat secara formal.
Namun, memasuki abad 21, kompleksitas hubungan internasional meningkat, menimbulkan pertanyaan, apakah hukum internasional kini lebih ditaati, dan apakah ia benar-benar efektif?
Secara struktural, hukum internasional abad 21 jauh lebih lengkap dibandingkan abad 20. Organisasi internasional dan badan arbitrase kini menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang lebih jelas dan formal.
Mahkamah Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, serta mekanisme arbitrase regional seperti ASEAN Human Rights Court atau ECHR (European Court of Human Rights) memungkinkan negara dan individu untuk mencari keadilan tanpa harus mengandalkan kekerasan.
Selain itu, konvensi multilateral tentang HAM, lingkungan, perdagangan, dan keamanan siber semakin memperjelas kewajiban negara, menyediakan kerangka hukum yang lebih konkret untuk menilai kepatuhan.
Namun, keberadaan norma formal tidak selalu menjamin ketaatan. Sejarah abad 21 menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum internasional sering bersifat selektif, tergantung pada kepentingan nasional.
Sengketa wilayah, intervensi militer, dan pelanggaran HAM tetap terjadi meski bertentangan dengan hukum internasional.
Misalnya, intervensi militer di beberapa kawasan Timur Tengah atau sengketa maritim di Laut China Selatan memperlihatkan bagaimana negara masih mengutamakan kepentingan strategis dibanding ketaatan penuh terhadap norma internasional.
Fenomena ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum internasional tidak hanya ditentukan oleh aturan itu sendiri, tetapi juga oleh mekanisme penegakan, tekanan diplomatik, dan legitimasi moral internasional.
Meski demikian, dibandingkan abad 20, hukum internasional abad 21 semakin sulit diabaikan. Globalisasi dan interdependensi ekonomi membuat tindakan sepihak berisiko menimbulkan konsekuensi yang signifikan.
Negara yang melanggar hukum internasional kini menghadapi sanksi ekonomi, isolasi diplomatik, litigasi internasional, dan kerusakan reputasi yang nyata.
Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum internasional efektif bukan hanya melalui kepatuhan formal, tetapi melalui kemampuan menciptakan konsekuensi bagi pelanggar.
Misalnya, rezim sanksi internasional terhadap negara yang melanggar konvensi nuklir atau hak asasi manusia menunjukkan bagaimana norma hukum dapat memengaruhi perilaku negara secara nyata.
Selain itu, kesadaran global yang meningkat juga memperkuat efektivitas hukum internasional.
Aktivisme masyarakat sipil, media internasional, dan lembaga non-pemerintah kini menyoroti pelanggaran dengan cepat, memicu tekanan publik yang memaksa negara untuk menyesuaikan diri.
Isu-isu seperti perubahan iklim, perdagangan manusia, dan perlindungan lingkungan menunjukkan bahwa hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi juga membentuk norma sosial global.
Negara-negara kini dipaksa memperhitungkan opini publik dan legitimasi moral internasional sebagai bagian dari strategi kebijakan luar negeri mereka.
Efektivitas hukum internasional juga dapat dilihat dari kemampuan normanya untuk mengubah perilaku jangka panjang.
Meskipun tidak semua negara selalu patuh secara penuh, norma internasional telah berhasil menggeser batasan perilaku yang diterima.
Konsep intervensi kemanusiaan, larangan penggunaan senjata kimia, serta prinsip Responsibility to Protect (R2P) menunjukkan bagaimana norma baru bisa menjadi instrumen moral dan politik yang membatasi tindakan negara.
Dalam konteks ini, hukum internasional tidak hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai mekanisme yang membentuk ekspektasi global dan kalkulasi strategis negara.
Dengan demikian, hukum internasional abad 21 menunjukkan evolusi dari sekadar kumpulan norma formal menjadi instrumen yang mampu memengaruhi perilaku negara secara nyata.
Kepatuhan mungkin tidak sempurna, namun interdependensi global, mekanisme pengawasan, dan tekanan publik membuat pengabaian terhadap hukum internasional semakin sulit.
Efektivitasnya kini diukur bukan semata-mata dari ketaatan mutlak, tetapi dari sejauh mana norma-norma tersebut membentuk perilaku politik, ekonomi, dan sosial di tingkat global.
Seiring dunia menghadapi tantangan baru, seperti cyberwarfare, krisis iklim, dan konflik proksi, hukum internasional akan tetap menjadi fondasi utama dalam menjaga tata dunia.
Perkembangan dari abad 20 ke abad 21 menunjukkan tren positif, norma global semakin ditaati karena konsekuensinya nyata dan strategi politik modern semakin memperhitungkan hukum internasional sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan.
Dunia mungkin masih jauh dari kepatuhan penuh, tetapi hukum internasional abad 21 membuktikan bahwa norma global dapat menjadi instrumen efektif untuk menciptakan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan internasional yang semakin kompleks.
(Penulis adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Jayapura)
(ldr)
