Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sambutan di AIIB. (TIFAPOS/Ist)
TIFAPOS.id Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, beserta delegasi Kementerian Keuangan lainnya telah menghadiri pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dengan tema ”connecting for development, collaborating for prosperity” pada 24 s.d. 26 Juni 2025 di Beijing, RRT.
Berdasarkan rilis yang dikeluarkan Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan di Beijing, Kamis (26/6/2025), agenda tersebut merupakan Pertemuan Tahunan ke-10 AIIB yang dihadiri oleh peserta dari berbagai negara anggota, mitra pembangunan, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
Pertemuan kali ini menjadi momen penting karena bertepatan dengan perayaan satu dekade berdirinya AIIB, dan dilakukannya pemilihan Presiden AIIB yang baru untuk menggantikan Presiden AIIB saat ini, Jin Liqun, yang telah menjabat selama 2 periode berturut-turut (10 tahun).
Pemilihan dilakukan pada agenda utama Governors’ Special Session, yang diawali dengan sesi tanya jawab dengan kandidat untuk mendalami visi dan misi AIIB di masa mendatang.
Kandidat tunggal Presiden AIIB, Zou Jiayi dari Tiongkok, diundang untuk menyampaikan presentasi guna mempromosikan pencalonannya dan menjawab pertanyaan dari para Gubernur.
Menkeu Sri Mulyani berkesempatan menjadi penanya pertama pada sesi tersebut, yang diikuti oleh 13 Menteri Keuangan dari negara anggota AIIB lainnya. Zou Jiayi pada akhirnya terpilih secara aklamasi menjadi Presiden AIIB untuk masa jabatan 5 tahun mendatang, dimulai sejak 16 Januari 2026.
Di agenda utama berikutnya, Governor’s Business Roundtable, pertemuan mendiskusikan capaian-capaian dan perkembangan AIIB dalam satu dekade pertama, dan langkah-langkah strategis ke depan.
Di agenda ini, didiskusikan bagaimana AIIB dapat memperkuat tata kelola, memperluas portofolio produk, dan meningkatkan dukungan bagi anggota, khususnya negara berkembang, serta menjaga keberlanjutan finansial, memperluas dampak pembangunan, dan menjawab kebutuhan baru dari para anggota di dekade berikutnya.
Pada kesempatan ini, Menkeu meminta AIIB untuk melakukan refleksi atas apa yang telah dilakukan selama 10 tahun terakhir, dan menjawab pertanyaan apakah AIIB sudah memenuhi harapan anggotanya dan siap menghadapi tantangan di masa mendatang.
Menkeu mendorong AIIB untuk membangun pondasi yang kuat untuk mempertajam diferensiasinya dalam ekosistem Bank Pembangunan Multilateral (Multilateral Development Bank/MDB), memperdalam keunggulan komparatifnya dalam infrastruktur, dan meningkatkan dampak pembangunannya dengan mengoptimalkan neracanya.
Menkeu juga menyeru AIIB untuk menjadi katalis bagi mobilisasi modal swasta, meningkatnya tools-nya untuk menyediakan jaminan, pembiayaan mata uang lokal, mekanisme keuangan campuran, dan instrumen inovatif.
Serta, mendorong bank untuk memperkuat program negara (country programming) untuk menghadirkan multi-year, pipeline-based programming yang selaras dengan rencana pembangunan nasional.
Terakhir, Menkeu meminta AIIB untuk memastikan keterjangkauan pembiayaannya, mereformasi pendekatan pricing-nya agar dapat menawarkan suku bunga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan MDB lainnya.
Selain itu, mendorong Bank untuk dapat menjaga keseimbangan, sambil terus mempertahankan strategi untuk memperoleh pendapatan dari pinjaman dan treasury.
Seiring dengan kemajuan agenda transformasi digital Indonesia, Indonesia juga menyerukan agar AIIB dapat semakin memperkuat dukungannya terhadap pengembangan infrastruktur cerdas, sistem data, dan barang publik digital.
Ketiga elemen tersebut sangat penting untuk memastikan pembangunan yang inklusif serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas negara.
Selanjutnya pada agenda Opening Ceremony Pertemuan Tahunan AIIB ke-10, Menkeu berkesempatan memberikan sambutan utama bersama Perdana Menteri RRT, Presiden AIIB, Gubernur AIIB RRT sebagai tuan rumah dan Ketua Dewan Gubernur, dan Gubernur Ethiopia sebagai Wakil Ketua Dewan Gubernur.
Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia bangga menjadi salah satu negara pendiri AIIB dan salah satu mitra paling aktif terlibat dengan Bank.
Dengan lebih dari separuh pembiayaan reguler AIIB kini dialokasikan untuk proyek-proyek terkait iklim, Menkeu memuji perubahan arah yang tegas dari AIIB menuju aksi iklim, dan menyampaikan bahwa AIIB kini tidak lagi sekadar mengikuti transisi global, namun juga membantu memimpin perubahan arah aksi iklim.
Di kesempatan yang sama, Menkeu menyeru AIIB untuk bekerja lebih keras, meningkatkan pendanaan iklim, memobilisasi lebih banyak modal swasta, dan memperjuangkan infrastruktur hijau lintas batas.
Lebih jauh, Menkeu juga mendorong AIIB untuk mengoptimalkan neracanya guna membuka lebih banyak pembiayaan untuk pembangunan, dan mendesak AIIB untuk meningkatkan keterjangkauan pembiayaannya.
Menkeu juga mendorong AIIB untuk berinvestasi lebih banyak dalam persiapan proyek, dan mendukung anggotanya untuk mengembangkan proyek yang bankable dan berkualitas tinggi.
Menatap satu dekade ke depan, Indonesia berharap AIIB terus memprioritaskan kebutuhan negara-negara anggota di kawasan Asia, antara lain melalui penguatan konektivitas regional, peningkatan skala pembiayaan iklim, serta mendorong keterlibatan lebih besar dari sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
“Kami meyakini bahwa AIIB akan tetap menjadi mitra terpercaya dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, kemakmuran kawasan, dan ketahanan lintas generasi.” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Dalam kurun waktu hanya satu dekade, AIIB telah berkembang dari 57 negara pendiri menjadi 110 anggota di seluruh dunia.
AIIB juga telah menyetujui investasi senilai lebih dari USD 60 miliar di 38 negara anggota, yang secara signifikan membantu menjembatani kesenjangan infrastruktur yang selama ini menghambat pembangunan di kawasan Asia.
Dalam sambutannya, Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa tata kelola AIIB yang unik dapat menjawab tantangan pendanaan infrastruktur bagi negara yang membutuhkan bantuan pendanaan.
Hal ini menjadikan AIIB sebagai bank yang dibangun oleh kawasan, untuk kawasan, dan bersama kawasan. Melalui AIIB, Tiongkok menunjukkan bahwa kepemimpinan global tak harus eksklusif, tetapi bisa dibangun di atas kemitraan dan inklusivitas.
Melalui kemitraan dengan AIIB selama hampir satu dekade, Indonesia telah menerima dukungan dari AIIB dalam berbagai proyek infrastruktur yang tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memperkuat konektivitas dan inklusi di wilayah-wilayah terpencil.
“Indonesia tidak hanya menerima pembiayaan dari AIIB, tetapi juga menawarkan pengalaman komprehensif dalam implementasi proyek dan program di Indonesia yang memperkaya perspektif institusi AIIB.” pungkas Menkeu Sri Mulyani.
Di sela-sela pertemuan utama, Menkeu juga berkesempatan menghadiri berbagai pertemuan bilateral yang banyak berdiskusi mengenai update kondisi terkini dan kerja sama Indonesia dengan negara dan mitra pembangunan lainnya.
Beberapa pertemuan di antaranya dilakukan dengan Presiden AIIB, Jin Liqun dan Menkeu Tiongkok, Lan Fo’an. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden AIIB, Menkeu menyampaikan apresiasi atas dukungan AIIB untuk pembangunan infrastruktur Indonesia selama ini yang telah mencapai USD 5,13 milyar.
Selain itu, Menkeu juga menyampaikan aspirasi agar AIIB memiliki kantor perwakilan di Indonesia serta meningkatkan keterwakilan WNI di AIIB khususnya untuk level manajemen senior.
Selain itu, AIIB pun dapat berkolaborasi dengan Indonesia dalam sejumlah pipeline proyek infrastruktur berkelanjutan yang sangat potensial.
Sementara, isu yang dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Menkeu Tiongkok di antaranya peluang kerja sama kedua negara ke depan khususnya di bidang perdagangan dan keuangan, serta isu mengenai AIIB.
Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi yang saling menguntungkan dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di kawasan.
Kemitraan erat antara AIIB dan negara anggotanya, termasuk Indonesia, diharapkan dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berorientasi masa depan, guna memastikan kemakmuran yang merata dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
