Ketua PGRI Provinsi Papua, Dr. Elia Waromi, S.Pd., M.Pd. (TIFAPOS/La Ramah)
Oleh : Dr. Elia Waromi, S.Pd., M.Pd
PEMERINTAH melalui Presiden Prabowo Subianto baru saja mengumumkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sektor pendidikan tetap menjadi prioritas dengan alokasi Rp757,8 triliun atau meningkat 4,63 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, Rp335 triliun atau 44,2 persen diarahkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kita tentu sepakat bahwa gizi anak adalah faktor penting bagi keberhasilan pendidikan. Anak yang sehat, terbebas dari stunting, dan memiliki energi cukup, pasti lebih mampu berkonsentrasi di ruang kelas.
Program ini (MBG) dapat menjadi jawaban atas tantangan serius bangsa kita, termasuk di Papua, di mana masalah gizi buruk masih menghantui banyak keluarga.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan bahwa pendidikan tidak pernah hanya soal murid, tetapi juga soal guru. Guru adalah penentu keberhasilan sebuah sistem pendidikan.
Tanpa guru yang sejahtera, bersemangat, dan kompeten, program makan bergizi sekalipun tidak akan melahirkan generasi emas yang kita cita-citakan.
Alokasi hampir separuh anggaran pendidikan untuk MBG menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana nasib guru? Fakta di lapangan masih menunjukkan banyaknya guru di Papua yang kesejahteraannya jauh dari layak. Tunjangan Profesi Guru (TPG) masih menghadapi berbagai hambatan pencairan.
Guru honorer masih banyak yang belum jelas statusnya, padahal mereka ikut memikul tanggung jawab besar mencerdaskan anak bangsa.
Peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, sertifikasi, dan akses digital belum menjadi prioritas serius.
Guru dituntut untuk profesional, berdedikasi, bahkan berkorban, tetapi negara masih sering menempatkan mereka di barisan belakang dalam hal penghargaan dan kesejahteraan.
Saya ingin menekankan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah pusat. Para kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota di tanah Papua juga memiliki peran penting.
Dengan kewenangan dan ruang fiskal yang ada, pemerintah daerah dapat menyediakan tambahan penghasilan bagi guru di daerah, khususnya mereka yang bertugas di wilayah pedalaman dan terpencil.
Mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, sehingga kualitas pendidikan tidak tertinggal dari wilayah lain.
Memberikan perhatian lebih kepada guru honorer, agar pengabdian mereka dihargai dengan kepastian status dan kesejahteraan.
Tanpa intervensi kepala daerah, guru di Papua akan terus berada dalam posisi sulit: dituntut tinggi, tetapi kurang dihargai secara layak.
Program Makan Bergizi Gratis patut kita dukung, tetapi harus diingat bahwa anak yang bergizi memerlukan guru yang sejahtera dan kompeten.
Keduanya tidak bisa dipisahkan. Jika negara hanya mengenyangkan murid tetapi melupakan kesejahteraan guru, maka yang kita dapat hanyalah generasi yang kenyang perutnya, tetapi miskin dalam budi pekerti, ilmu, dan karakter.
Pendidikan sejati lahir dari pertemuan antara murid yang siap belajar dan guru yang siap mengajar dengan penuh dedikasi.
Itu hanya mungkin terjadi jika guru diberi ruang untuk hidup layak, tidak lagi disibukkan dengan persoalan ekonomi harian, dan terus didukung untuk meningkatkan profesionalismenya.
Sebagai Ketua PGRI Papua, saya menyerukan agar RAPBN 2026 ditinjau kembali dalam aspek proporsionalitas anggaran pendidikan. Porsi besar untuk gizi anak memang penting, tetapi jangan mengorbankan kesejahteraan guru.
Kepada pemerintah pusat, saya meminta agar keseimbangan ini dijaga dengan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru.
Kepada para kepala daerah, saya mengingatkan bahwa di tangan Bapak/Ibu sekalian nasib guru Papua turut ditentukan. Jangan biarkan mereka berjalan sendiri, karena tanpa guru yang sejahtera, program sebesar apa pun tidak akan mencapai hasil maksimal.
Mari kita ingat baik-baik: masa depan Papua, bahkan masa depan Indonesia, tidak hanya ditentukan oleh nasi dan lauk bergizi yang dimakan anak-anak kita, tetapi juga oleh guru yang sejahtera, kompeten, dan dihargai.
Tanpa keseimbangan itu, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi slogan kosong.
(Penulis adalah Ketua PGRI Provinsi Papua)
(ldr)
