Seorang pemuda Papua berdiri di tengah hutan, menatap peta Indonesia yang retak dan timbangan keadilan yang berat sebelah. Simbol harapan dan tuntutan agar hak serta keseimbangan wilayah timur di negeri ini benar-benar terpenuhi, bukan sekadar janji di bawah bayang-bayang pegunungan hijau yang penuh potensi. (TIFAPOS/Ilustrasi)
Oleh: Dear Setiawan
ISU Papua kembali menjadi sorotan. Di balik pemandangan alamnya yang megah, tersimpan luka panjang antara masyarakat adat dan negara.
Papua bukan hanya persoalan politik atau keamanan, tetapi juga menyentuh jantung persoalan identitas, hak asasi manusia (HAM), dan kedaulatan.
Dalam kacamata hukum internasional, perdebatan ini berakar pada dua prinsip besar yang sering berbenturan hak menentukan nasib sendiri (self-determination) dan integritas teritorial negara.
Pertanyaannya, sejauh mana tuntutan kemerdekaan Papua dapat dianggap sah menurut hukum internasional, dan di mana batas negara dalam mempertahankan kedaulatannya?
Hak Menentukan Nasib Sendiri: Bukan Sekadar Slogan
Prinsip self-determination bukanlah ide politik semata. Ia lahir sebagai bagian dari perjuangan melawan kolonialisme dan diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti Piagam PBB serta Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
Dalam konteks Papua, perdebatan tak lepas dari Act of Free Choice tahun 1969, proses yang menentukan bergabungnya Papua dengan Indonesia. Namun hingga kini, keabsahannya masih dipersoalkan.
Banyak pengamat menilai proses tersebut tidak mencerminkan kehendak rakyat secara bebas, karena hanya melibatkan sekitar seribu perwakilan yang dipilih, bukan seluruh penduduk Papua.
Seperti disampaikan Melinda Janki dari Free West Papua Campaign, “The 1969 Act of Free Choice has been widely criticized as falling short of the standards of a genuine act of self-determination”.
Keraguan terhadap keabsahan sejarah ini, menjadi dasar moral dan politik bagi sebagian kalangan Papua untuk terus menyuarakan kemerdekaan.
Isu HAM dan Perhatian Dunia
Dimensi hak asasi manusia memberi bobot baru pada isu Papua di mata dunia. Laporan-laporan dari lembaga internasional seperti Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) menyoroti dugaan pelanggaran berat, mulai dari pembunuhan di luar proses hukum, penahanan sewenang-wenang, hingga pembatasan akses bagi media dan lembaga kemanusiaan.
Dalam siaran pers 1 Maret 2022, para ahli PBB menyatakan: “UN experts have expressed serious concerns about the deteriorating human rights situation in the Indonesian provinces of Papua and West Papua”.
Bagi komunitas internasional, pelanggaran HAM yang sistematis bukan lagi urusan domestik semata. Ketika negara gagal memberikan perlindungan terhadap warganya sendiri, dunia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara.
Kedaulatan Negara Tetap Tak Bisa Ditawar
Namun, dari sisi lain, klaim separatisme tidak bisa dilepaskan dari konteks kedaulatan negara. Dalam tatanan hukum internasional, prinsip integritas teritorial memiliki posisi yang sangat kuat. Pengakuan terhadap satu gerakan separatis dapat membuka preseden yang berbahaya bagi banyak negara lain di dunia.
Indonesia, seperti negara mana pun, berhak mempertahankan keutuhan wilayahnya. Karena itu, sebagian besar negara memilih berhati-hati dan tidak mendukung upaya kemerdekaan Papua.
Isu ini dianggap lebih tepat diselesaikan melalui dialog, diplomasi, dan perbaikan tata kelola HAM ketimbang melalui pengakuan politik unilateral.
Mencari Jalan Tengah: Keadilan tanpa Kehilangan Kedaulatan
Persoalan Papua seharusnya tidak terus dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai peluang untuk memperbaiki hubungan negara dengan rakyatnya. Ada tiga langkah penting yang bisa menjadi titik awal:
Pertama, membuka kembali kajian akademik independen terhadap Act of Free Choice 1969. Transparansi sejarah akan memperkuat legitimasi negara dan mengurangi kecurigaan publik.
Kedua, memperbaiki akuntabilitas penegakan HAM. Pemerintah perlu memastikan tidak ada impunitas, membuka akses bagi lembaga kemanusiaan, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
Ketiga, membangun dialog inklusif yang mengakui hak-hak adat dan menjamin keadilan ekonomi. Otonomi khusus harus terasa nyata, bukan sekadar simbol di atas kertas. Papua membutuhkan pembangunan yang berkeadilan, bukan sekadar proyek infrastruktur tanpa rasa memiliki.
Menjaga Papua, Menjaga Indonesia
Hukum internasional tidak secara otomatis membenarkan pemisahan diri, tetapi juga tidak membenarkan pengabaian terhadap hak-hak dasar manusia. Tantangan Indonesia hari ini adalah menunjukkan bahwa kedaulatan bisa berjalan seiring dengan keadilan.
Papua bukan soal menang atau kalah. Ia adalah ujian bagi bangsa dalam mengelola perbedaan, menghadirkan keadilan, dan menegakkan kemanusiaan. Di sinilah kedaulatan sejati diuji, bukan dengan kekuatan, tapi dengan keadilan.
(Penulis adalah mahasiswa jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih Jayapura)
(ldr)
