TIFAPOS.id Pemerintah Kota Jayapura, Papua, siap menerapkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah untuk efisiensi anggaran.
Selain itu, penggunaan KKI untuk transparansi laporan penggunaan anggaran sehingga tidak ada kebocoran serta mempercepat dan memudahkan transaksi.
“Tahun depan implementasinya, karena tahun ini (Bank Papua) baru diberikan izin,” ujar Kepala BPKAD Kota Jayapura Desi Yanty Wanggai, SE, M.Si di Kantor Wali Kota Jayapura, Senin (25/11/2024).
Dikatakan Wanggai, penggunaan KKI Segmen Pemerintah atas Instruksi Presiden 2022, karena Kota Jayapura masuk kota digital.
Ia juga mengatakan, sudah menyosialisasikan KKI ke instansi di lingkungan Pemkot Jayapura, hingga diterbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal) 2023.
“KKI ini, untuk belanja non tunai, seperti perjalanan dinas. Pelaporannya satu bulan (penggunaan anggaran),” ujar Wanggai.
“Sebenarnya 2024 sudah diterapkan 40 persen kartu kredit dan 60 persen tunai. Beberapa OPD akan dijadikan pilot projek sebelum diterapkan ke semua OPD,” sambungnya.
Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah adalah inovasi dari Bank Indonesia untuk transaksi daring atau online lebih aman, efisien, fleksibilitas, dan percepatan transformasi digital.
Kesempatan tersebut, Pemkot Jayapura menggelar High Level Meeting dan Capacity Building dalam rangka pembahasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode 2024 dan penandatanganan kerja sama Kartu Kredit Indonesia.
