Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E memimpin rapat penyusunan program kerja 2026. (TIFAPOS.id/Ramah)
TIFAPOS.id – Program kerja (rencana kerja) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura adalah rencana kinerja yang disiapkan secara sistematis dan berkala yang berfungsi sebagai pedoman kegiatan mereka.
Ini mendukung tugas-tugas DPRK sebagai penyelenggara pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya, yaitu membentuk peraturan daerah, mengelola anggaran, dan melakukan pengawasan sebagai perwakilan rakyat.
Program kerja nantinya diatur oleh Sekretariat DPRK dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan, dan kemudian disetujui dalam rapat pleno.
Sekretariat DPRK menggunakan program kerja DPRK sebagai panduan untuk membuat rencana kerja dan anggaran DPRK.
Menghadirkan narasumber Tenaga Ahli Sudaryono, S.E., M.M, sehingga program kerja yang tersusun dapat meningkatkan kinerja DPRK Jayapura.
Ketua DPRK Jayapura, Ruddy Bukanaung, S.E, mengatakan DPRK memiliki tiga fungsi utama yang memandu pengembangan program kerja mereka, yaitu anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Anggaran, DPRK dan pemerintah kabupaten bersama-sama membahas dan menetapkan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah),
Legislasi, Ini melibatkan perencanaan dan pembuatan peraturan daerah (Perda), oleh Bapemperda
Pengawasan, DPRK bertanggung jawab untuk mengawasi pembentukan peraturan daerah, Peraturan Bupati, dan tindak lanjut dari peraturan tingkat yang lebih tinggi.
Ia juga mengatakan, DPRK Jayapura menentukan prioritas program kerja melalui beberapa langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak dan dokumen perencanaan.
Seperti, mengidentifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Ini mencakup telaahan terhadap visi, misi, dan program kepala daerah serta rencana tata ruang wilayah
Dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda), DPRK melakukan koordinasi dengan Bupati untuk memastikan keselarasan antara aspirasi masyarakat dan rencana pembangunan daerah
Menggunakan data analisis dari pelaksanaan program sebelumnya untuk mengevaluasi kinerja dan menentukan prioritas yang lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini
DPRK mengumpulkan masukan dari masyarakat untuk memastikan bahwa program kerja yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan mereka
“Melalui proses ini, DPRK Jayapura berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dan meningkatkan efektivitas program kerja yang diusulkan,” ujar Ruddy di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Papua, Rabu (5/3/2025).
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayapura memastikan bahwa prioritas program kerja yang ditentukan benar-benar tercapai melalui beberapa langkah strategis.
DPRK melakukan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan program kerja. Ini mencakup penilaian terhadap pencapaian target dan efektivitas program yang telah dijalankan, serta melakukan evaluasi untuk memperbaiki kekurangan yang ada
DPRK berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan rencana. Hal ini juga melibatkan diskusi mengenai kendala yang dihadapi dalam implementasi program.
Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan melibatkan masyarakat, DPRK dapat memperoleh masukan langsung mengenai pelaksanaan program dan dampaknya terhadap komunitas masyarakat
Memanfaatkan data dan indikator kinerja untuk memantau progres program. Ini membantu dalam menilai apakah program tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dan memberikan dasar untuk pengambilan keputusan
“Dalam menyusun rencana kerja, DPRK memastikan bahwa setiap program memiliki tujuan, sasaran, dan indikator yang jelas, sehingga memudahkan dalam pengukuran keberhasilan,” ujar Ruddy.
Dengan langkah-langkah ini, DPRK Jayapura berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program kerja, sehingga prioritas yang ditetapkan dapat tercapai secara efektif.
