Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, S.E., M.PA foto bersama peserta rakor tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting (TPPPS). (TIFAPOS/La Ramah)
Ringkasan Berita
• Rapat koordinasi untuk percepatan pencegahan dan penurunan stunting.
• Membahas program-program yang ada, melakukan evaluasi, serta merumuskan langkah-langkah ke depan.
• Target penurunan stunting di tahun 2025 berada di angka 16,4 persen.
DINAS Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Jayapura, Papua, menggelar rapat koordinasi (rakor) untuk tim percepatan pencegahan dan penurunan stunting (TPPPS)
Rakor tersebut berlangsung di ruang rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (3/12/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari advokasi program Bangga Kencana oleh Pokja Advokasi kepada stakeholder dan mitra kerja melalui TPPPS.
Rakor ini juga mencakup pelaksanaan advokasi, komunikasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk serta keluarga berencana yang disesuaikan dengan kearifan budaya lokal.
Acara dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari instansi pemerintah dan mitra kerja, dengan tujuan membangun koordinasi yang lebih kuat untuk menangani masalah stunting di Kota Jayapura.
Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy, S.E., M.PA mewakili Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Muchlis Karim, S.E., M.M, mengatakan rakor ini bertujuan untuk membahas program-program yang ada, melakukan evaluasi, serta merumuskan langkah-langkah ke depan.
“Kesimpulan dari kegiatan ini adalah TPPPS akan direvisi, dan harus ada program yang jelas untuk satu tahun ke depan,” ujar Puy.
Ia menekankan pentingnya penentuan locus atau wilayah prioritas untuk penanganan stunting dan keluarga berisiko stunting, sekaligus memetakan tingkat kemiskinan di Kota Jayapura.
Lebih lanjut, ia mengatakan koordinasi yang solid diperlukan agar penanganan stunting dapat berjalan maksimal.
“Kami harus memastikan semua pihak terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan penurunan angka stunting, yang merupakan tantangan kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Puy menambahkan, stunting atau kekerdilan akibat gizi buruk, merupakan masalah kesehatan yang serius di Indonesia, termasuk di Kota Jayapura.
Rakor ini diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret, seperti revisi TPPPS, pemetaan wilayah rawan, dan peningkatan edukasi kepada masyarakat.
“Dengan koordinasi yang baik, diharapkan angka stunting dapat ditekan secara signifikan, mendukung pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan generasi sehat di Kota Jayapura,” ujar Puy.
Kabid Sosial Budaya Bappeda Kota Jayapura, Ledy Hanasbey, mewakili Plt. Kepala Bappeda Djoni Naa, menjelaskan penanganan stunting di Kota Jayapura mengikuti strategi nasional TPPPS periode 2025-2029.
“Akan ada rapat tim khusus untuk membahas kerja yang ada dalam struktur sesuai strategi nasional tersebut,” ujar Hanasbey.
Hanasbey juga menyebutkan, target penurunan stunting di tahun 2025 berada di angka 16,4 persen. Untuk mencapai target ini, ia mendorong kelanjutan program Bapak Bunda Asuh Anak Stunting.
“Program ini telah terbukti efektif dalam mendampingi keluarga yang memiliki anak stunting, sehingga perlu diperluas dan diperkuat,” ujar Hanasbey.
(ldr)
