TIFAPOS.id Penyerahan dokumen rencana pengembangan destinasi wisata merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan potensi pariwisata dengan tujuan sebagai landasan perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata secara terarah dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut memuat pemetaan potensi wisata yang meliputi daya tarik alam, budaya, infrastruktur, fasilitas pendukung, serta strategi pengembangan dan pemasaran yang melibatkan keterlibatan masyarakat dan pelaku usaha.
Dokumen rencana pengembangan ini berperan sebagai identifikasi dan pemetaan potensi wisata yang ada dan yang akan dikembangkan, analisis kesiapan infrastruktur dan sarana pendukung untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung.
Selain itu, penyusunan strategi pengembangan yang mencakup keberlanjutan lingkungan, manajemen sumber daya manusia, keuangan, serta kerjasama kemitraan.
Menjadi basis data untuk pengambilan kebijakan dan dasar bagi promosi serta investasi sektor pariwisata daerah.
Contohnya, rencana pengembangan potensi wisata di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, yang akan dijadikan kawasan wisata unggulan bahkan berpotensi menjadi kota baru.
Pemerintah Kota Jayapura di bawah kepemimpinan Abisai Rollo, S.H., M.H menjanjikan wilayah Muara Tami sebagai pengembangan awal destinasi wisata.
Kawasan Distrik Muara Tami yang memiliki banyak potensi obyek wisata, sehingga perlu dikelola secara baik, seperti Pantai ABR Beach di Holtekamp.
Selain itu, Pemandian Air Panas di Kampung Mosso, Pantai Skouw di Skouw Sae, Skouw Yambe, dan Skouw Mabo termasuk potensi olahraga surfing.
Dengan penyerahan dokumen ini, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat memiliki acuan yang jelas untuk mengelola, mengembangkan.
Serta, mempromosikan destinasi wisata sehingga potensi pariwisata dapat dimaksimalkan dengan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif.
Untuk itu, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pariwisata, telah menyerahkan dokumen rencana pengembangan destinasi wisata di Distrik Muara Tami kepada Kementerian Pariwisata RI sebagai upaya mengoptimalkan potensi pariwisata.
Penyerahan berlangsung di Kantor Kementerian Pariwisata di Jakarta, Kamis (31/7/2025) diterima Sekertaris & Asisten Deputi Pengembangan Destinasi Infrastruktur Kemenpar RI.
Plt. Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, S.IP., M.Si dalam rilisnya mengatakan, penyerahan dokumen rencana pengembangan destinasi wisata adalah upaya strategis.
Diantaranya, mendokumentasikan potensi dan kondisi eksisting destinasi, merancang pengembangan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Selain itu, sebagai pedoman kebijakan dan sumber informasi untuk pengembangan wisata yang optimal dan terintegrasi.
“Dalam waktu dekat untuk potensi wisata di tiga Kampung Skouw ini sementara kita lagi susun master plan untuk kita dorong di APBD Perubahan,” ujar Richard.
Dia juga mengatakan, setelah menyerahkan dokumen perencanaan tersebut, mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
Di sisi lain, peran masyarakat dalam destinasi wisata sangat penting. Masyarakat memiliki hak dan peran menentukan arah pengembangan destinasi wisata sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerahnya, sehingga pembangunan pariwisata benar-benar bermanfaat bagi mereka.
Keterlibatan langsung masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, misalnya melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis), sehingga mereka menjadi agen pemberdayaan dan pelaku utama di lapangan.
Partisipasi masyarakat dalam mengawasi pembangunan dan pelaksanaan program pariwisata membantu menjaga kualitas dan keberlanjutan destinasi.
Tujuan utama dari pelibatan masyarakat adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan dari sektor pariwisata.
Keterlibatan aktif masyarakat menjaga kelestarian alam, adat, dan budaya setempat sebagai daya tarik wisata yang autentik dan berkelanjutan.
Keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi.
Jika masyarakat dilibatkan secara menyeluruh, destinasi wisata dapat berkembang secara optimal dan memberikan dampak positif bagi ekonomi, sosial, dan budaya komunitas lokal.
Masyarakat bukan hanya objek wisata, tetapi juga subjek utama dan penggerak dalam pembangunan destinasi wisata yang berkelanjutan dan inklusif.
Selain itu, pengembangan destinasi wisata juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.
Misalnya dampak ekonomi, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja baru di sektor pariwisata, seperti pemandu wisata, pelayan, dan pelaku usaha lokal.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi lokal secara langsung dan tidak langsung, termasuk peningkatan omzet penjualan usaha masyarakat dan peningkatan daya beli.
Membantu pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dan ekonomi di daerah tersebut. Namun, efek ekonomi ini kadang bersifat musiman dan belum selalu merata ke seluruh lapisan masyarakat.
Kemudian dampak sosial dan budaya, yaitu melibatkan masyarakat sebagai pelaku pengelolaan dan pelestari budaya sehingga dapat menjaga tradisi lokal yang menjadi daya tarik wisata.
Timbulnya perubahan sosial dan budaya, seperti akulturasi budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan, yang bisa memperkaya tetapi juga berpotensi menggeser nilai dan norma lokal.
Risiko perubahan gaya hidup, pergeseran preferensi pekerjaan dari sektor tradisional seperti pertanian ke pariwisata, dan potensi terjadinya kecemburuan sosial akibat ketimpangan distribusi manfaat pariwisata.
Namun, perlunya pengelolaan yang baik agar budaya tidak hanya menjadi komoditas wisata tetapi tetap lestari.
Serta dampak lingkungan, yaitu pengembangan pariwisata memicu perubahan penggunaan lahan, pembangunan fasilitas baru seperti hotel dan warung, yang bisa menimbulkan tekanan terhadap lingkungan alam.
Jika tidak dikelola berkelanjutan, dapat menimbulkan degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan pariwisata itu sendiri.
Pengelolaan konservasi yang terintegrasi sangat penting agar dampak positif ekonomi dapat diseimbangkan dengan pelestarian lingkungan.
Pengembangan destinasi wisata membawa dampak positif yang besar bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat, namun juga menuntut pengelolaan yang baik agar dampak sosial budaya dan lingkungan dapat diminimalkan dan keberlanjutan destinasi dapat terjaga.
(lrh)
