Home / Ragam Berita / Dinsos Kota Jayapura serahkan bantuan sosial kepada PMKS

Dinsos Kota Jayapura serahkan bantuan sosial kepada PMKS

Sekretaris Dinsos Kota Jayapura sekaligus ketua panitia, Felson Mambrasar, S.Sos, M.Si menyampaikan sambutan pada kegiatan penyerahan bantuan sosial kepada PMKS. (TIFAPOS/La Ramah)

TIFAPOS.id Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Sosial menyerahkan bantuan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bantuan tersebut berupa fasilitasi sosial kesejahteraan keluarga, sebanyak 20 keluarga menerima masing-masing 1 unit kontainer jualan sebagai modal usaha untuk meningkatkan kemandirian ekonomi.

Selain itu, bantuan usaha bagi keluarga miskin
sebanyak 25 orang mendapatkan gerobak jualan untuk menunjang kegiatan usaha mereka.

Serta, bantuan nutrisi bagi keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial
sebanyak 55 orang menerima bantuan peralatan dan bahan nutrisi guna mendukung kesehatan dan gizi keluarga.

“Penerima bantuan dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan secara optimal,” ujar Sekretaris Dinsos Kota Jayapura sekaligus ketua panitia, Felson Mambrasar, S.Sos, M.Si di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Rabu (13/8/2025).

Plt. Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, S.Sos., M.Si mengatakan, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dengan mekanisme penyaluran melibatkan verifikasi dan pelaporan penggunaan bantuan yang transparan.

Pemerintah Kota Jayapura mengatur penyaluran bantuan sosial melalui peraturan daerah dan kebijakan nasional dengan tujuan mengurangi beban hidup.

Serta, meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, serta menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil.

Bantuan diserahkan dengan berita acara serah terima dan dilengkapi tanda terima penerima untuk menjamin akuntabilitas.

Pemerintah Kota Jayapura juga berupaya terus memperbaiki data penerima dan efektivitas program agar bantuan tepat sasaran dan mendukung pemberdayaan masyarakat.

“Bantuan sosial ini merupakan bagian dari program terpadu untuk mendorong peningkatan kualitas hidup PMKS sebagai bagian dari upaya menghapus kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut dan secara nasional,” ujar Matius.

Dia juga mengatakan, ketergantungan penerima terhadap bantuan juga menjadi isu penting, karena sebagian penerima cenderung mengandalkan bantuan tanpa berupaya mandiri meningkatkan ekonomi mereka.

Oleh karena itu, perlu evaluasi terus-menerus dan integrasi program bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi agar penerima manfaat dapat lebih mandiri dan memperoleh manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.

“Dengan perbaikan sistem pendataan, peningkatan transparansi, dan penyelarasan dengan program pemberdayaan, bantuan sosial dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas,” ujar Matius.

Plt Asisten I Setda Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, bantuan sosial kepada PMKS tersebut merupakan komitmen Pemerintah Kota Jayapura sekaligus bentuk perhatian serius untuk mengentaskan kemiskinan.

Melalui kegiatan penyerahan bantuan sosial hari ini, Pemkot Jayapura menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata kepedulian khususnya bagi warga yang menghadapi tantangan sosial.

“Bantuan sosial bukanlah sumber penghidupan utama, melainkan sarana untuk membangun kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan,” ujar Antari.

“Program ini dirancang agar penerima manfaat dapat memanfaatkannya sebagai modal awal menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Yang terpenting adalah penyaluran bantuan ini harus tepat sasaran, sehingga benar-benar memberi dampak positif bagi penerimanya,” sambungnya.

Antari berharap kepada seluruh penerima manfaat agar memanfaatkan bantuan secara tepat guna, cermat, dan bijak demi meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian.

Bantuan sosial adalah stimulan agar penerima mampu berkembang di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, hingga tidak memerlukan bantuan pemerintah lagi di masa mendatang.

“Kecuali bagi lansia dan penyandang disabilitas yang memang membutuhkan dukungan berkelanjutan,” ujar Antari.

 

(lrh)

Tag:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *