Ketua Satgas PPKSP Kota Jayapura, Yoppi Yoram Hanuebi, S.Pd menutup kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Ketua Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) jenjang SMP. (TIFAPOS.id/La Ramah)
TIFAPOS.id – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura mengadakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas bagi Ketua Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP) jenjang SMP.
Kegiatan ini berlangsung dua hari dari tanggal 24 s.d 25 Maret 2025 di Grand Abe Hotel Jayapura, Kota Jayapura, Papua, dihadiri kepala sekolah.
Hadir juga, pengawas pembina SMP, guru, tenaga kependidikan, perwakilan orang tua, dan komite sekolah.
Ketua Satgas PPKSP Kota Jayapura, Yoppi Yoram Hanuebi, S.Pd, meminta sekolah agar menyisihkan anggaran untuk penanganan kekerasan di satuan pendidikan khususnya jenjang SMP.
“Dianggarkan melalui dana BOS Reguler untuk membuat pelatihan kepada para guru agar memahami dan mengerti penanganan PPKSP yang ditimbulkan oleh peserta didik,” ujar Hanuebi dalam sambutannya saat menutup kegiatan, Selasa (25/3/2025).
Dalam pelatihan tersebut, sekolah diminta menghadirkan pemateri baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura maupun BPMP Papua.
Ia juga mengajak sekolah untuk melibatkan komite sekolah, dengan menghadirkan minimal tiga perwakilan orang tua siswa baik kelas 7, 8, dan 9.
Kesempatan tersebut, dikatakan Hanuebi, tim PPKSP memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
Diantaranya, mengusulkan program pencegahan kekerasan kepada kepala sekolah dan memberikan saran mengenai fasilitas yang aman di sekolah.
Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan, melakukan pemeriksaan, serta mendampingi korban dan pelapor.
Ia juga mengatakan, tugas tim PPKSP menyampaikan rekomendasi program pencegahan kepada kepala satuan pendidikan.
Melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan, melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan setidaknya sekali dalam setahun.
Selain itu, memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lain bagi korban kekerasan.
“Pembentukan TPPK merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi masalah kekerasan di lingkungan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023,” ujar Hanuebi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Abdul Majid, S.Pd., M.M.Pd, menyampaikan pendidikan adalah fondasi utama dalam membangun masa depan generasi muda.
Ia juga mengatakan, sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh peserta didik.
“Namun, kita tidak bisa menutup mata terhadap fakta bahwa masih terjadi berbagai bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan, baik secara fisik, verbal, maupun kekerasan berbasis daring (cyberbullying),” ujar Majid.
Dikatakan Majid, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendidikan berkomitmen untuk memastikan bahwa satuan pendidikan bebas dari segala bentuk kekerasan.
Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari semua pihak baik guru, tenaga kependidikan, orang tua, serta peserta didik sendiri untuk menciptakan lingkungan sekolah yang ramah, inklusif, dan menghargai hak-hak setiap individu.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap akan ada pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pencegahan kekerasan di sekolah, termasuk bagaimana membangun komunikasi yang baik antara pendidik dan siswa, serta bagaimana menangani kasus kekerasan dengan tepat,” ujar Majid.
Selain itu, ia juga mengatakan, agar adanya sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam upaya melindungi anak-anak dari kekerasan.
Serta, bersama-sama menjadikan Kota Jayapura sebagai contoh kota yang peduli terhadap keamanan dan kesejahteraan peserta didik.
“Mari kita wujudkan sekolah sebagai tempat yang benar-benar menjadi rumah kedua bagi anak-anak kita,” ujar Majid.
