Kabag Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Supriyanto, S.STP., M.AP mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H meresmikan kegiatan ditandai dengan pengalungan tanda peserta. (TIFAPOS/La Ramah)
TIFAPOS.id Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung menggelar kegiatan fasilitasi kerja sama desa dalam kabupaten/kota bersumber dari dana Otsus.
Kegiatan tersebut bertujuan peningkatan kapasitas dan pendampingan pengurus untuk satu BUMKam Bersama Jopalala dan tujuh BUMKam Mandiri di Kota Jayapura.
Kegiatan yang berlangsung di Pemancingan Permata Hijau, Koya Timur, Distrik Muara Tami, Jumat (20/6/2025) diikuti oleh pengurus BUMKam, serta tamu undangan.
Plt Sekretaris DPMK Kota Jayapura, Sipora M. Karuway, S.STP., M.Si mewakili Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, S.H, mengatakan untuk menguatkan manajemen dan profesionalisme pengurus, agar mampu mengelola usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung.
Pelatihan tersebut menekankan pemahaman tugas, wewenang, konsep bisnis, penyusunan rencana usaha, dan pengelolaan sumber daya agar BUMKam dapat mengoptimalkan potensi desa.
Pendampingan juga menciptakan lapangan kerja, dan menurunkan kemiskinan, mengajarkan pengelolaan forum dan partisipasi masyarakat sebagai kunci keberhasilan BUMKam dalam era otonomi desa.
“Peningkatan kapasitas ini agar memberikan pemahaman kebijakan dan regulasi BUMKam, pengelolaan usaha dan tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Karuway.
Selain itu, pengembangan rencana bisnis dan investasi, peningkatan keterampilan manajerial dan kewirausahaan pengurus, pendampingan teknis di lapangan untuk implementasi nyata, termasuk memperkuat kemitraan dan kerja sama antar kampung dalam memanfaatkan sumber daya alam di kampung.
“Kota Jayapura merupakan salah satu lokus wilayah di Papua yang termasuk dalam kawasan perdesaan prioritas nasional sebagai kawasan pariwisata, maka diperlukan pemberdayaan dan pembinaan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kampung,” ujar Karuway.
Kabag Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Supriyanto, S.STP., M.AP mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H mengharapkan kampung tidak jalan sendiri.
Oleh karena itu, masing-masing kampung harus mengetahui status kelembagaanya, dalam mengelola potensi sumber daya yang ada, sehingga menyejahterakan kampung dan masyarakat secara menyeluruh.
“Implementasi kegiatan tersebut berdampak seperti tindak lanjut yang menghasilkan output ke depan yang lebih baik,” ujar Supriyanto.
Dia juga mengatakan, prinsip utama dalam pengelolaan BUMKam yaitu semua pihak yang terlibat harus mampu bekerja sama demi pengembangan dan kelangsungan usaha.
Semua komponen harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi untuk kemajuan usaha. Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi golongan, suku, atau agama bagi semua yang terlibat.
Kegiatan yang berdampak pada masyarakat harus dapat diketahui dengan mudah dan terbuka. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
Usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMKam, agar dapat berjalan profesional, mandiri, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat di kampung.
Dia juga menekankan pentingnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan BUMKam, yaitu peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan penyuluhan, agar pengurus dan masyarakat memahami manajemen usaha, administrasi, dan kewirausahaan.
Selain itu, pendampingan teknis secara berkelanjutan oleh pemerintah desa, akademisi, atau praktisi bisnis untuk membimbing pengurus dalam pengelolaan operasional dan pengambilan keputusan.
Rekrutmen pengurus yang memiliki keahlian dan jiwa kewirausahaan agar BUMKam dikelola secara profesional dan inovatif.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUMKam agar dukungan dan sumber daya manusia yang tersedia lebih banyak dan beragam.
Menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, pemerintah, dan swasta untuk mendapatkan dukungan sumber daya dan pelatihan.
Membangun sistem administrasi dan pelaporan yang transparan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat.
“Untuk mengatasi kendala SDM yang seringkali berupa keterbatasan jumlah, kurangnya keterampilan manajerial, dan minimnya jiwa kewirausahaan dalam pengelolaan BUMKam,” ujar Supriyanto.
Kesempatan tersebut, Supriyanto menegaskan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha di kampung, yaitu harus menanamkan budaya kewirausahaan dengan menekankan nilai kerja keras, kreativitas, inovasi, dan keberanian mengambil risiko melalui pendidikan dan sosialisasi di sekolah maupun komunitas.
Mengikuti pelatihan keterampilan kewirausahaan yang mencakup manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan pengembangan produk agar warga memiliki kemampuan praktis memulai dan mengelola usaha.
Pendampingan dan bimbingan berkelanjutan oleh pemerintah kampung, pelaku usaha sukses, atau lembaga pendukung untuk membimbing calon wirausahawan dari tahap perencanaan hingga pengembangan usaha.
Menciptakan ekosistem yang kondusif dengan menyediakan akses modal, infrastruktur, dan jaringan pemasaran serta menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan dan organisasi bisnis.
Mendorong inovasi dan kreativitas melalui kompetisi wirausaha, hibah riset, dan kolaborasi dengan lembaga penelitian agar muncul ide bisnis baru yang unik dan berdaya saing.
Perkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal untuk saling mendukung dan memperkuat ekosistem kewirausahaan kampung.
Mewakili Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, S.H., M.H diharapkan peningkatan kapasitas dan pendampingan pengurus BUMKam agar dapat menunjukkan kemajuan signifikan dan mampu berdiri sendiri secara mandiri.
Selain itu, dapat mengubah cara pandang pengurus BUMKam di setiap kampung, memberikan pengetahuan dan memperluas wawasan agar bisa mandiri, terutama karena dana kampung suatu saat akan berakhir.
Pendampingan juga penting untuk memastikan pengurus memahami aturan dan dapat menjalankan administrasi dengan tertib dan sesuai ketentuan.
“Keberhasilan BUMKam yang mandiri akan sangat baik untuk keberlanjutan ekonomi kampung, menciptakan lapangan kerja baru, menurunkan angka kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kampung,” ujar Supriyanto.
“Jadi, pengurus BUMKam yang lebih kapabel, mandiri, dan produktif sehingga BUMKam dapat menjadi motor penggerak ekonomi kampung yang berkelanjutan tanpa bergantung pada dana kampung terus-menerus,” sambungnya.
